MEDIALOKAL.CO - Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah mengajukan pertanyaan pada dirinya sendiri saat dia baru menjadi orang nomor satu di negeri ini. "Jokowi, kamu hendak melakukan apa dalam lima tahun ke depan?"

Dua pilihan lantas melintas dalam alam bawah sadarnya. Pertama, mengambil kebijakan yang instan yang dapat menyenangkan hati rakyat sehingga dia menjadi idola.

Atau, melakukan sesuatu yang lebih bermakna bagi rakyat untuk kepentingan jangka panjang, tapi bisa membuatnya tidak populer dan langkahnya justru akan menguntungkan presiden setelahnya. Namun Jokowi mengambil langkah yang kedua ini.

Langkah tersebut diambil karena Jokowi tahu betul apa rasanya penderitaan yang dialaminya saat dia kecil dulu. Sebagai rakyat kecil, tak pernah tersentuh pembangunan. Karena itu, dia mengambil kebijakan dengan membangun infrastruktur yang merata di negeri ini.

"Pembangunan harus menghampiri rakyat di sudut manapun. Pembangunan yang bukan hanya menyejahterakan, tapi juga menyatukan," ujar Jokowi dalam buku "Jokowi Menuju Cahaya" seperti yang dikutip Okezone, Selasa (15/1/2019).

Jokowi mencertikan tentang kondisi daerah perbatasan yang begitu menyedihkan. Sepeti yang berbatasan langsung dengan Malaysia, dengan Timor Timur, atau dengan Papua Nugini. Dari sana, kata Jokowi, nampak betul pembangunan tidak sampai sisi terujung.

"Padahal itu adalah teras martabat bangsa. Perbatasan adalah garis yang secara telak memperlihatakan dua negara yang berhadapan. Dan kita memperlihatkan keterbelakangan," kata Jokowi.

Jokowi juga menyingung soal harga logistik di Papua yang jauh mahal dari daerah lain. Hal itu disebabkan biaya angkut ke sana sangat besar lantaran akses yang tidak baik.

Atas dasar semua itulah mantan Gubernur DKI Jakarta mengedepankan pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia.

Jokowi mengatakan, langkah yang diambilnya bukan untuk kepentingan politik. Kalau hanya berpikir politik, tentu ia tidak akan mengambil keputusan untuk mengedepankan pembangunan infrastruktur.

"Dari pada membangun infrastruktur lebih baik baik menyenangkan hati rakyat dengan sesuatu yang instan, seperti memberi subsidi. Pemimpin pun dipuja-puji," ujarnya.

"Membangun infrastuktur di Indonesia bukan sebuah langkah gaya-gayaan atau proyek mercusuar. Tapi sudah menjadi kebutuhan yang mendesak," sambung Jokowi.

Karena itu, Jokowi merasa sedih jika pembangunan infrstruktur disebut sebagai aksi pencitraan untuk memancing pujian.

"Pencitraan? Tunggu dulu. Membangun infrastruktur bukan pilihan populer bagi seorang pemimpin. Biayanya besar dan butuh effort untuk mendapatkannya," kata dia.

Waktu pengerjaan pun, sambungnya, sangat panjang. Bisa memakan waktu satu periode pemerintahan bahkan lebih.

Prosesnya juga rentan membuat masyarakat tak sabar karena gangguan yang ditimbulkan selama pembangunan.

"Sang pembuat keputusan rentan dihujani caci maki. Dianggap boros, dianggap jorjoran membuang uang negara. Itu sebabnya tidak semua pemimpin berani mengambil keputusan itu," kata Jokowi. 

(okezone.com)