MEDIALOKAL.CO - Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Menteri Sri Mulyani Indrawati dipastikan akan tetap menambal tunggakan atau gagal bayar BPJS Kesehatan yang mencapai Rp 9,1 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan, Kementerian Keuangan akan membantu jika syarat dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dilaksanakan dengan baik oleh BPJS Kesehatan.

"Kalau membantu tetap membantu, negara tetap harus hadir, tetapi dengan catatan BPJS sudah kerja keras apa yang sudah diaudit BPKP itu dilaksanakan dulu," kata Mardiasmo kepada detikFinance di Jakarta, Kamis (30/5/2019)

Mardiasmo menceritakan, hasil audit BPKP memberikan rekomendasi kepada BPJS Kesehatan agar keluar daru lubang tunggakan yang mencapai Rp 9,1 triliun.

Adapun, rekomendasi yang dimaksud adalah membenahi belanja dan memaksimalkan potensi pendapatan atau penerimaan tidak boleh berkurang. Hal yang harus dilakukan adalah membenahi data kepesertaan yang ganda.

"Kita dengan BPKP bagaimana BPJS mengoptimalkan dana kapitasi, kapitasi yang Rp 2,5 triliun, kalau sudah optimal semua barulah kementerian keuangan masuk," ujar Mardiasmo.

Dana kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.

Pasalnya, dana kapitasi untuk pembiayaan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama program Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan BPJS Kesehatan berupa sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) dari tahun anggaran 2018 mengendap di pemerintah daerah mencapai Rp2,5 triliun.

Oleh karena itu, setelah BPJS Kesehatan melaksanakan seluruh rekomendasi BPKP dengan baik. Maka pemerintah melalui Kementerian Keuangan tetap membantu mengatasi tunggakan Rp 9,1 triliun.

"Ya membantu, the last membantu. Yang kita pegang kan hasil audit BPKP," ungkap dia. 
Sumber: detik.com