HUT RI dan Fenomena SDM
MEDIALOKAL.CO - Tahun 2019 memiliki arti penting bagi bangsa Indonesia dan tahun ini merupakan masa transisi pemerintahan Joko Widodo periode 2014-2019, dikarenakan pada 20 Oktober 2019 akan dilaksanakan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024 hasil Pilpres tahun ini oleh MPR RI. Dalam pelantikan tersebut akan dilantik Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Maaruf Amin, merupakan pilihan rakyat berdasarkan Keputusan KPU (Komisi Pemilihan Umum) hasil penghitungan suara Pilpres.
Menjelang berakhirnya pemerintahan Joko Widodo periode pertama, telah ditetapkan tema menyambut HUT RI ke 74 tahun 2019 yaitu SDM Unggul, Indonesia Maju. Sebelumnya 2014 HUT RI ke 70 tema Ayo Kerja, 2015 HUT RI ke 71 tema Kerja Nyata, 2016 HUT RI ke 72 tema Kerja Bersama dan 2018 HUT RI ke 73 tema Kerja Kita Prestasi Bangsa.
Pemilihan tema tahun 2019 SDM (Sumber Daya Manusia) sebagai tindak lanjut dari pidato Presiden Joko Widodo pada 23 April 2019 pada Sidang Kabinet Paripurna; "Prioritas utama kita ke depan adalah pembangunan SDM yang terkonsolidasi dengan baik, didukung anggaran yang tepat sasaran sehingga terjadi peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui peta jalan yang jelas, terukur dan hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat".
Selanjutnya bagaimana posisi SDM Indonesia dalam hal ini peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) versi internasional. Sejauh ini HDI Indonesia terus membaik meski masih di bawah rata-rata dunia. Indek Pembangunan Manusia (IPM)/Human Development Index (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan,standar hidup, kesehatan dan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, dan dijadikan dasar perbandingan semua negara di seluruh dunia.
IPM diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR).
IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dasar: pertama, Umur panjang dan hidup sehat, kedua, Pengetahuan dan ketiga, Standar hidup layak. Selanjutmua apa manfaat IPM?; IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).
Data BPS Sebagai Dasar
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kepala BPS Suhariyanto mengatakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia berada di angka 71,39 sepanjang 2018. Angka tersebut meningkat sekitar 0,82 dibanding sebelumnya sebesar 70,81 pada 2017.Berdasarkan standar Badan Program Pembangunan United Nations Development Programme (UNDP), indeks tersebut menunjukkan IPM Indonesia berada di level yang tinggi.
IPM Indonesia berhasil meningkat karena empat indikator yang menjadi tolak ukur indeks tersebut mengalami peningkatan pencapaian. Pertama, indikator umur harapan hidup atau rata-rata usia tertua masyarakat meningkat dari 71,06 tahun menjadi 71,2 tahun. Kedua, indikator harapan lama sekolah turut meningkat dari 12,85 tahun menjadi 12,91 tahun.
Ketiga, rata-rata lama sekolah naik dari 8,1 tahun menjadi 8,17 tahun. Keempat, tingkat standar hidup layak alias pendapatan per kapita juga meningkat dari Rp10,66 juta per tahun menjadi Rp11,06 juta per tahun. Tingkat pendapatan menentukan IPM lantaran mempengaruhi tingkat daya beli, konsumsi, hingga pemenuhan gizi masyarakat.( Nasional 9/8/2019).
Namun demikian perlu diperhatikan, program pengembangan pembangunan manusia yang tidak sama di masing-masing daerah. Berdasarkan provinsi, IPM Indonesia tertinggi ada di Provinsi DKI Jakarta dengan nilai mencapai 80,47. Setelah itu, diikuti oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 79,53, Provinsi Kalimantan Timur 75,83, Provinsi Kepulauan Riau 74,84, dan Provinsi Bali 74,77.
Sementara provinsi dengan IPM terendah, yaitu Papua sebesar 60,06. Diikuti Provinsi Papua Barat 63,74, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) 64,39, Provinsi Sulawesi Barat 65,1, dan Provinsi Kalimantan Barat 66,98. Provinsi Papua sudah meningkat levelnya dari kategori IPM rendah menjadi sedang.
Menurut BPS Kenaikan indikator lama sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah, meski tingkat lama sekolah tidak merata di semua tingkatan pendidikan. Tingkat lama sekolah anak berusia 7-12 tahun atau yang duduk di bangku Sekolah Dasar (SD) mencapai 99 persen. Artinya, hampir seluruh anak di Indonesia menempuh pendidikan SD.
Namun, partisipasi mereka tergerus begitu memasuki Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan rentang usia 12-15 tahun, yaitu menjadi 95 persen. Angka partisipasi terus menurun untuk tingkat SMA dan perguruan tinggi, bahkan rata-rata hanya menyelesaikan hingga kelas IX. Indeks Pembangunan Manusia(IPM) / Human Development Index(HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara di seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.
Pembangunan manusia menurut standar United Natios Development Program (UNDP), terdiri dari 4 kriteria, yakni IPM >80 kategori sangat tinggi, IPM 70-79 kategori tinggi. serta IPM 60-79 kategori sedang. Untuk itu IPM Indonesia 2018 di atas 70 tersebut mengindikasikan bahwa pembangunan manusia Indonesia masuk kategori tinggi.
Rancangan postur APBN 2019 pemerintah fokus membangun sumber daya manusia (SDM), selain meneruskan komitmen pembangunan infrastruktur fisik di dalam negeri. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan naik menjadi 71,98 pada 2019. Menurut Presiden Joko Widodo, target peningkatan itu akan dicapai melalui berbagai program perlindungan sosial, meliputi kegiatan pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial.
Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari belanja negara, yang direncanakan sebesar Rp487,9 triliun. Angka ini meningkat 38,1 persen dibandingkan realisasi anggaran pendidikan pada 2014, sekitar Rp353,4 triliun.
Kita berharap apa yang direncanakan Presiden Joko Widodo dalam periode kedua pemerintahan dalam membangun SDM benar terwujud, sebagaimana yang diharapkan pecipta lagu Indonesia Raya Wage Rudolf Soepratman, Marilah kita berseru: Indonesia bersatu Hiduplah tanahku Hiduplah Negeriku Bangsaku Rakyatku Semuanya Bangunlah jiwanya Bangunlah badannya Untuk Indonesia.***
Penulis pemerhati lingkungan strategis.
sumber:http://harian.analisadaily.com
Berita Lainnya
Safari Ramadan BUMN 2024, PLN Berikan 1.000 Paket Sembako Murah ke Masyarakat Lombok Tengah
Bulan Ramadan, Yayasan Baitul Maal PLN Kembali Salurkan Bantuan Anak Yatim, Dhuafa Hingga Kaum Difabel
Terus Dukung Hilirisasi, PLN Tambah Daya Listrik Industri Nikel di Kalimantan Timur
Hari Pertama Ramadhan, Personil PLN Terus Percepat Recovery Tower Terdampak Banjir dan Longsor
PLN Cepat Tanggap Tangani Gangguan Beberapa Tower Terdampak Banjir & Tanah Longsor di Sumatera Barat
Dirut PLN Raih Best CEO of Communications, PLN Jadi Best of The Best Communications dengan 12 Penghargaan dari Menteri BUMN di Ajang BCOMSS 2024
Safari Ramadan BUMN 2024, PLN Berikan 1.000 Paket Sembako Murah ke Masyarakat Lombok Tengah
Bulan Ramadan, Yayasan Baitul Maal PLN Kembali Salurkan Bantuan Anak Yatim, Dhuafa Hingga Kaum Difabel
Terus Dukung Hilirisasi, PLN Tambah Daya Listrik Industri Nikel di Kalimantan Timur
Hari Pertama Ramadhan, Personil PLN Terus Percepat Recovery Tower Terdampak Banjir dan Longsor
PLN Cepat Tanggap Tangani Gangguan Beberapa Tower Terdampak Banjir & Tanah Longsor di Sumatera Barat
Dirut PLN Raih Best CEO of Communications, PLN Jadi Best of The Best Communications dengan 12 Penghargaan dari Menteri BUMN di Ajang BCOMSS 2024