Produksi ADP Sendiri, Berikut Komentar Direktur Awal Bross


Senin, 06 April 2020 - 12:46:47 WIB
Produksi ADP Sendiri, Berikut Komentar Direktur Awal Bross Gubernur Riau Syamsuar mengecek hasil produksi APD di RS Awal Bross A Yani, Pekanbaru. (Foto: Istimewa)

PEKANBARU, Medialokal.co – Dalam sehari, Rumah Sakit Awal Bross bisa memproduksi setidaknya 50 Alat Pelindung Diri (ADP) dalam sehari. Produksi APD ini untuk kebutuhan tenaga medis di rumah sakit itu.

“Ini tentu saja sangat membantu di tengah tenaga medis banyak mengeluhkan kekurangan ADP,” kata Direktur RS Awal Bross Ahmad Yani, dr Fani Farhansyah.

Upaya penanganan COVID-19 menjadi prioritas di rumah sakit ini. Memproduksi APD sendiri merupakan inovasi yang mereka ciptakan sebab berpacu melawan mewabahnya virus corona tak bisa dengan cara menunggu. Pihak Awal Bross, kata dr Fani, telah membentuk tim produksi, dimana tugas mereka fokus pada ketersediaan APD untuk tenaga medis di rumah sakit tersebut.

Meski jumlah produksinya masih terbatas, yakni hanya 50 APD dalam sehari, kegiatan produksi ini diyakini sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan APD yang sangat dibutuhkan oleh tenaga medis dalam menjalankan tugas merawat pasien yang terindikasi corona

“Kami sadar melawan corona bukan hanya tugas pemerintah, tapi ini tanggungjawab kita bersama. Kami juga telah menyediakan fasilitas-fasilitas kesehatan untuk pasien suspect corona. Kami tahu saat ini tidak banyak pilihan, jadi semuanya harus siap,” katanya.

Gubernur Riau Syamsuar sebelumnya telah menetapkan dalam penanganan wabah corona tidak hanya dibebankan kepada rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah. Dia meminta seluruh rumah sakit di Riau, terutama rumah sakit swasta untuk terlibat langsung dalam penanganan pasien, terutama mereka yang masuk dalam daftar Pasien Dalam Pemantauan (PDP).

Hampir seluruh rumah sakit swasta di Riau, kata Syamsuar telah menyatakan kesanggupannya untuk membantu penanganan wabah corona. Lalu, terhadap rumah sakit yang telah berbuat lebih dari sekedar tanggung jawab mereka, perlu mendapat perhatian dari pemerintah. (*)