---

Dari Dapil ke Paripurna: Anggota DPRD Bawa Pulang Cerita Warga, Jadi Bekal Bangun Inhil

---

TEMBILAHAN – Senin pagi, 2026. Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Indragiri Hilir tak seperti hari biasa. Kursi-kursi terisi penuh, wajah-wajah serius tapi teduh. Di meja pimpinan, Wakil Ketua I DPRD Inhil, Ir. H. AMD. Junaidi AN., http://M.Si., mengetuk palu. Rapat Paripurna Ke-8 resmi dibuka. Hari itu, bukan sekadar agenda. Hari itu tentang pertanggungjawaban, tentang suara rakyat yang dititipkan.

Di barisan depan, Bupati Indragiri Hilir, H. Herman, S.E., M.T., duduk khidmat. Di sekelilingnya, Forkopimda, anggota DPRD, Sekda, kepala OPD, instansi vertikal, hingga tamu undangan. Semua hadir dengan satu tujuan: mendengar, membahas, dan memastikan bahwa setiap rupiah APBD 2025 benar-benar bekerja untuk rakyat Inhil.

Agenda pertama menggema pelan tapi pasti. Bupati Herman naik ke podium, menyampaikan pidato penjelasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Ini bukan sekadar lembaran angka. Di baliknya ada cerita jalan desa yang diaspal, puskesmas yang melayani, beasiswa yang sampai ke anak petani, dan harapan yang dititipkan masyarakat selama setahun.

“Ini adalah bentuk cinta kami pada rakyat. Setiap program, setiap kegiatan, harus bisa dipertanggungjawabkan. Karena uang ini milik rakyat Inhil,” ucap Bupati Herman. Suaranya tenang, tapi menyimpan beban amanah yang berat. Ia paparkan bagaimana APBD 2025 dijalankan: untuk pembangunan, untuk pemerintahan, untuk pelayanan. Semua demi satu kata, kesejahteraan.

Ruang sidang hening. Anggota dewan menyimak. Karena mereka tahu, sebentar lagi giliran mereka yang bicara. Bukan dengan suara sendiri, tapi dengan suara rakyat dari dapil. Dari pesisir Tembilahan Hilir, dari kebun kelapa di Mandah, dari lorong-lorong sempit Kota Tembilahan, dari ujung Kempas sampai ke pelosok Gaung.

Agenda kedua pun tiba. Laporan Reses I Masa Persidangan V Tahun Sidang 2026 dibacakan. Inilah momen paling manusiawi di gedung dewan. Karena reses adalah saat wakil rakyat turun, duduk di tikar, minum kopi di warung, mendengar keluh kesah tanpa sekat. Jalan rusak, air bersih, pupuk langka, sekolah jauh, semua dicatat, semua dibawa ke ruang paripurna.

Wakil Ketua I DPRD, Ir. H. AMD. Junaidi AN., http://M.Si., menegaskan makna reses. “Aspirasi ini bukan sekadar catatan. Ini titipan. Ada air mata petani, ada harap ibu-ibu, ada mimpi anak muda. Tugas kita memastikan semua itu masuk dalam kebijakan, bukan hilang di jalan,” ujarnya. Kalimat itu membuat ruang sidang terasa lebih hangat.

Melalui laporan reses, potret Inhil yang sesungguhnya terlihat. Bahwa pembangunan belum selesai. Bahwa masih ada warga yang menunggu. Bahwa masih ada desa yang butuh sentuhan. Dan DPRD, bersama Pemkab, berjanji tak akan menutup mata. Karena dari reseslah perencanaan lahir, dari reseslah APBD punya arah.

Rapat Paripurna Ke-8 berjalan tertib, tapi tidak kaku. Ada rasa yang mengalir di antara pembahasan pasal dan angka. Rasa tanggung jawab. Rasa memiliki. Karena baik eksekutif maupun legislatif sadar, mereka bekerja untuk orang yang sama: rakyat Indragiri Hilir.

Selanjutnya, Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 akan dikupas lebih dalam. Akan ada pandangan umum fraksi, akan ada debat, akan ada catatan kritis. Semua demi satu tujuan, memastikan APBD benar-benar menjawab kebutuhan rakyat, bukan hanya menggugurkan kewajiban administratif.

Di luar ruang sidang, matahari Senin makin tinggi. Tapi di dalam, harapan tetap menyala. Bahwa dari paripurna ini, lahir kebijakan yang adil. Bahwa dari laporan reses ini, tak ada lagi suara yang tercecer. Bahwa Inhil akan terus bergerak, pelan tapi pasti, menuju pembangunan yang merata dan manusiawi.

Karena DPRD dan Bupati tahu, kekuasaan hanyalah titipan. Dan sebaik-baik titipan adalah yang ditunaikan dengan hati. Untuk rakyat, dari rakyat, oleh rakyat. Itulah ruh Paripurna Ke-8 pagi itu. (Galery)