MEDIALOKAL.CO - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution ingin Badan Pusat Statisik (BPS) dapat menyajikan data harga beras berdasarkan jenis. Ke depan, masyarakat memperoleh informasi jelas mengenai harga beras medium dan premium. 

"Sebenarnya pemerintah inginnya ini (survei harga beras) medium atau premium. Kalau begitu, buat kita lebih bunyi (jelas hasil surveinya)," ujar Menko Darmin di Kantor BPS, Jakarta, Rabu (26/9/2018).

Darmin mengatakan, selama ini survei BPS di 80 kota Indonesia hanya berdasarkan pada satu merek beras saja, bukan pada jenis.

Hal ini tentu menimbulkan persepsi berbeda, sebab beras dengan merek yang sama bisa saja memiliki harga jual yang berbeda di setiap daerah. 

"Lebih gawat lagi merek yang sama kotanya lain harganya lain. Ada juga mereknya kelihatan sama tapi dibedakan sedikit yang punya tapi intinya adalah kita melihat harga beras itu karena sangat ditentukan oleh mereknya. Saya tahu kenapa mereknya yang dipilih BPS karena sampelnya paling mudah," ujar dia.

Mantan Direktur Jenderal Pajak tersebut menambahkan, dengan menyediakan data harga beras sesuai jenis, masyarakat juga akan memperoleh informasi kualitas beras. Dia meminta hal ini dapat bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan. 

"Satu kualitas medium atau premium. Kedua tingkat pecahnya berapa persen. Bisa 15 atau 20 persen. Di masyarakat kita kalau harga beras sedang naik yang terjadi adalah kualitas itu tidak dijaga dengan baik. Berasnya jelek berasnya tidak terlalu bagus tingkat pecahnya 20 persen itu diatas standar," ujar dia

Menko Darmin Sentil BPS karena Tak Sediakan Lagi Data Beras

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menghadiri peringatan hari statistik nasional di Kantor Pusat Badan Pusat Statistik (BPS), Jakarta, pada Rabu ini. Dalam kesempatan tersebut, Darmin sempat menyinggung BPS yang tak memiliki data stok beras sejak 2015.

"Saya lihat data statistik, ada cabai, bawang itu datanya terakhir 2017. Lihat lagi, ada jagung, singkong, datanya terakhir 2015, beras ternyata juga 2015. Jadi kelihatannya BPS tidak melanjutkan publikasi data pangan dan bahan makanan setelah 2015," ujar Darmin, Rabu 26 September 2018.

Data ketersediaan beras sangat dibutuhkan untuk dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan. Untuk itu, dia berharap lembaga tersebut segera menyelesaikan penghimpunan data beras agar tak lagi menjadi polemik.

"Mudah-mudahan dalam waktu dekat ada yang diperbaharui dan diterbitkan, supaya kita harus ada yang menerbitkan data, meski tidak terlibat langsung dengan persoalan itu," jelasnya.

Mendapat permintaan Menko Darmin, Kepala BPS Kecuk Suhariyanto mengatakan pihaknya akan segera menyelesaikan data beras. Dia menargetkan sebelum akhir tahun data sudah dipublikasikan. "Targetnya, akhir tahun ini," ucapnya singkat.(liputan.com)