Perbandingan Sistem Politik Negara-Negara di Dunia dan Kaitannya dengan Strategi Politik Luar Negeri

Abubakar Solissa (Peserta LK III Badko HMI Jawa Barat)

MEDIALOKAL.CO - Setiap negara memiliki sistem politik pemerintahan yang berbeda-beda tergantung realitas kebutuhan politik di negara tersebut. Ada yang menganut sistem pemerintahan parlementer, presidensialisme murni, presidensialisme multi partai, monarki konstitusional dan komunis. Dan masih banyak lagi yang memiliki corak pemerintahan yang berbeda-beda.

Ditengah banyaknya sistem pemerintahan yang digunakan, kebanyakan negara di dunia menggunakan sistem pemerintahan parlementer dan presidensialisme, bahkan ada juga istilah presidensialisme multi partai seperti yang digunakan oleh Indonesia.

Ingris dan Yunani adalah contoh sistem pemerintahan parlementer. Amerika sendiri mempraktekkan sistem pemerintahan prisidensialisme. Dan Indonesia merepresentasi sistem pemerintahan presidensialisme multi partai ekstrim. Bisa dibilang sistem ini adalah kombinasi antara sistem presidensialisme dan parlementer. Presiden dipilih langsung oleh rakyat lewat sebuah mekanisme pemilu yang demokratis, tapi kewenangan legislatif seorang presiden harus berbagi dengan DPR yang dalam sistem pemerintahan parlementer posisinya sangat kuat, karena punya kuasa untuk memilih perdana menteri dan membentuk kekuasaan pemerintahan.

Sistem pemerintahan ini sudah pasti akan berdampak pada situasi politik dalam negeri maupun politik luar negeri, karena keduanya sangat berkaitan satu dengan yang lain. Proses pemilu presiden di Inggris dan Yunani misalnya, berbeda dengan proses pemilu di Amerika dan Indonesia.

Inggris sebagai negara yang menggunakan pola parlementer, akan sangat berpengaruh dalam struktur pembentukan kekuasaan eksekutif yang diberi tugas untuk mengelola pemerintahan. Perdana menteri adalah pemimpin eksekutif yang menjalankan pemerintahan, tapi yang punya hak untuk memilih perdana menteri adalah parlemen, yang merupakan perwakilan dari kepentingan partai-partai di parlemen.

Jadi, partai memiliki kuasa yang besar dalam membentuk kekuasaan eksekutif. Biasanya, partai juga punya peran yang signifikan dalam mengganti perdana menteri dan merombak struktur pemerintahan lewat representasi mereka di parlemen.

Kalau sistem presidensialisme di Amerika dan Indonesia, presiden punya otoritas yang kuat karena langsung mendapat mandat politik dari rakyat lewat pemilu langsung. Proses pemilunya tidak terjadi di parlemen seperti Inggris, melainkan pemilu presiden langsung yang dipilih oleh rakyat.

Dalam konteks ini Indonesia sedikit berbeda dengan Amerika, meskipun sama-sama menganut prinsip pemilu langsung, tapi Indonesia presidensialismenya tidak murni melainkan presidensialisme multi partai ekstrim.

Presiden memang diberikan otoritas yang kuat untuk menyusun kabinet dengan menggunakan hak progratifnya, tapi pada konteks tertentu, presiden sering disandra oleh partai, sehingga independensi presiden dan posisi politik yang kuat itu justru paradoks ketika partai politik menyandra sang presiden lewat pengaruhnya di pemilu serta kekuatan politik mereka di parlemen.

Saat proses pemilu berlangsung, para capres dan cawapres akan berkandidasi untuk menggalang dukungan partai sebagai golden tiket untuk maju bertarung sebagai kontestan di pemilu presiden.

Bahkan capres terpilih dukungan partai tidak hanya menyandra presiden dalam hal pembentukan komposisi kabinet, tapi sewaktu-waktu partai politik lewat fraksi mereka di parlemen bisa mengimpeachment presiden terkait dengan kebijakan yang dianggap melenceng dari konstitusi.

Kebijakan Diplomasi Politik Luar Negeri Pemerintah Indonesia

Dari berbagai penjelasan diatas soal bentuk pemerintahan dan mekanisme pemilu, kebijakan politik luar negeri Indonesia, termasuk negara-negara lain, pasti akan mempertimbangkan soal kondisi dalam negeri.

Salah satu faktor yang mempengaruhi peta politik kebijakan luar negeri suatu negara, termasuk Indonesia menurut saya terletak pada hasil pemilu. Dalam sebuah proses pemilu itu biasanya ada para oligark lintas negara yang memiliki resources dalam jumlah yang besar turut ikut menyumbang dana untuk kepentingan kontestasi politik.

Bahkan negara-negara adikuasa seperti Amerika dan Cina turut serta menjadi bagian dari proses sirkulasi elit pada level presiden.

Kongkritnya, ada konsesi dan lisensi sebagai kompensasi politik yang harus dibayar mahal oleh presiden terpilih pada para oligark maupun institusi negara asing yang dianggap sangat berkonstribusi.

Dalam hal kerjasama misalnya, Indonesia harus membuka ruang yang besar untuk Tiongkok misalnya, untuk melakukan investasi dalam jumlah yang besar, sehingga keuntungan yang didapat oleh proses kerjasama juga bisa didapatkan oleh pemerintah Tiongkok.

Dan juga pada aspek yang lain. Soal politik, ekonomi dan juga budaya. Pendekatan kerjasama ini merupakan bagian dari diplomasi politik luar negeri Indonesia dalam membangun positioning politik dalam peta global. (*)


Penulis : Abubakar Solissa
(Peserta LK III Badko HMI Jawa Barat)