Mas Belva, Sebagai Stafsus Itu Tidak Boleh Ngambil Proyek Pemerintah, Korupsi Itu Bukan Uang Saja

MEDIALOKAL.CO – Stafsus Presiden Jokowi, Adamas Belva Syah Devara tengah menjadi pergunjingan publik.

Hal itu terkait dengan program Kartu Pra kerja yang baru saja diluncurkan di tengah wabah virus corona atau Covid-19.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah soal penunjukan mitra pelatihan Ruangguru dalam program berbujet triliun rupiah tersebut.

Terlebih, CEO Ruangguru adalah Adamas Belva Syah Devara yang saat ini menjadi salah satu Staf Khusus Presiden Jokowi.

Apapun alasannya, sebagai seorang Stafsus Presiden atau pejabat negara, tidak boleh mengambil proyek pemerintah.

Demikian disampaikan pengamat politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin kepada RMOL, Minggu (19/4/2020).

“Apalagi dengan menggunakan perusahaan pribadi,” tegas Ujang.

Ujang menuturkan, langkah ini cukup berbeda dengan yang dilakukan pejabat berpengalaman yang suka bermain proyek pemerintah.

Biasanuya, mereka menggunakan perusahaan orang lain atau pengusaha luar istana untuk menggarap proyek tersebut.

“Mereka mainnya cantik. Tidak seperti yang dilakukan oleh Stafsus milenial tersebut,” sindirnya.

Menurut Ujang, tindakan korupsi bukan hanya soal merampas uang negara. Lebih dari itu, kebijakan pun baginya juga bisa korupsi.

Artinya kebijakan yang diambil pejabat untuk menguntungkan diri sendiri juga bisa masuk kategori korupsi,” ujarnya.

Sebelumnya, peneliti ekonomi muda, Bhima Yudhistira ‘menantang’ Adamas Belva debat terbuka.

Hal itu disampaikan Bhima Minggu (19/4/2020) sekitar pukul 07.00 WIB.

Akan tetapi, hingga kini, Bhima sama sekali belum mendapat jawaban dari pendiri aplikasi Ruangguru itu.

“Belum ada (jawaban) sampai sekarang,” ucap Bhima Yudhistira kepada RMOL, Minggu (19/4/2020).

Sampai saat ini, Bhima mengaku masih terus menghubungi Belva Devara.

Selain melalui media massa, Bhima pun juga sudah menandai Belva di semua sosial media agar direspons oleh Belva.

“Masih dihubungi terus. Iya saya coba tag di sosial media juga. Ya mungkin sibuk,” kata Bhima.

Ekonom dari Indef ini sebelumnya membuat surat terbuka berisi undangan debat terbuka kepada Belva Devara pada Minggu (19/4) pagi ini.

Debat tersebut berkaitan dengan Kartu Prakerja, konflik kepentingan, oligarki milenial serta permasalahan bangsa lainnya di tengah Covid-19.

Sementara, Ketua DPP Partai Gerindra Habiburokhman mendukung ajakan debat terbuka itu.

Ia meyakini, ajakan debat kepada Adamas Belva itu dalam konteks sebagai sesama intelektual yang sama-sama ingin mencari solusi ilmiah.

“Bukan untuk mempermalukan. Gua dukung 100 persen debat itu,” ujar Habiburokhman melalui akun Twitter pribadinya, Minggu (19/4).

Dilihat dari tema besar tersebut, anggota komisi III DPR RI itu pun menyarankan Stafsus Presiden Joko Widodo menerima ajakan debat Bhima.

“Sebagai pejabat publik, kita wajib menampung masukan, kritikan, dan saran dari masyarakat. Apalagi kritikan tersebut sangat relevan dengan tupoksi,” tandasnya.

Untuk diketahui, kartu prakerja yang mulai launching awal minggu ini menyisakan kontroversi.

Mengingat program dengan anggaran pelatihan senilai Rp5,6 T justru ditujukan kepada Ruangguru yang merupakan milik Adamas Belva.*

sumber :
https://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2020/04/20/mas-belva-sebagai-stafsus-itu-tidak-boleh-ngambil-proyek-pemerintah-korupsi-itu-bukan-uang-saja/3/