Pimpinan Ponpes Al Hidayah Tarik Statemennya Soal Mendukung Kepulangan WNI Eks ISIS

MEDIALOKAL.CO - Pimpinan Pondok Pesantren Al-Hidayah, Ustadz Khairul Ghazali mengklarifikasi dan memutuskan menarik pernyataannya perihal mendukung pemulangan ratusan Warga Negara Indonesia (WNI) eks ISIS ke Indonesia.

“Selaku Pimpinan Ponpes Al-Hidayah yang mendidik anak-anak eks napiter (napi teroris), sehingga timbul opini liar dan persepsi seolah-olah saya mendukung dan simpatisan ISIS, maka dengan ini saya mengklarifikasi dan menarik balik statemen pernyataan sikap saya sebelumnya,” jelasnya lewat pernyataan tertulisnya, Jumat (14/2/2020).

Dia menegaskan ISIS adalah organisasi teroris global yang tindakan-tindakannya bertentangan dengan kemanusiaan dan peradaban, dan bertabrakan dengann nilai-nilai suci ajaran Islam yang penuh toleran dan rahmatan lil ‘alamiin.

“Tidak ada tempat bagi ISIS seincipun untuk masuk, bertapak dan berkembang biak di bumi Indonesia yang terkenal dengan kulturnya yang ramah, toleran dan gotong royong. Dengan demikian ISIS adalah organisasi teroris barbar yang menumpahkan darah dan merobek-robek harkat martabat manusia, sehingga tidak layak hidup dan berada di bumi manapun di dunia ini. Kekejamannya yang luar biasa dan fenomenal membuat organisasi haram tersebut wajib ditolak, dihancurkan dan ditenggelamkan ke dasar bumi sehingga tidak pernah tersebut lagi namanya,” bebernya.

Dengan demikian, kata Ghazali sebagai mantan napiter yang telah kembali ke pangkuan NKRI dia ingin menegaskan, “demi menghilangkan sikap ambigu dalam menyikapi WNI eks ISIS di satu sisi mendukung kepulangan mereka dan di sisi lain menolak, maka di sini saya ingin menegaskan mencabut balik pernyataan sikap saya tersebut (13 Januari 2020) yang sempat viral di media sosial, dan mendukung sepenuhnya keputusan politik pemerintah yang tidak akan memulangkan WNI eks ISIS ke Indonesia”.

Di satu sisi, Ghazali sejatinya mendukung sepenuhnya opsi untuk memulangkan anak-anak WNI eks ISIS tersebut sesudah melalui serangkaian evaluasi, rehabilitasi, re-edukasi dan deradikalisasi.

“Demikian statemen saya untuk mencabut dan membatalkan statemen ‘pernyataan sikap’ sebelumnya (13 Januari 2020) yang sempat menimbulkan sikap kontra dari sebagian kalangan masyarakat. Statemen ini saya buat dengan penuh rasa tanggungjawab dan kesadaran sebagai warganegara untuk menjaga keamanan dan stabilitas nasional,” paparnya.*