Latest Posts

Panit I Samapta Polsek Siak Melaksanakan Kegiatan Sambang Sekaligus Berikan Dukungan kepada Petani Jagung

Sat, 11 Jul 2026 14:34:41 +0700

SIAK,MEDIALOKAL.CO- Dalam rangka mendukung Program Ketahanan Pangan Nasional, Panit I Samapta Polsek Siak Polres Siak Polda Riau, Aiptu Okti, melaksanakan kegiatan sambang sekaligus memberikan dukungan dan motivasi kepada petani jagung di Kecamatan Siak.

Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap sektor pertanian sebagai salah satu pilar utama dalam mewujudkan swasembada pangan nasional. Melalui pendampingan dan komunikasi yang baik dengan para petani, diharapkan semangat dalam mengelola lahan pertanian semakin meningkat sehingga hasil panen dapat lebih optimal.

Polsek Siak berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat, memberikan dukungan kepada para petani, serta bersinergi dalam menyukseskan program pemerintah demi terwujudnya ketahanan pangan yang kuat dan berkelanjutan.**

Bhabinkamtibmas Polsek Siak Ajak Warga Kampung Mempura Tanam Jagung Melalui Sistem Tumpang Sari

Sat, 11 Jul 2026 14:30:45 +0700

SIAK,MEDIALOKAL.CO- Dalam rangka mendukung Program Ketahanan Pangan Nasional, Bhabinkamtibmas Polsek Siak, Aiptu M. Wahyudi, mengajak masyarakat Kampung Mempura, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak, untuk memanfaatkan lahan pertanian dengan menanam jagung melalui sistem tumpang sari.

Kegiatan ini bertujuan mendorong masyarakat agar lebih produktif dalam mengelola lahan yang dimiliki, sehingga dapat meningkatkan hasil pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan di tingkat desa. Melalui sistem tumpang sari, lahan dapat dimanfaatkan secara optimal dengan menanam lebih dari satu jenis tanaman dalam satu area.

Aiptu M. Wahyudi menyampaikan bahwa keterlibatan masyarakat sangat penting dalam menyukseskan program ketahanan pangan. Ia berharap warga terus memanfaatkan lahan kosong maupun lahan pertanian yang ada untuk budidaya jagung dan komoditas lainnya sebagai upaya mendukung ketersediaan pangan serta meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Masyarakat Kampung Mempura menyambut baik ajakan tersebut dan menyatakan siap mendukung program pemerintah dengan memanfaatkan lahan secara maksimal demi terwujudnya ketahanan pangan yang kuat dan berkelanjutan.**

Heboh Dugaan OTT di Siak, Polisi: Penyidikan Masih Didalami

Sat, 11 Jul 2026 13:55:51 +0700

SIAK,MEDIALOKAL.CO – Jagat media sosial dan ruang publik di Kabupaten Siak mendadak dihebohkan dengan kabar dugaan operasi tangkap tangan (OTT) yang disebut dilakukan Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Siak pada Jumat (10/7/2026) sore.

Informasi yang beredar luas itu langsung memicu beragam spekulasi. Sejumlah media online turut memberitakan dugaan penangkapan terhadap Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Siak berinisial J. Meski demikian, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari kepolisian mengenai hasil penyidikan maupun status hukum pihak yang disebut.

Saat dikonfirmasi pada Sabtu (11/7/2026), Kasat Reskrim Polres Siak, AKP Raja Kosmos Parmulais, tidak menepis adanya informasi yang tengah menjadi sorotan tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa penyidik masih bekerja mendalami perkara sehingga belum dapat mengungkap detail kepada publik.

"Terkait informasi yang beredar di media dan media sosial yaitu dugaan OTT Kadishub Siak, untuk itu kami mohon waktu. Sementara kami masih melakukan pendalaman penyidikan. Akan dilakukan rilis secepatnya," tulis AKP Raja Kosmos Parmulais.

Pernyataan itu semakin menguatkan bahwa penyelidikan masih berlangsung. Polisi meminta masyarakat dan insan pers bersabar menunggu penyampaian hasil penyidikan secara resmi agar informasi yang diterima akurat dan tidak menimbulkan kesimpangsiuran.

"Mohon dukungan dan kerja sama rekan-rekan media. Salam hormat," tutupnya.

Hingga berita ini dipublikasikan, Polres Siak belum merilis hasil penyidikan maupun menetapkan status hukum pihak-pihak yang diduga terkait. Perkembangan kasus ini diperkirakan masih akan menjadi perhatian publik sambil menunggu keterangan resmi dari pihak kepolisian.*

Laporan: Rif

Ketahanan Pangan Dimulai dari Kelurahan: Bripka Arif Gas Pol Dampingi Warga Teluk Pinang

Sat, 11 Jul 2026 13:28:20 +0700

TELUK PINANG – Langkah kaki Bhabinkamtibmas Kelurahan Teluk Pinang, Bripka Arif, berhenti di tengah kebun warga. Udara pagi membawa aroma tanah basah dan dedaunan cabe rawit yang mulai berbuah merah. Di sinilah, di Kelurahan Teluk Pinang, Kecamatan Gaung Anak Serka, program ketahanan pangan sedang ditanam dengan peluh dan harapan.

Pengecekan kebun ketahanan pangan ini menjadi agenda rutin Bhabinkamtibmas. Kali ini fokusnya pada tanaman cabe rawit. Komoditas kecil yang punya peran besar untuk dapur rumah tangga dan kestabilan harga di pasaran.

Bripka Arif menyapa warga satu per satu. Ia melihat langsung kondisi tanaman, bertanya tentang perawatan, kendala hama, hingga rencana panen. “Bagaimana Bu, tanamannya? Ada kendala air atau pupuk? Nanti kita carikan solusinya bersama,” sapa Bripka Arif dengan ramah.

Bagi warga, kehadiran Bhabinkamtibmas bukan hal baru. Tapi ketika aparat kepolisian mau turun ke kebun, ikut memegang daun cabe dan mendengar keluh kesah petani, rasanya berbeda. Ada rasa aman, ada rasa diperhatikan.

Kapolsek Gaung Anak Serka, IPTU Andi Purba, menegaskan bahwa program ini adalah wujud nyata Polri hadir untuk rakyat.
“Kita tidak hanya menjaga kamtibmas. Kita juga harus ikut menjaga ketahanan pangan masyarakat. Kalau dapur warga aman, harga stabil, maka situasi desa juga akan aman dan kondusif. Itu tugas kita bersama,” tegas IPTU Andi Purba.

Ia menjelaskan, cabe rawit dipilih karena masa tanamnya relatif singkat, nilai jualnya tinggi, dan sangat dibutuhkan setiap hari oleh masyarakat. Dari satu kebun kecil, bisa membantu menekan pengeluaran keluarga dan bahkan menjadi tambahan penghasilan.

Semangat warga Teluk Pinang pun terlihat. Di lahan yang tidak terlalu luas, mereka menanam dengan telaten. Ada ibu-ibu PKK, ada bapak-bapak, ada anak muda. Semua bahu-membahu karena tahu, kemandirian pangan dimulai dari rumah sendiri.

Bripka Arif berpesan agar kegiatan ini terus berlanjut dan dikembangkan. “Mari kita jadikan Teluk Pinang contoh. Satu RT punya kebun cabe, satu Kelurahan bisa bantu desa lain. Polri siap mengawal, siap mendukung, dan siap mendampingi,” ujarnya.

Di akhir kegiatan, Bripka Arif berfoto bersama warga di antara rimbunnya tanaman cabe. Senyum mereka menjadi bukti bahwa menjaga negeri tidak selalu dengan seragam dan patroli. Kadang, cukup dengan turun ke kebun, merawat satu pohon, dan menumbuhkan harapan.

Dari Teluk Pinang, ketahanan pangan sedang dirawat. Dan Polri ada di sana, bersama rakyat. (*)

Bhabinkamtibmas Turun ke Kebun: Aipda Andromik Dukung Ketahanan Pangan Cabe Rawit di Sungai Iliran

Sat, 11 Jul 2026 13:18:04 +0700

TEMBILAHAN – Pagi itu matahari belum terlalu tinggi. Di Desa Sungai Iliran, Kecamatan Gaung Anak Serka, langkah kaki Bhabinkamtibmas Desa Sungai Iliran, Aipda Andromik, menapak di pematang. Tujuannya bukan patroli biasa. Ia datang mengecek langsung kebun ketahanan pangan milik warga, komoditas cabe rawit.

Di tengah terik, barisan tanaman cabe tampak hijau segar. Buah merah kecil mulai bermunculan. Ada semangat yang tumbuh bersama tanaman itu. Semangat warga untuk tidak tergantung, untuk bisa mandiri pangan dari tanah sendiri.

Kegiatan ini merupakan bentuk nyata dukungan Polri terhadap program ketahanan pangan nasional. Bhabinkamtibmas hadir bukan hanya sebagai pengayom, tapi juga sebagai mitra masyarakat dalam membangun ekonomi desa dari hulu.

“Alhamdulillah tanaman cabe rawit di Sungai Iliran tumbuh dengan baik. Warga semangat merawat. Ini bukan hanya soal cabe, ini soal ketahanan keluarga. Kalau dapur warga aman, desa jadi kuat,” ujar Aipda Andromik sambil memetik satu buah cabe dan memperlihatkannya ke warga.

Kapolsek Gaung Anak Serka, IPTU Andi Purba, menegaskan bahwa peran Bhabinkamtibmas hari ini sudah berkembang. “Tugas kami tidak berhenti di menjaga keamanan. Kami juga wajib hadir membantu masyarakat meningkatkan kesejahteraan. Ketahanan pangan adalah bagian dari ketahanan bangsa. Dari desa yang kuat, negara akan kuat,” tegas IPTU Andi Purba.

Menurutnya, komoditas cabe rawit dipilih karena punya nilai ekonomi tinggi dan cepat panen. Selain untuk kebutuhan dapur warga, hasil panen juga bisa dijual ke pasar, sehingga bisa menekan inflasi dan menjaga stabilitas harga di tingkat desa.

Warga Desa Sungai Iliran menyambut baik kunjungan tersebut. Mereka merasa didampingi, bukan dibiarkan. Ada rasa bangga ketika aparat kepolisian ikut turun ke kebun, bertanya tentang pupuk, hama, hingga cara panen.

Aipda Andromik juga berpesan agar warga terus merawat kebun secara gotong royong. “Mari kita jadikan kebun ini contoh. Satu rumah tanam 10 pohon cabe, satu desa bisa swasembada. Polri siap mengawal dan mendukung,” pesannya.

Di akhir pengecekan, Aipda Andromik berfoto bersama warga di tengah kebun. Senyum mereka tulus. Karena mereka tahu, menjaga keamanan negeri juga bisa dimulai dari menjaga satu pohon cabe. Dari Sungai Iliran, dari Gaung Anak Serka, ketahanan pangan Indonesia sedang disemai.(*)

DPP SPKN Soroti Kepala Dinas PUPR Pekanbaru: 10 Paket DED Temukan Pola Nilai Kontrak Seragam dan Indikasi Pengaturan Proyek

Sat, 11 Jul 2026 11:02:07 +0700

PEKANBARU MEDIALOKAL CO – Dewan Pimpinan Pusat Solidaritas Peduli Keadilan Nasional (DPP SPKN) menyoroti sepuluh paket pekerjaan Detail Engineering Design (DED) dan mengindikasikan adanya dugaan kuat pengaturan proyek
(project rigging) yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru. Kesepuluh paket tersebut diduga ditunjuk secara langsung oleh Kepala Dinas PUPR Kota Pekanbaru, dengan pola nilai kontrak yang sangat mencurigakan dan berpotensi melanggar aturan pengadaan.

Sekretaris Jenderal DPP SPKN, Frans Sibarani, menilai terdapat kejanggalan mendasar baik dari mekanisme penunjukan maupun besaran nilai kontrak. Menurutnya, angka dalam kesepuluh paket tersebut diatur sedemikian rupa sehingga hampir seragam dan mendekati batas pagu anggaran — sebuah indikasi klasik rekayasa biaya.

"Kami melihat masih ada pejabat di lingkungan Pemkot Pekanbaru yang menjalankan pola lama. Nilai proyek yang dibuat seragam dan mendekati pagu diduga bertujuan menghindari proses lelang sekaligus meraup keuntungan pribadi atau bekerja sama dengan pihak tertentu demi kepentingan golongan," ujar Frans Sibarani di Pekanbaru, Sabtu (11/7/2026).

"Perlu kami tegaskan, DPP SPKN tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah bagi semua pihak yang disebutkan, sampai terbukti sebaliknya melalui proses hukum yang sah," tambahnya.

Terkait temuan ini, DPP SPKN secara resmi meminta kepada pihak penegak hukum untuk melakukan penyelidikan secara intensif terhadap kesepuluh paket DED ini. "Kami sangat curiga ada kejanggalan serius di balik pelaksanaan kegiatan ini, sehingga perlu ditelusuri sampai ke akar masalahnya," tegas Frans.

Lebih lanjut, Frans Sibarani tegaskan: "DPP SPKN segera melakukan investigasi mendalam terhadap 10 kegiatan DED ini. Hasilnya akan segera kami laporkan ke KPK, sekaligus meminta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memeriksa kembali secara menyeluruh kinerja dan pengelolaan anggaran di Dinas PUPR Kota Pekanbaru."

KEJANGGALAN KUAT: DUGAAN PEMECAHAN PAKET MENGHINDARI LELANG

Salah satu pelanggaran paling mencolok ditemukan pada pola pemecahan paket pekerjaan. Total nilai kesepuluh paket DED tersebut mencapai Rp996.795.860, atau mendekati batas Rp1 Miliar. Namun nilai ini sengaja dipisah menjadi 10 bagian, dengan masing-masing paket bernilai sangat rapat di kisaran Rp99,3 juta hingga Rp99,7 juta.

Nilai yang dipasang nyaris menyentuh batas maksimal Pengadaan Langsung untuk jasa konsultansi, sehingga menghindari kewajiban melaksanakan Seleksi Umum/Tender Terbuka yang berlaku jika nilai disatukan.

Pola ini secara tegas melanggar ketentuan:

Pasal 10 Ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang berbunyi: "Dilarang memecah pekerjaan atau pengadaan yang satu kesatuan menjadi beberapa paket dengan tujuan untuk menghindari kewajiban melaksanakan Seleksi Umum atau Tender Terbuka."

Jika seluruh pekerjaan drainase ini merupakan satu kesatuan perencanaan yang saling berkaitan, maka pemecahan ini merupakan upaya rekayasa prosedur agar proses pengadaan dapat ditunjuk secara langsung tanpa persaingan yang sehat.

ANOMALI NILAI YANG BERTENTANGAN DENGAN ATURAN DAN STANDAR

Keseragaman nilai kontrak ini dinilai sangat tidak wajar dan melanggar sejumlah peraturan:

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, setiap penggunaan anggaran harus didasarkan pada kebutuhan riil, perhitungan yang akurat, dan efisien, bukan diatur agar mendekati pagu semata.

Sesuai Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018, penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan nilai kontrak harus didasarkan pada analisis harga satuan yang wajar, spesifikasi teknis, serta kondisi spesifik lokasi.

Sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) dan ketentuan teknis PUPR, jasa perencanaan teknis wajib dilakukan melalui pengumpulan data lapangan, analisis teknis, dan kajian kelayakan, sehingga biaya jasanya pasti berbeda antar lokasi.

Berikut rincian nilai kontrak kegiatan paket Drainase. Dalam kesempatan ini kami belum menyebutkan nama kesepuluh penyedia secara lengkap, namun tidak menutup kemungkinan akan kami sampaikan secara rinci dalam laporan selanjutnya:

1. DED Drainase Kec. Bukit Raya & Tenayan Raya: Rp99.581.750

2. DED Drainase Jl. Embun Pagi: Rp99.678.000

3. DED Drainase Kec. Tuah Madani, Payung Sekaki & Marpoyan Damai: Rp99.761.250

4. DED Drainase Jl. Tamtama: Rp99.747.930

5. DED Drainase Jl. Tuanku Tambusai: Rp99.661.350

6. DED Drainase Jl. Kesadaran, Kel. Tangkerang Labuai: Rp99.761.250

7. DED Drainase Jl. Sidodadi: Rp99.736.830

8. DED Drainase Jl. Pepaya: Rp99.761.250

9. DED Drainase Kec. Kulim: Rp99.761.250

10. DED Pintu Air Anak Sungai Sail: Rp99.345.000

Frans Sibarani menegaskan sangat tidak masuk akal jika sepuluh pekerjaan dengan lokasi, karakteristik wilayah, dan tingkat kesulitan teknis yang berbeda memiliki hitungan biaya yang hampir sama persis.

Meskipun nama belum diungkapkan seluruhnya, terlihat adanya dominasi berulang pada beberapa pihak: PT. Penyedia masing-masing mendapatkan 3 paket. Hal ini memperkuat dugaan adanya pengaturan pemenang.

"Perusahaan yang ditunjuk diduga hanya berfungsi sebagai pelengkap syarat administrasi atau backdoor provider. Tidak ada tanda-tanda mereka bekerja sesuai standar profesi konsultan perencana yang wajib turun survei dan analisis mendalam," tegas Frans.

PERLUASAN INVESTIGASI KE SELURUH 100 PAKET PUPR

Frans Sibarani kembali menegaskan pemantauan tidak berhenti di 10 paket DED ini saja. "DPP SPKN juga akan memperluas investigasi ke seluruh 100 paket kegiatan di Dinas PUPR Kota Pekanbaru, dengan rincian:
78 paket berstatus selesai,
12 paket sedang berjalan,
7 paket diduga pembayaran dilakukan di luar sistem resmi, dan
3 paket masih dalam tahap tender."

"Kami akan terus mengawal dan melakukan investigasi rutin terhadap seluruh kegiatan ini sebagai bahan pelaporan kami selanjutnya," ujar Frans.

Catatan: Informasi ini merupakan hasil pemantauan dan dugaan awal. Menjunjung tinggi prinsip praduga tak bersalah berlaku bagi semua pihak sampai terbukti sebaliknya melalui proses hukum yang sah.

Jamin Ketersediaan BBM Subsidi, Dinas Perikanan Perkuat Koordinasi dengan Pengelola SPBU Kompak

Fri, 10 Jul 2026 18:24:53 +0700

BENGKALIS – Komitmen Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam menjamin ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi nelayan terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor. Sinergi tersebut menjadi langkah strategis untuk memastikan distribusi solar dan pertalite berlangsung tertib, tepat sasaran, serta mampu mendukung keberlanjutan aktivitas perikanan tangkap di Kabupaten Bengkalis.

Komitmen tersebut mengemuka saat Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Muhammad Azmir didampingi Kepala Bidang Perikanan Tangkap Sofyan menerima audiensi Manajer PT Restu Ibu Jaya Bersama Muhammad Badriah, Pengawas SPBU Muammar Khadafy, beserta tiga staf lapangan di Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis, Rabu, 8 Juli 2026.

Audiensi membahas penguatan koordinasi dalam penyaluran BBM bersubsidi, khususnya solar dan pertalite, bagi nelayan di Kecamatan Rupat. Selain itu, pertemuan juga menjadi wadah untuk menyamakan persepsi antara pemerintah daerah dan pengelola SPBU Kompak di Kelurahan Tanjung Kapal dan Desa Teluk Lecah agar proses penyaluran berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kami ingin memastikan BBM bersubsidi benar-benar diterima oleh nelayan yang berhak sesuai ketentuan. Karena itu, koordinasi dengan pengelola SPBU terus diperkuat agar proses penyaluran berjalan tertib, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan nelayan, khususnya di Kecamatan Rupat," ujar Muhammad Azmir.

Muhammad Azmir menambahkan, penguatan koordinasi serupa tidak hanya dilakukan di Kecamatan Rupat, tetapi juga akan diperluas secara bertahap ke wilayah lainnya di Kabupaten Bengkalis. Langkah tersebut diharapkan mampu mewujudkan tata kelola penyaluran BBM bersubsidi yang semakin efektif, merata, dan memberikan kepastian pelayanan bagi seluruh nelayan.

Selain memastikan distribusi berjalan sesuai ketentuan, pertemuan juga membahas upaya mengatasi antrean pembelian BBM yang masih terjadi di sejumlah waktu pelayanan. Ketersediaan bahan bakar menjadi faktor penting dalam mendukung produktivitas nelayan, sehingga distribusi yang tertib dan lancar diharapkan mampu mencegah hambatan terhadap operasional penangkapan ikan.

Dalam kesempatan itu ditegaskan Azmir, setiap nelayan yang akan membeli BBM bersubsidi di SPBU wajib membawa dan menunjukkan surat rekomendasi yang diterbitkan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis melalui aplikasi X-Star. Ketentuan tersebut menjadi pengawasan untuk memastikan subsidi energi disalurkan secara tepat sasaran kepada nelayan yang memenuhi persyaratan.***

Ciptakan Kamtibmas Yang Aman Kondusif, Polres Siak Razia Sejumlah Tempat Hiburan Malam di Kandis

Fri, 10 Jul 2026 16:08:20 +0700

SIAK, MEDIALOKAL.CO– Dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang aman dan kondusif, jajaran Polres Siak menggelar razia besar-besaran menyasar sejumlah Tempat Hiburan Malam (THM) di Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Riau, pada Jumat (10/7/2026) dini hari.

Kegiatan yang dimulai sekira pukul 01.30 WIB ini dilaksanakan secara sinergis oleh personel gabungan dari SatIntelkam Polres Siak, Satresnarkoba Polres Siak, serta Unit Reskrim Polsek Kandis. Operasi penertiban ini dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba Polres Siak, AKP Benny Afriandi Siregar, S.H., M.H., bersama Kasat Narkoba Polres Siak, AKP Risman Nurhendri, S.H., M.H.

Kapolres Siak AKBP Sepuh Ade Irsyam Siregar, SH, SIK, MH melalui Kasat Narkoba AKP Benny Apriyandi Siregar, SH, MH mengatakan petugas gabungan menyisir sedikitnya tiga titik lokasi THM yang disinyalir beroperasi di wilayah hukum Polsek Kandis. Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan, petugas menemukan fakta bahwa ketiga tempat hiburan malam tersebut belum mengantongi dokumen perizinan yang lengkap dari pemerintah daerah setempat.

Adapun ketiga lokasi THM yang menjadi sasaran razia tersebut adalah:

1. Karaoke Bintang Coffe Terletak di Jl. Libo Lama Km. 73, Kelurahan Kandis Kota (RT 001/RW 12). Tempat hiburan milik Sdr. F ini diketahui mengoperasikan 6 kamar aktif, namun sama sekali tidak memiliki dokumen perizinan usaha karaoke resmi.
2. Karaoke Pujasera Berada di Jl. Libo Baru Km. 82, yang dimiliki oleh Sdr. R . Dari sekitar 6 kamar yang tersedia, terdapat 4 kamar aktif. Petugas mencatat tempat ini belum memenuhi sejumlah dokumen wajib, di antaranya Surat Izin Gangguan (HO) dari Camat Kandis, dokumen Izin Lingkungan/Amdal dari Dinas Lingkungan Hidup Kab. Siak, serta Sertifikat Layak Fungsi (SLF) dari Dinas Perkim Kab. Siak.
3. Karaoke AeON Cafe Berlokasi di Jl. Raya Km. 82, Kelurahan Kandis Kota, milik Sdr. EG. Tempat ini mengoperasikan sekitar 12 kamar karaoke aktif. Sama seperti lokasi sebelumnya, THM ini belum melengkapi Surat Izin Gangguan (HO), dokumen Amdal, dan SLF. Selain itu, persyaratan Izin Berusaha Berbasis Risiko milik usaha ini juga dinyatakan belum lengkap.

"Selain memeriksa kelengkapan administrasi dan legalitas tempat usaha, kita juga melakukan pemeriksaan ketat terhadap para pengunjung, pengelola, maupun pelayan yang berada di lokasi. Petugas menggelar tes urine di tempat guna mengantisipasi adanya penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang." Tegas AKP Benny

Dari hasil pemeriksaan urine tersebut, pihak kepolisian memastikan tidak ditemukan adanya pengunjung maupun staf THM yang positif menggunakan narkoba. Selama razia berlangsung, situasi juga terpantau sangat kooperatif, tanpa adanya tindakan penolakan atau pemberontakan dari para pengunjung.

Kegiatan razia ini berakhir sekira pukul 04.30 WIB, situasi di seluruh wilayah sasaran dilaporkan aman, tertib, dan kondusif. Pihak kepolisian mengimbau kepada seluruh pemilik usaha hiburan malam di Kabupaten Siak untuk segera mengurus dan melengkapi izin operasional demi mendukung iklim usaha yang tertib hukum.***

UMKM Inhil Unjuk Gigi di Puncak HUT Dekranas ke-46 di Makassar

Fri, 10 Jul 2026 09:59:05 +0700

UMKM INHIL UNJUK GIGI DI PUNCAK HUT DEKRANAS KE-46 DI MAKASSAR
Produk Kriya, Wastra, dan Kuliner Inhil Dipamerkan di Tingkat Nasional

Makasar – Produk unggulan UMKM Kabupaten Indragiri Hilir kembali mengharumkan nama daerah di kancah nasional. Sejumlah produk kriya, wastra, dan kuliner khas Inhil ikut berpartisipasi dan dipamerkan pada Puncak Peringatan HUT Dewan Kerajinan Nasional / Dekranas ke-46 yang dipusatkan di Trans Studio Mall (TSM) Makassar, 9 – 12 Juli 2026.

Pameran berskala nasional ini juga dirangkaikan dengan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-54 dan mengusung tema “Cipta Kriya Berkelanjutan, Perajin Mendunia”. Kegiatan ini menjadi ajang bagi para perajin dari seluruh Indonesia untuk menampilkan karya terbaik sekaligus memperkuat daya saing produk UMKM agar mampu menembus pasar yang lebih luas.

Kabupaten Indragiri Hilir menampilkan ragam produk unggulan daerah, mulai dari kerajinan berbahan baku lokal, wastra motif khas Inhil, hingga kuliner olahan kelapa, ikan, dan sagu yang telah melalui proses standarisasi.

Ketua TP PKK sekaligus Ketua Dekranasda Kabupaten Indragiri Hilir, Ibu Hj. Katerina Susanti Herman, memberikan apresiasi tinggi kepada para pelaku UMKM Inhil yang produknya terpilih tampil di pameran nasional tersebut.

“Kami sangat bangga dan mengapresiasi para UMKM Inhil yang telah bekerja keras memenuhi standarisasi. Alhamdulillah produk-produk kita bisa disejajarkan dan dipamerkan bersama produk-produk terbaik dari seluruh Indonesia. Ini bukti bahwa UMKM Inhil punya kualitas dan siap bersaing,” ujar Ibu Katerina Susanti.

Beliau menambahkan, keikutsertaan Inhil dalam HUT Dekranas ke-46 ini merupakan langkah strategis untuk membuka akses pasar, membangun jejaring, serta mempromosikan potensi daerah kepada masyarakat nasional.

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melalui Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian serta Dekranasda terus berkomitmen memberikan pembinaan, pelatihan, dan fasilitasi legalitas agar produk UMKM Inhil semakin naik kelas, memiliki daya saing, dan mampu go nasional bahkan go global. (*)

Fraksi Golkar Dorong Wajib Belajar 13 Tahun, Karmila Sari: Investasi SDM Indonesia

Thu, 09 Jul 2026 22:26:32 +0700

Jakarta, Komisi X DPR RI resmi menuntaskan penyusunan draf Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Draf yang terdiri atas 16 bab dan 257 pasal tersebut telah memperoleh persetujuan delapan fraksi di DPR RI dan selanjutnya akan memasuki tahap harmonisasi di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sebelum diajukan sebagai usul inisiatif DPR dalam rapat paripurna.

Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Sisdiknas sekaligus Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Dapil Kalimantan Timur, Hetifah Sjaifudian, mengatakan penyusunan draf tersebut merupakan hasil pembahasan intensif yang berlangsung sejak Januari 2025 melalui rapat panitia kerja, rapat dengar pendapat (RDP), dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan berbagai pemangku kepentingan.

"Proses penyusunan RUU Sisdiknas telah melalui pembahasan yang cukup panjang. Persetujuan seluruh fraksi dalam rapat internal Komisi X menjadi salah satu tonggak penting sebelum pembahasan dilanjutkan pada tahap harmonisasi di Badan Legislasi DPR RI," ujar Hetifah.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Golkar dari Daerah Pemilihan Riau I, yang juga sebagai Wakil Ketua Umum Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) Karmila Sari, menegaskan bahwa Fraksi Partai Golkar mendukung penuh lahirnya RUU Sisdiknas yang mampu menjawab berbagai tantangan pendidikan nasional sekaligus mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul.

Menurut Karmila, revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional harus menjadi momentum memperkuat fondasi pendidikan Indonesia agar semakin berkualitas, inklusif, fleksibel, berkeadilan, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi dan dinamika global.

"Fraksi Partai Golkar memandang revisi RUU Sisdiknas harus mampu menghadirkan sistem pendidikan yang berkualitas, inklusif, fleksibel, berkeadilan, mampu menjawab tantangan global, serta responsif terhadap perkembangan teknologi dan perubahan sosial," kata Karmila.

Ia mengungkapkan masih banyak persoalan mendasar yang dihadapi dunia pendidikan Indonesia, mulai dari tingginya disparitas pembangunan manusia antarprovinsi, angka putus sekolah, rendahnya rata-rata lama sekolah di sejumlah daerah, hingga rendahnya partisipasi pendidikan pada jenjang menengah dan perguruan tinggi.

Selain itu, kesenjangan kualitas pendidikan masih dipengaruhi oleh keterbatasan sarana dan prasarana, belum meratanya distribusi tenaga pendidik, persoalan status dan kesejahteraan guru maupun dosen, serta perlunya kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan masa depan.

"Permasalahan tersebut paling banyak dirasakan masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan wilayah marginal. Karena itu, RUU Sisdiknas harus mampu menjadi solusi yang menghadirkan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas," ujarnya.

Dalam pandangan Fraksi Partai Golkar, terdapat sejumlah substansi penting yang perlu menjadi perhatian dalam pembahasan RUU Sisdiknas.

Pertama, Fraksi Partai Golkar mendukung penerapan kebijakan wajib belajar 13 tahun sebagai strategi meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, memperluas akses pendidikan, serta menekan angka putus sekolah.

"Kebijakan wajib belajar 13 tahun merupakan investasi strategis untuk melahirkan generasi Indonesia yang lebih unggul dan berdaya saing," ujar Karmila.

Kedua, Fraksi Partai Golkar mendorong pemerataan kualitas pendidikan melalui peningkatan kualitas, perlindungan, kepastian status, serta kesejahteraan guru, dosen, dan tenaga kependidikan, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. (*)

Bengkalis Durian Fest 2026, Beri Pelayanan Yang Mudah Dan Cepat

Thu, 09 Jul 2026 22:12:24 +0700

BENGKALIS – Komitmen Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam menghadirkan pelayanan publik yang mudah, cepat, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat kembali diwujudkan melalui kehadiran layanan administrasi kependudukan (Adminduk) pada ajang Bengkalis Durian Fest 2026 yang berlangsung selama tiga hari, 3 hingga 5 Juli 2026.

Sebagai implementasi program unggulan "Bermasa Melayani" yang diinisiasi Bupati Bengkalis Hj. Kasmarni, bersama Wakil Bupati Bengkalis Dr. H. Bagus Santoso, Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) membuka stand pelayanan Adminduk di lokasi festival guna memberikan kemudahan akses pelayanan kepada masyarakat

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Disdukcapil Kabupaten Bengkalis, Syahruddin, mengatakan bahwa penyelenggaraan festival yang dihadiri ribuan masyarakat menjadi momentum strategis untuk mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan secara langsung.

"Momentum berkumpulnya masyarakat pada Bengkalis Durian Fest kami manfaatkan untuk menghadirkan pelayanan yang lebih dekat dan mudah diakses. Sambil menikmati kelezatan durian lokal dan berburu kuliner, masyarakat juga dapat mengurus berbagai dokumen kependudukan secara cepat, mudah, dan tentunya tanpa dipungut biaya," ujarnya.

Berbagai layanan yang tersedia di stand Disdukcapil antara lain perekaman dan pencetakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA), hingga aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Seluruh layanan tersebut dapat diselesaikan langsung di lokasi kegiatan sehingga masyarakat tidak perlu datang ke kantor pelayanan.

Kehadiran stand pelayanan tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat yang memanfaatkan kesempatan untuk mengurus dokumen kependudukan di sela-sela menikmati rangkaian festival.

Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepemilikan dokumen identitas, Disdukcapil Kabupaten Bengkalis juga menghadirkan inovasi berupa pemberian hadiah buku kepada setiap anak yang mengurus KIA serta kepada masyarakat yang melakukan aktivasi IKD.

Kehadiran stand pelayanan tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat yang memanfaatkan kesempatan untuk mengurus dokumen kependudukan di sela-sela menikmati rangkaian festival.

Inovasi tersebut menjadi bentuk edukasi sekaligus motivasi bagi anak-anak dan orang tua agar semakin memahami pentingnya kepemilikan identitas kependudukan sejak dini. Selain sebagai pemenuhan hak sipil anak, KIA juga memiliki manfaat sebagai identitas resmi yang mendukung akses terhadap berbagai layanan publik serta memberikan perlindungan administrasi bagi anak.

Melalui sinergi antara pelayanan publik dan penyelenggaraan event pariwisata daerah, Pemerintah Kabupaten Bengkalis terus memperkuat komitmennya dalam memenuhi hak-hak sipil masyarakat. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya mewujudkan Kabupaten Bengkalis yang Bermarwah, Maju, dan Sejahtera (Bermasa), serta semakin unggul di Indonesia.***

Sertijab Sejumlah Pejabat Utama dan Kapolsek Jajaran, Kapolres Inhil Tekankan Profesionalisme dan Pelayanan Presisi

Thu, 09 Jul 2026 19:44:27 +0700

INDRAGIRI HILIR – Polres Indragiri Hilir melaksanakan Upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) sejumlah pejabat utama dan Kapolsek jajaran, sekaligus pelantikan Kasiwas dan Kasikum Polres Indragiri Hilir, Kamis (9/7/2026) di Lapangan Apel Polres Indragiri Hilir.

Upacara dipimpin langsung oleh Kapolres Indragiri Hilir, AKBP Farouk Oktora, S.H., S.I.K., serta dihadiri Wakapolres, para Kabag, Kasat, Kasi, Kapolsek jajaran, Ketua Bhayangkari Cabang Indragiri Hilir Ny. Andini Farouk beserta pengurus, serta para perwira, bintara, dan PNS Polres Indragiri Hilir.

Pelaksanaan sertijab diawali dengan pembacaan Surat Keputusan Kapolda Riau, penyematan tanda pangkat dan tanda jabatan, pengambilan sumpah jabatan, penandatanganan berita acara serah terima, pakta integritas, serta berita acara sumpah jabatan yang berlangsung khidmat.

Berdasarkan Surat Telegram Kapolda Riau Nomor: KEP/282/VI/KEP/2026 tanggal 17 Juni 2026, jabatan yang diserahterimakan meliputi Kasatreskrim Polres Indragiri Hilir, Kapolsek Tembilahan Hulu, Kapolsek Batang Tuaka, Kapolsek Tempuling, Kapolsek Reteh, Kapolsek Enok, serta pelantikan Kasiwas dan Kasikum Polres Indragiri Hilir.

Dalam amanatnya, Kapolres Indragiri Hilir menegaskan bahwa mutasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri dalam rangka pembinaan karier, regenerasi kepemimpinan, serta pengembangan sumber daya manusia guna meningkatkan kinerja organisasi yang Presisi.

Kapolres berharap para pejabat yang baru segera menyesuaikan diri dengan lingkungan tugas, mampu menjadi pemimpin yang berintegritas, tegas, humanis, serta mampu membangun kerja sama dan menghadirkan inovasi demi peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Seorang pemimpin tidak hanya dituntut mampu mengendalikan organisasi, tetapi juga harus mampu membimbing, mengarahkan, membangun komunikasi yang baik dengan seluruh personel, serta mengedepankan empati, profesionalisme, dan kemampuan dalam menyelesaikan setiap permasalahan," tegas Kapolres.

Pada kesempatan tersebut, Kapolres juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada para pejabat lama atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdiannya selama bertugas di Polres Indragiri Hilir. Ucapan terima kasih turut disampaikan kepada Bhayangkari yang telah memberikan dukungan selama mendampingi pelaksanaan tugas.

Dalam sambutannya, Kapolres kembali mengajak seluruh personel untuk terus menjaga soliditas, integritas, dan sinergitas dalam pelaksanaan tugas, serta memberikan dukungan penuh kepada para pejabat yang baru agar mampu menjalankan amanah dengan baik demi terwujudnya pelayanan kepolisian yang profesional, modern, dan terpercaya.

Kapolres Indragiri Hilir, AKBP Farouk Oktora, S.H., S.I.K., mengatakan bahwa serah terima jabatan merupakan momentum untuk memperkuat organisasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, setiap pejabat yang diberikan amanah harus mampu bekerja secara profesional, berintegritas, dan mengimplementasikan Polri Presisi dalam setiap pelaksanaan tugas.

Saya berharap para pejabat yang baru segera beradaptasi dengan lingkungan tugasnya, membangun komunikasi yang baik dengan seluruh personel dan masyarakat, serta menghadirkan inovasi yang berdampak positif bagi peningkatan pelayanan kepolisian. Jadikan jabatan ini sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan dengan kerja nyata, loyalitas, dan dedikasi terbaik demi menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di Kabupaten Indragiri Hilir," ujar Kapolres.

Kapolres juga mengajak seluruh personel Polres Indragiri Hilir untuk terus menjaga soliditas, memperkuat sinergi, serta memberikan dukungan kepada pejabat yang baru agar pelaksanaan tugas kepolisian dapat berjalan optimal dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat. (*)

Adapun pejabat yang serah terima berdasarkan Surat Telegram Kapolda Riau Nomor: KEP/282/VI/KEP/2026 tanggal 17 Juni 2026 sebagai berikut:

1.Kasatreskrim Polres Indragiri Hilir dari AKP BUDI WINARKO, S.T.,M.H NRP 78040706 Jabatan baru Kapolsek Pujud Polres Rokan Hilir kepada AKP ROEMIN PUTRA, S.H.,M.H NRP 78010047 (Jabatan sebelumnya Kasatreskrim Polres Kep. Meranti)

2.Kapolsek Tembilahan Hulu Polres Indragiri Hilir dari AKP ANRA NOSA, S.H.,M.H NRP 83110149 kepada IPTU ANDRIANTO, S.H.,M.H NRP 83100921 (Jabatan sebelumnya Kapolsek Batang Tuaka Polres Indragiri Hilir)

3.Kapolsek Batang Tuaka Polres Indragiri Hilir dari IPTU ANDRIANTO, S.H.,M.H NRP 83100921 kepada IPDA DAHRI ISKANDAR, S.H NRP 81050265 (Jabatan sebelumnya ka Spkt Polres Rokan Hilir)

4.Kapolsek Tempuling Polres Indragiri Hilir dari IPTU DELNI ATMA SAPUTRA, S.H.,M.H NRP 84090248 kepada IPTU JIMMI TOBING, S.H NRP 83020873 (Jabatan sebelumnya Ps. Kanit 3 Subbidpaminal Polda Riau)

5.Kapolsek Reteh Polres Indragiri Hilir dari AKP SYAHRIL, S.H NRP 69040499 kepada IPTU ROZI DHASA PRIMA, S.I.P.,M.H NRP 86101780 (Jabatan sebelumnya Ps. Kanit 2 Unit 1 Subdit 4 Dirreskrimum Polda Riau)

6.Kapolsek Enok Polres Indragiri Hilir dari IPTU PARSAULIAN SIMANJUNTAK, S.H.,M.H NRP 82121114 kepada IPTU MUSRIWAN NRP 74100726 (Jabatan sebelumnya Ps. Kasubbagbinkar Bag Sdm Polres Indragiri Hilir)

7.Kasiwas Polres Indragiri Hilir dari IPTU ZULHENDRI SYAHPUTRA NRP 74070094 kepada AKP SYAHRIL, S.H NRP 69040499 (Jabatan sebelumnya Kapolsek Reteh Polres Indragiri Hilir)

8.Kasikum Polres Indragiri Hilir dari IPTU SHATBER SAHAT SIMANJUNTAK, S.H NRP 75040022 kepada IPTU DELNI ATMA SAPUTRA, S.H.,M.H NRP 84090248 (Jabatan sebelumnya Ps. Kapolsek Tempuling)

Perkebunan PT SBP di Sungai Raya dan Sekip Hilir Diduga Tak Berizin, Ketua DPRD Inhu: Saya Jadi Sasaran Fitnah

Thu, 09 Jul 2026 18:04:47 +0700

Inhu, Medialokal.co - Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Sabtu Pradansyah Sinurat, menyatakan operasional perkebunan kelapa sawit yang dikelola PT Sinar Belilas Perkasa (PT SBP) di wilayah Desa Sungai Raya dan Kelurahan Sekip Hilir, Kecamatan Rengat Kabupaten Inhu, diduga tidak memiliki legalitas yang sah untuk beroperasi di lokasi tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Sabtu Pradansyah Sinurat saat berbincang dengan sejumlah wartawan, Kamis (9/7/2026). Dalam kesempatan itu, politisi Partai Nasdem tersebut juga mengaku kecewa karena menjadi sasaran fitnah, ujaran kebencian, dan pembunuhan karakter melalui pemberitaan yang menurutnya dilakukan oleh seorang oknum wartawan bernama Jason Sandroman Nababan dugaan suruhan dari PT SBP.

Ada dua akun tiktok fakv anonim dengan nama Budak Sei Raye diduga suruhan Supri Handayani yang sempat diketahui akun tiktok atas nama Budak Sei Raye dikendalikan oleh orang yang bernama Dedi Desevendra domisili Rawa Jadi Rengat, kemudian akun tiktok dengan nama Wartawan Ngoceh yang diketahui milik Ariyadi Ambara Hasibuan yang kerap memposting ujaran kebencian serta framing miring.

Menurut Sinurat, persoalan tersebut bermula ketika dirinya memberikan pendampingan dan advokasi kepada masyarakat yang mengaku lahannya diserobot oleh PT SBP mengadu ke DPRD Inhu.

"Petani di Sekip Hilir dan Sungai Raya menyampaikan persoalan lahan perkebunan mereka yang diserobot PT SBP. Ketika saya memberikan advokasi kepada petani, justru berbagai fitnah dan ujaran kebencian dialamatkan kepada saya, bahkan saya dilaporkan ke Polisi," ujarnya.

Mantan anggota Polri ini menegaskan, apabila PT SBP mengklaim memiliki hak atas lahan tersebut di Sungai Raya dan Sekip Hilir melalui pembelian aset PT Alam Sari Lestari (PT ASL) dalam proses lelang, maka hal itu tidak serta-merta menjadi dasar penguasaan lahan di Desa Sungai Raya maupun Kelurahan Sekip Hilir.

Menurutnya, berdasarkan HGU PT Alam Sari Lestari Nomor 01 Tahun 2007, wilayah yang tercantum hanya meliputi Desa Talang Jerinjing, Rawa Sekip, dan Paya Rumbai, serta tidak mencantumkan Desa Sungai Raya maupun Kelurahan Sekip Hilir.

Sinurat menjelaskan, konflik agraria antara masyarakat dengan perusahaan telah berlangsung sejak 2007. Saat itu, masyarakat sempat diajak bermitra oleh PT Alam Sari Lestari, namun skema kemitraan tersebut dinilai merugikan sehingga banyak petani menolaknya dan dalam HGU PT Alam Sari Lestari juga tidak mencantumkan nama Desa Sungai Raya.

Terkait pemberitaan yang dinilainya mencemarkan nama baik, Sabtu Pradanyah Sinurat mengatakan, pihaknya sedang menyiapkan langkah hukum, baik kepada perusahaan pers, maupun oknum wartawan yang melakukannya.

"Semua pernyataan yang disampaikan Rahman Manurung itu tidak benar. Saya juga mempertanyakan kapasitas yang bersangkutan dijadikan narasumber terkait legalitas perusahaan. Yang paling penting, seluruh legalitas PT SBP harus lengkap terlebih dahulu sebelum melakukan operasional," tegas politisi Partai NasDem tersebut.

Dengan nada menyindir, Sinurat juga mempertanyakan dasar klaim PT SBP terhadap lahan petani di Sungai Raya dan Sekip Hilir. Kalaupun pihak PT SBP merasa dirugikan atas lahan masyarakat di Sungai Raya dan Sekip Hilir, silahkan melakukan gugatan perdata, bukan melakukan framing murahan.

"Kalau memang HGU PT Alam Sari Lestari itu mencakup wilayah lain, kenapa tidak sekalian diklaim sampai Pematang Reba agar dapat makam pahlawan dan satu SPBU juga? Mengapa justru masuk ke Sungai Raya dan Sekip Hilir yang menurut masyarakat merupakan lahan mereka?" ujarnya.

Di akhir keterangannya, Sabtu Pradansyah Sinurat menegaskan bahwa sengketa lahan yang terjadi, telah memasuki proses hukum dan sedang ditangani oleh Pansus DPR RI serta meminta semua pihak menghormati proses yang sedang berjalan.

"Biarkan penegak hukum dan Pansus DPR RI bekerja. Jangan lagi ada framing maupun fitnah yang justru memperkeruh persoalan," pungkasnya. **

Sumber: https://www.vokalonline.com/ketua-dprd-inhu-pertanyakan-legalitas-pt-sbp-klaim-jadi-korban-pembunuhan-karakter

LMB Nusantara Unjuk Rasa Disdik Riau Menyibak Sengkarut SPMB Riau

Thu, 09 Jul 2026 17:52:16 +0700

PEKANBARU, MEDIALOKAL.CO – Ratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Laskar Melayu (LMB) dan beberapa organisasi simpulnya menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Riau, Kamis (9/7/2026).

Sebelum menuju lokasi aksi, massa yang mengenakan atribut lengkap organisasi dan membawa sejumlah spanduk berisi tuntutan berkumpul di kawasan belakang Kantor Gubernur Riau. Dari titik kumpul tersebut, massa kemudian melakukan long march atau berjalan kaki menuju Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Jalan Cut Nyak Dien, Pekanbaru, sambil menyampaikan yel-yel dan orasi terkait pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026.

Setibanya di Kantor Disdik Riau, massa menyampaikan aspirasi di depan pintu gerbang kantor. Namun, karena tidak satu pun pejabat yang ingin ditemui hadir, massa kemudian meminta agar diizinkan masuk ke lingkungan kantor untuk memastikan secara langsung keberadaan Kepala Dinas Pendidikan, Sekretaris Dinas maupun para Kepala Bidang.

Perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Penelaah Teknis Kebijakan pada Subbag Umum dan Kepegawaian, Ahmad Syifa Ul Huda, S.Pd, menyampaikan kepada massa bahwa para pejabat Dinas Pendidikan sedang mengikuti kegiatan di luar kantor sehingga tidak dapat menemui peserta aksi.

Karena tidak satu pun pejabat Disdik Riau dapat ditemui, massa meminta izin untuk memeriksa langsung ruangan Kepala Dinas, Sekretaris, dan Kabid SMA. Permintaan tersebut ditolak oleh pihak Disdik maupun aparat keamanan yang berjaga.

Penolakan itu sempat memicu adu mulut antara koordinator aksi Indra Gunawan dengan aparat kepolisian dari Polsek Sukajadi saat massa hendak membuka pintu menuju lantai dua tempat ruangan Kepala Dinas dan Sekretaris Disdik berada.

Merasa belum memperoleh kepastian, Indra Gunawan bersama massa kemudian bergerak menuju Kantor Gubernur Riau untuk melanjutkan penyampaian aspirasi.

Tidak lama kemudian, Kasubbag Umum dan Kepegawaian Disdik Riau Muhammad Rizky Saputra datang menemui peserta aksi. Dalam dialog tersebut, koordinator aksi meminta agar difasilitasi untuk bertemu langsung dengan Sekretaris Disdik Riau, Teza Darsa, guna menyampaikan tuntutan secara resmi.

Dalam orasinya, Koordinator Aksi Indra Gunawan menegaskan masyarakat menginginkan proses penerimaan murid baru berjalan secara profesional, transparan, akuntabel, dan bebas dari intervensi pihak mana pun.

"Kami ingin dunia pendidikan tidak dimainkan dan tidak bisa ditawar-tawar. Jangan ada yang mengatur di luar aturan. Biarkan proses berjalan secara profesional sebagaimana mestinya," tegasnya.

Ia juga meminta pemerintah memperhatikan ketersediaan sekolah agar seluruh anak mendapatkan hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Menurutnya, pemerintah perlu membangun sekolah-sekolah baru maupun menambah daya tampung sekolah negeri agar tidak ada lagi anak yang kesulitan memperoleh akses pendidikan.

"Kami berharap ke depan tidak ada lagi persoalan seperti ini. Anak-anak yang ingin melanjutkan pendidikan ke SMA harus mendapatkan kepastian dan kesempatan yang adil sesuai prosedur yang berlaku," ujarnya

Sementara itu, Lina Ocha dalam orasinya menegaskan LMB Provinsi Riau akan terus mengawal persoalan tersebut hingga pemerintah membuka ruang yang transparan kepada publik. Menurutnya, hak-hak calon peserta didik harus dipenuhi dan seluruh proses SPMB wajib dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam aksi tersebut, massa juga membentangkan spanduk berukuran besar yang memuat delapan tuntutan kepada Pemerintah Provinsi Riau dan Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Di antaranya mendesak dilakukannya audit total terhadap seluruh jalur SPMB SMA/SMK Tahun 2026, meminta Inspektorat dan APIP melakukan pemeriksaan secara independen terhadap dugaan penyimpangan, mendorong pembangunan sekolah baru untuk menambah daya tampung, mengembalikan SMA Handayani menjadi sekolah negeri, hingga meminta proses hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan manipulasi data atau penyalahgunaan wewenang.

Selain itu, massa juga menyatakan akan melanjutkan pelaporan ke KPK RI, Kejaksaan Agung RI, dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta berencana menggelar aksi lanjutan di Jakarta pada 13 Juli 2026 apabila tuntutan mereka tidak mendapat tindak lanjut dari Pemerintah Provinsi Riau.****

Ketika Pendidikan Karakter Menghadapi Tantangan: Dapatkah Hypnoteaching Menjadi Solusi?

Thu, 09 Jul 2026 17:42:08 +0700

Pekanbaru, Medialokal.co - Masalah moral merupakan masalah yang banyak mendapat perhatian dari berbagai pihak sekarang ini, terutama bagi para pendidik, ulama, pemuka Masyarakat dan pra orangtua. Proses demoralisasi terjadi dan terus berlangsung di Tengah kehidupan masyarakat kita. Proses demoralisasi ditandai dengan semakin meningkatnya perilaku yang menyimpang dari etika, norma-norma, hukum, sosial dan agama. Penerapan nilai-nilai luhur seperti sikap sopan santun, rasa kasih sayang terhadap sesama dan rasa hormat terhadap orangtua atau guru perlahan memudar. Hal ini mengindikasikan bahwa Pendidikan belum secara optimal dalam memainkan peran pembangunan karakter. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan penting: apakah pendekatan pendidikan karakter yang selama ini diterapkan sudah menyentuh akar permasalahan, atau justru perlu ditinjau kembali dari aspek yang sering luput dari perhatian, yaitu cara guru berkomunikasi dengan peserta didik?

Pendidikan karakter dikatakan sebagai cara untuk menanamkan nilai melalui pemberian sanksi, pembiasaan sikap serta penerapan aturan. Pendekatan semacam ini penting dalam dunia pendidikan untuk membangun aturan dan menjelaskan batasan perilaku. Pentingnya pemahaman dan penghayatan terhadap nilai yang mendasari pendidikan karakter ini agar peserta didik patuh bukan hanya karena takut terhadap hukuman semata, melainkan terbentuknya kesadaran instrinsik yang tumbuh lewat pengalaman belajar, refleksi serta aktifnya peserta didik dalam proses pendidikan.

Pendapat tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Thomas Lickona bahwa pendidikan karakter tidak hanya mencakup aspek moral knowing (pengetahuan tentang nilai), mealinkan juga moral feeling (perasaan terhadap nilai) dan moral action (perilaku nyata yang mencerminkan nilai tersebut). Artinya peserta didik tidak cukup hanya mengetahui bahwa disiplin itu penting, tetapi juga perlu memiliki kesadaran dan kemauan untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, proses pendidikan harus mampu menyentuh aspek kognitif, afektif, dan perilaku secara bersamaan.

Di sinilah komunikasi guru memiliki peran yang sangat strategis. Guru bukan hanya penyampai materi pelajaran, tetapi juga figur yang setiap hari berinteraksi dengan peserta didik. Cara guru berbicara, memberikan arahan, menegur, maupun memberikan apresiasi akan memengaruhi cara peserta didik memahami dirinya dan lingkungannya. Sayangnya, dalam praktik pendidikan masih sering ditemukan komunikasi yang berorientasi pada kesalahan. Kalimat seperti “kamu malas”, “kamu tidak disiplin”, atau “kamu selalu membuat masalah” mungkin dimaksudkan sebagai bentuk koreksi, tetapi dalam jangka panjang dapat membentuk citra diri negatif pada peserta didik.
Fenomena tersebut dapat dijelaskan melalui teori konstruktivisme sosial yang dikembangkan oleh Lev Vygotsky. Menurut Vygotsky, perkembangan individu sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial dan bahasa. Bahasa bukan sekadar alat komunikasi, tetapi juga sarana pembentukan cara berpikir dan memahami realitas. Dengan demikian, kata-kata yang disampaikan guru memiliki pengaruh yang lebih besar daripada sekadar instruksi sesaat. Bahasa dapat membangun keyakinan diri, motivasi, dan bahkan membentuk pola perilaku peserta didik.

Berdasarkan pemahaman tersebut, pendekatan hypnoteaching menjadi menarik untuk dipertimbangkan sebagai salah satu strategi dalam pendidikan karakter. Hypnoteaching merupakan pendekatan pembelajaran yang memanfaatkan komunikasi positif, sugesti konstruktif, dan penciptaan suasana belajar yang nyaman untuk meningkatkan keterlibatan peserta didik. Berbeda dengan anggapan sebagian masyarakat, hypnoteaching bukanlah praktik mengendalikan pikiran peserta didik. Pendekatan ini lebih menekankan pada kemampuan guru memilih kata, membangun hubungan emosional yang positif, dan menumbuhkan motivasi dari dalam diri peserta didik.

Dalam konteks pendidikan karakter, hypnoteaching menawarkan cara yang lebih persuasif dibandingkan pendekatan yang hanya mengandalkan perintah dan larangan. Misalnya, daripada mengatakan “jangan ribut”, guru dapat menyampaikan “Bapak/Ibu yakin kalian mampu menciptakan suasana belajar yang nyaman.” Daripada mengatakan “kamu tidak bertanggung jawab”, guru dapat mengatakan “Saya percaya kamu mampu menyelesaikan tugas ini dengan baik.” Perubahan bahasa tersebut tampak sederhana, tetapi memiliki makna yang mendalam. Peserta didik tidak hanya menerima instruksi, melainkan juga memperoleh penguatan positif yang dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kesadaran diri.
Dari sudut pandang psikologi pendidikan, pendekatan ini juga sejalan dengan teori humanistik yang dikembangkan oleh Abraham Maslow dan Carl Rogers. Teori humanistik menekankan bahwa setiap individu memiliki potensi untuk berkembang apabila berada dalam lingkungan yang mendukung, menghargai, dan memberikan rasa aman secara psikologis. Guru yang menggunakan komunikasi positif pada dasarnya sedang menciptakan lingkungan belajar yang memungkinkan peserta didik berkembang secara optimal, baik secara akademik maupun karakter.

Meski demikian, hypnoteaching tidak dapat dipandang sebagai solusi tunggal terhadap seluruh persoalan pendidikan karakter. Keberhasilan pembentukan karakter tetap memerlukan keteladanan guru, budaya sekolah yang positif, dukungan keluarga, serta konsistensi dalam penerapan nilai-nilai pendidikan. Komunikasi yang baik akan kehilangan maknanya apabila tidak diikuti oleh perilaku nyata yang dapat dicontoh oleh peserta didik. Oleh karena itu, hypnoteaching sebaiknya dipahami sebagai bagian dari strategi pendidikan yang lebih luas, bukan sebagai metode instan yang menjanjikan perubahan secara cepat.

Pada akhirnya, tantangan pendidikan karakter pada masa kini menuntut guru untuk tidak hanya menguasai materi pembelajaran, tetapi juga memahami bagaimana membangun kesadaran peserta didik melalui komunikasi yang efektif. Di tengah semakin kompleksnya tantangan pendidikan, pendekatan yang mengedepankan penghargaan, motivasi, dan komunikasi positif menjadi semakin relevan. Oleh karena itu, hypnoteaching layak dipertimbangkan sebagai salah satu strategi untuk memperkuat pendidikan karakter. Sebab, sebelum peserta didik belajar dari apa yang diajarkan guru, mereka terlebih dahulu belajar dari cara guru memperlakukan dan berbicara kepada mereka. Dengan kata-kata yang membangun, pendidikan tidak hanya menghasilkan peserta didik yang cerdas, tetapi juga manusia yang berkarakter.**

Personel Polsek Siak Laksanakan Sambang dan Pengecekan Tanaman Jagung Dukung Ketahanan Pangan Nasional

Thu, 09 Jul 2026 15:28:38 +0700

SIAK ,MEDIALOKAL.CO– Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional, Personel Polsek Siak, Aipda Johan Wahyudi, melaksanakan kegiatan sambang sekaligus pengecekan lahan pertanian jagung milik warga di Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak.

Kegiatan ini bertujuan untuk memantau perkembangan tanaman jagung serta memastikan tanaman tumbuh dengan baik sehingga dapat memberikan hasil panen yang optimal. Selain melakukan pengecekan, Aipda Johan Wahyudi juga berdialog dengan para petani untuk mengetahui kondisi tanaman, kendala yang dihadapi, serta memberikan motivasi agar tetap semangat dalam mengelola lahan pertanian.

Melalui kegiatan sambang ini, Polri menunjukkan komitmennya dalam mendukung sektor pertanian sebagai salah satu upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Kehadiran personel kepolisian di tengah masyarakat diharapkan dapat memberikan rasa aman, mempererat hubungan dengan para petani, serta mendorong keberhasilan program pemerintah di bidang ketahanan pangan.

Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, tertib, dan kondusif.

Panit II Samapta Polsek Siak Laksanakan Pengecekan Tanaman Jagung Warga Dukung Program Ketahanan Pangan

Thu, 09 Jul 2026 15:26:03 +0700

SIAK,MEDIALOKAL.CO- Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, Panit II Samapta Polsek Siak, Aipda Yusril, melaksanakan pengecekan tanaman jagung milik warga di Kampung Langkai, Kecamatan Siak, di sela-sela kegiatan patroli rutin.

Kegiatan ini bertujuan untuk memantau perkembangan tanaman jagung sekaligus memberikan motivasi kepada masyarakat agar terus memanfaatkan lahan yang tersedia untuk kegiatan pertanian produktif. Selain memastikan kondisi tanaman tumbuh dengan baik, Aipda Yusril juga mengajak warga untuk bersama-sama menjaga dan meningkatkan hasil pertanian sebagai bagian dari upaya mewujudkan ketahanan pangan di wilayah Kecamatan Siak.

Melalui kegiatan patroli yang dipadukan dengan pemantauan sektor pertanian, Polsek Siak menunjukkan komitmennya dalam mendukung program pemerintah di bidang ketahanan pangan serta mempererat hubungan kemitraan antara Polri dan masyarakat.

Kapolri Serahkan Bantuan Peralatan Karhutla di Riau, Ingatkan Ancaman El Nino dan Prioritaskan Pencegahan

Thu, 09 Jul 2026 12:08:07 +0700

KAMPAR – Menghadapi puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung dalam beberapa bulan ke depan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo turun langsung mengecek kesiapsiagaan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau, Rabu (8/7/2026). Dalam kesempatan itu, Kapolri juga menyerahkan bantuan berbagai peralatan penanggulangan karhutla kepada Polda Riau sebagai penguatan kesiapan personel di lapangan.

Kegiatan yang berlangsung di Lapangan Upacara SPN Polda Riau tersebut dihadiri Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan, jajaran pejabat utama Mabes Polri, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Riau, kepala daerah, serta unsur TNI, BPBD, Basarnas, BMKG dan instansi terkait lainnya.

Setibanya di SPN Polda Riau, Kapolri menerima paparan dari BPBD Provinsi Riau mengenai kondisi terkini karhutla, termasuk perkembangan titik panas dan langkah-langkah penanganan yang telah dilakukan. Selanjutnya, Kapolri meninjau langsung gelar kesiapan personel dan peralatan penanggulangan karhutla yang dipandu Karo Ops Polda Riau sebelum menyerahkan bantuan peralatan kepada Kapolda Riau.

Dalam keterangannya kepada awak media, Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa sinergi lintas sektor menjadi kunci utama dalam menghadapi ancaman karhutla di Bumi Lancang Kuning.

"Terima kasih atas sinergi dan kolaborasi seluruh pihak. Inilah kekuatan yang kita butuhkan dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau," ujarnya.

Kapolri mengungkapkan, berdasarkan data yang dipaparkan, saat ini terdeteksi sekitar 15 ribu hotspot. Setelah dilakukan verifikasi, terdapat sekitar 329 titik api yang membutuhkan penanganan, dengan luas lahan terdampak diperkirakan mencapai sekitar 15 ribu hektare.

Ia mengingatkan bahwa Riau memiliki karakteristik karhutla yang berbeda dibandingkan daerah lain karena mengalami dua periode rawan kebakaran setiap tahun. Kondisi tersebut diperparah dengan prediksi fenomena El Niño yang berpotensi membuat cuaca semakin kering.

Karena itu, Kapolri meminta seluruh personel Satgas Karhutla meningkatkan kesiapsiagaan, terutama memastikan ketersediaan sumber air sebagai langkah antisipasi apabila kebakaran terjadi. Menurutnya, upaya pencegahan harus lebih diutamakan daripada penanganan saat kebakaran telah meluas.

Selain kesiapan personel, edukasi kepada masyarakat juga menjadi perhatian utama. Kapolri mengimbau masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar maupun membuang puntung rokok sembarangan yang berpotensi memicu kebakaran di tengah kondisi cuaca kering.

Sebagai bentuk dukungan terhadap penanganan karhutla, pemerintah menyerahkan sejumlah bantuan peralatan kepada Polda Riau. Bantuan tersebut meliputi sekitar 50 unit air breathing apparatus untuk melindungi personel dari paparan asap, perangkat komunikasi guna mendukung koordinasi di daerah minim sinyal, kendaraan roda dua untuk mobilitas menuju lokasi titik api, alat berat, hingga peralatan pengeboran sumur sebagai penyedia sumber air saat pemadaman berlangsung.

"Saya berharap seluruh peralatan ini dapat dimanfaatkan secara maksimal sebagai bentuk kesiapan kita menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan," kata Kapolri.

Ia kembali menekankan pentingnya menjaga kolaborasi seluruh unsur pemerintah, TNI-Polri, dunia usaha, dan masyarakat dalam mencegah karhutla. Menurutnya, keberhasilan pengendalian kebakaran hutan tidak hanya bergantung pada kekuatan personel, tetapi juga pada kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan.

Usai kegiatan di SPN Polda Riau, Kapolri bersama rombongan melanjutkan agenda kunjungan kerja menuju pabrik pupuk PT Bursatani Futura Andyta melalui jalur darat.

*Melindungi Tuah, Menjaga Marwah*

Silakan laporkan jika ada aduan mengenai aktivitas terkait peredaran dan penyalahgunaan narkoba di tempat tinggal Anda melalui WA ke no 08136306547.

Apabila masyarakat memerlukan pelayanan bantuan polisi lebih cepat silahkan laporkan ke *Layanan Kepolisian 110.*

Kapolri Resmikan 80 Jembatan Merah Putih Presisi Tahap II, Tujuh Jembatan Ada di Inhil

Thu, 09 Jul 2026 12:06:05 +0700

TEMBILAHAN, Medialokal.co - Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo meresmikan 80 Jembatan Merah Putih Presisi Tahap II di Provinsi Riau, Rabu 8 Juli 2026. Peresmian tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026 dan dipusatkan di Kota Dumai.(08/07/26)

Acara peresmian dihadiri secara langsung oleh Kapolri, Kapolda Riau, Pelaksana Tugas (Plt.) Gubernur Riau, serta Wali Kota Dumai. Mengusung semangat “Menjembatani Perbedaan, Menggapai Harapan,” program Jembatan Merah Putih Presisi diharapkan mampu memperkuat konektivitas antarwilayah, membuka akses bagi masyarakat, serta mendorong pemerataan pembangunan hingga ke daerah-daerah yang membutuhkan.

Di Kabupaten Indragiri Hilir, kegiatan peresmian diikuti secara daring dari Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan. Hadir dalam kesempatan tersebut Wakapolres Indragiri Hilir Kompol Meitertika, bersama para pejabat utama Polres Inhil, Camat Tembilahan, Lurah Pekan Arba, tokoh masyarakat, mahasiswa, serta para siswa sekolah dasar.

Dalam wawancara usai kegiatan, Wakapolres Inhil Kompol Meitertika menyampaikan bahwa pada pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi Tahap II, Kabupaten Indragiri Hilir memperoleh alokasi pembangunan sebanyak tujuh jembatan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Menurutnya, keberadaan jembatan tersebut akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat, terutama dalam memperlancar mobilitas warga dan memudahkan akses anak-anak menuju sekolah.

“Tujuh jembatan yang dibangun tersebar di Kecamatan Tembilahan sebanyak dua unit, Kecamatan Batang Tuaka dua unit, Kecamatan Kempas satu unit, Kecamatan Enok satu unit, dan Kecamatan Tempuling satu unit. Kehadiran jembatan ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah sekaligus menunjang aktivitas ekonomi dan pendidikan masyarakat,” ujarnya.

Melalui program Jembatan Merah Putih Presisi, Polri tidak hanya memperkuat pengabdian dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga berkontribusi dalam pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan semangat Hari Bhayangkara ke-80.(*)

United Tractors Bersama BNPB Bangun Desa yang Lebih Tangguh terhadap Bencana

Wed, 08 Jul 2026 23:31:24 +0700

Surabaya – Sebagai bagian dari komitmen Grup Astra dalam mendukung pembangunan masyarakat yang tangguh dan berkelanjutan, PT United Tractors Tbk (UT), anak usaha PT Astra International Tbk (Astra), bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyelenggarakan Training of Trainers (ToT) Kampung Tangguh Bencana (KATANA) pada 22–26 Juni 2026 di UT School Surabaya, Jawa Timur.

Program ini menjadi bagian dari upaya UT dalam mendukung kontribusi sosial Grup Astra, khususnya melalui penguatan kapasitas masyarakat di tingkat desa agar lebih siap, tanggap, dan mandiri dalam menghadapi potensi bencana.

Melalui kolaborasi dengan BNPB, para peserta dibekali pengetahuan dan keterampilan mengenai pengurangan risiko bencana, mitigasi, kesiapsiagaan, serta respons tanggap darurat.

“Melalui Training of Trainers KATANA, UT bersama BNPB berupaya memperkuat kapasitas kader desa agar mampu menjadi fasilitator sekaligus penggerak kesiapsiagaan di masyarakat. Kami percaya bahwa masyarakat yang memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mitigasi bencana akan lebih siap menghadapi berbagai risiko, sehingga desa binaan dapat tumbuh menjadi wilayah yang lebih tangguh, mandiri, dan berdaya,” ujar Himawan.

Pelatihan ini diikuti kader Kampung Tangguh Bencana dari desa-desa binaan UT yang tergabung dalam Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB), yaitu Desa Sumbergondo, Tulungrejo, Giripurno, Mojorejo, Gumingsir, Tawangargo, Aribaya, dan Sumbermujur.

Kegiatan tersebut juga melibatkan perwakilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang, Kota Batu, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Lumajang, serta BPBD Provinsi Jawa Timur sebagai mitra strategis dalam memperkuat sinergi pengurangan risiko bencana.

Selama lima hari pelaksanaan, peserta mengikuti rangkaian pembelajaran yang difasilitasi langsung oleh pemateri dari BNPB. Metode pelatihan meliputi *pre-test*, penyampaian materi, *role play*, dan simulasi yang dilaksanakan secara tatap muka.

Metode pembelajaran tersebut dirancang agar peserta tidak hanya memahami konsep mitigasi bencana, tetapi juga mampu mengimplementasikan keterampilan yang diperoleh dalam situasi nyata.

Melalui pelatihan ini, UT berharap para peserta dapat menjadi fasilitator yang mampu mengedukasi masyarakat di lingkungan masing-masing mengenai pentingnya kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana.

Kehadiran para kader tersebut diharapkan dapat memperkuat budaya sadar bencana di tingkat desa sekaligus mendorong terwujudnya masyarakat yang lebih tangguh, mandiri, dan siap menghadapi berbagai ancaman bencana.

Penyelenggaraan ToT KATANA merupakan salah satu wujud komitmen UT sebagai bagian dari Grup Astra dalam menciptakan nilai tambah bagi masyarakat melalui program tanggung jawab sosial yang berkelanjutan.

Bersama para pemangku kepentingan, UT akan terus mendukung penguatan kapasitas masyarakat sebagai bagian dari upaya membangun lingkungan yang lebih aman, tangguh, dan berkelanjutan.

Sekilas Tentang United Tractors

PT United Tractors Tbk (UT) dikenal sebagai distributor alat berat terbesar di Indonesia dan telah berdiri sejak 1972. Saat ini, UT telah berkembang dengan lima pilar bisnis, yaitu Mesin Konstruksi, Kontraktor Penambangan, Pertambangan, Industri Konstruksi, dan Energi.

Sebagai bentuk kontribusi terhadap pencapaian Sasaran Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), UT secara konsisten melaksanakan berbagai kegiatan yang menjunjung tinggi prinsip keberlanjutan.

ESG United Tractors

Sebagai perusahaan alat berat, pertambangan, dan energi kelas dunia dengan pengalaman lebih dari 53 tahun di Indonesia, UT berkomitmen menghadirkan masa depan yang berkelanjutan.

Komitmen tersebut dijalankan melalui penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) secara efektif dengan memperhatikan aspek lingkungan, memberikan dampak positif bagi masyarakat, serta menjunjung tata kelola perusahaan yang baik di seluruh level operasional bisnis.

UT juga terus mengoptimalkan kompetensi, keahlian, dan aset strategis yang dimiliki untuk menghadirkan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat Indonesia.

MAN 1 Kepulauan Meranti Antar Lulusan Raih Kampus Impian hingga Universitas Luar Negeri

Wed, 08 Jul 2026 23:01:50 +0700

MERANTI, Medialokal.co - Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Kepulauan Meranti kembali menorehkan prestasi membanggakan. Sejumlah siswa-siswi kelas XII Tahun Pelajaran 2025/2026 berhasil melanjutkan pendidikan ke berbagai perguruan tinggi ternama, baik di dalam maupun luar negeri. Capaian ini menjadi bukti nyata kualitas pembinaan akademik dan pendampingan karier yang dilakukan madrasah secara berkelanjutan, Rabu (8/7/2026).

Salah satu prestasi yang paling membanggakan adalah diterimanya Nia Ramadhani pada program Medical of Botanical di University of Malaya, Malaysia. Selain itu, lulusan MAN 1 Kepulauan Meranti juga berhasil menembus berbagai perguruan tinggi unggulan, di antaranya President University, Universitas Abdurrab, Universitas Muhammadiyah Riau, Universitas Islam Riau, Universitas Awal Bros, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, STIKES Payung Negeri, Institut Teknologi Batam, Universitas Sains Al-Qur'an, serta beberapa perguruan tinggi lainnya.

Kepala MAN 1 Kepulauan Meranti, Hj. Nuryaningsih menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas keberhasilan para lulusan tersebut.

"Alhamdulillah, kami bersyukur atas capaian yang diraih oleh anak-anak kami. Keberhasilan ini merupakan hasil dari kerja keras siswa, dukungan orang tua, serta dedikasi para guru dalam membimbing mereka. Semoga para lulusan dapat terus berprestasi dan menjadi generasi yang membawa manfaat bagi agama, bangsa, dan negara," ujarnya.

Keberhasilan ini sekaligus menunjukkan komitmen MAN 1 Kepulauan Meranti dalam mencetak lulusan yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Madrasah terus berupaya meningkatkan mutu pendidikan, pembinaan karakter, serta layanan bimbingan akademik agar semakin banyak peserta didik yang dapat melanjutkan studi ke perguruan tinggi terbaik sesuai dengan minat dan bakatnya.

Guru Bimbingan dan Konseling MAN 1 Kepulauan Meranti, Chantika Banjar Getih, mengatakan bahwa keberhasilan para siswa menembus berbagai perguruan tinggi merupakan hasil dari proses panjang yang dibangun melalui pendampingan, kerja keras, dan tekad yang kuat.

"Kami berharap anak-anak kami terus menjaga semangat belajar, berani menghadapi tantangan, serta mampu beradaptasi di lingkungan baru. Terima kasih kerjasama guru-guru yang luar biasa. Jadilah pribadi yang berintegritas, berprestasi, dan tetap membawa nama baik almamater MAN 1 Kepulauan Meranti di mana pun berada." ungkap Chantika. (*)

PLN dan Korem 031/Wira Bima Perkuat Sinergi Dukung Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Wed, 08 Jul 2026 18:57:24 +0700

Pekanbaru, 7 Juli 2026 – PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Riau dan Kepulauan Riau terus mempercepat dukungan penyediaan listrik bagi 749 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau sebagai bentuk dukungan terhadap program strategis pemerintah dalam memperkuat perekonomian masyarakat.

Komitmen tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam silaturahmi antara General Manager PLN UID Riau dan Kepulauan Riau, Didik Wicaksono, dengan Komandan Korem 031/Wira Bima, Brigjen TNI Dr. Agustatius Sitepu, S.Sos., M.Si., M.Han., di Kantor PLN UID Riau dan Kepulauan Riau, Selasa (7/7).

Hingga saat ini, 658 koperasi telah menikmati layanan listrik dari PLN, sedangkan 91 koperasi lainnya masih dalam proses penyambungan listrik. Dari jumlah tersebut, 25 koperasi memerlukan pembangunan atau pengembangan jaringan listrik guna mendukung proses penyambungan layanan kelistrikan secara optimal.

General Manager PLN UID Riau dan Kepulauan Riau, Didik Wicaksono, mengatakan PLN berkomitmen memastikan seluruh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih memperoleh akses listrik yang andal sebagai penunjang kegiatan ekonomi masyarakat.

"Listrik merupakan fondasi bagi tumbuhnya aktivitas ekonomi masyarakat. Melalui dukungan layanan kelistrikan yang andal, PLN siap mendukung Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih agar dapat berkembang sebagai penggerak ekonomi desa dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat," ujar Didik.

Menurut Didik, keberadaan listrik yang andal akan mendukung operasional koperasi, mulai dari aktivitas administrasi hingga pengembangan berbagai usaha produktif yang dijalankan masyarakat. Oleh karena itu, PLN terus melakukan pemetaan kebutuhan kelistrikan setiap koperasi agar proses penyambungan dapat dilakukan sesuai kondisi di lapangan.

Dalam pertemuan tersebut, PLN dan Korem 031/Wira Bima juga membahas penguatan koordinasi dalam mendukung pelaksanaan berbagai program strategis pemerintah, termasuk Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serta upaya menjaga keandalan infrastruktur ketenagalistrikan di wilayah Riau dan Kepulauan Riau.

Melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, TNI, dan berbagai pemangku kepentingan, PLN optimistis seluruh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di wilayah Riau dan Kepulauan Riau dapat segera memperoleh layanan listrik yang andal. Dukungan tersebut diharapkan mampu memperkuat aktivitas ekonomi desa dan kelurahan, meningkatkan produktivitas koperasi, serta memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. (*)

Dukung Ketahanan Pangan Polsek Koto Gasib Laksanakan Kegiatan Pemipilan Jagung

Wed, 08 Jul 2026 13:37:35 +0700

SIAK,MEDIALOKAL.CO - Sebagai bentuk dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional dan swasembada jagung, Polsek Koto Gasib melaksanakan kegiatan pemipilan jagung hasil Panen Raya Jagung Pipil Kuartal III Tahun 2026 di lahan seluas 1 hektare, Koto Gasib, Selasa (07/07/2026).

Hadir dalam kegiatan tersebut Kanit Intel Polsek Koto Gasib Aipda Suhaimi, Kanit Samapta Aipda Nofri A, Bhabinkamtibmas Kampung Empang Pandan Dan Pangkalan Pisang Aipda Mahadir M, Ba Intel Aipda Aji Setiyono, Bhabinkamtibmas Kampung Sri Gemilang M Fery K dan Ketua Kelompok Tani Mekar sari Hendro Satrioko.

Kapolsek Koto Gasib Iptu Dwi Franata Tarigan, S.H., M.H mengatakan pihaknya memberikan dukungan dan apresiasi serta penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berkolaborasi dan bekerja keras dalam program ketahanan pangan nasional.

Ia mengatakan, kegiatan pemipilan jagung ini merupakan bukti nyata sinergi antara Polri, pemerintah dan kelompok tani, serta seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Program panen jagung pipil ini merupakan bagian dari dukungan Polri terhadap program ketahanan pangan nasional yang dilaksanakan secara berkelanjutan di wilayah Kecamatan Koto Gasib. Keberhasilan panen hari ini tidak hanya diukur dari jumlah hasil produksi yang diperoleh, tetapi juga dari semangat kebersamaan, kerja keras, dan komitmen kita dalam memanfaatkan lahan produktif untuk meningkatkan ketersediaan pangan,".

Melalui program ini, pihaknya berharap dapat memberikan kontribusi positif terhadap stabilitas pangan, peningkatan ekonomi masyarakat, serta mendukung visi pemerintah dalam mewujudkan Indonesia yang mandiri dan berdaulat di bidang pangan.

Kegiatan panen ini ada benerapa tahapan mulai dari pemetikan jagung, pengupasan kulit, proses pemipilan, penjemuran dan pengiriman jagung ke Kanwil Bulog di Bunga Raya. Tutupnya.***

Lapangan SMKN 1 Penuh Semangat: KNPI Inhil, TNI, Polri dan Kejaksaan Satu Barisan Didik Generasi Emas

Wed, 08 Jul 2026 12:09:18 +0700

Tembilahan – Ketua Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Indragiri Hilir, Mahmudin, S.Pi bersama Kepengurusan kembali menunjukkan komitmennya dalam membangun kualitas sumber daya manusia melalui program KNPI Goes To School. Agenda perdana tersebut dilaksanakan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Tembilahan yang beralamat di Jalan Baharuddin Yusuf, Kelurahan Sungai Beringin, Kecamatan Tembilahan. Rabu (08/07/2026).

Kegiatan ini merupakan langkah awal DPD KNPI Kabupaten Indragiri Hilir dalam menghadirkan ruang pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada aspek akademik, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kepemimpinan, wawasan kebangsaan, kesadaran hukum, pencegahan penyalahgunaan narkoba, serta budaya tertib berlalu lintas kepada generasi muda sebagai bekal menghadapi tantangan zaman.

Untuk memberikan materi yang komprehensif dan berbasis pengalaman lapangan, DPD KNPI Kabupaten Indragiri Hilir menghadirkan narasumber dari berbagai institusi strategis, yakni Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir diisi oleh Kasi Intel Erik Rusnandar, SH, Polres Indragiri Hilir oleh Kanit Kamsel Satlantas Polres Inhil AIPDA Arani Okritama, SH, Kasi Resnarkoba Polres Inhil BRIPKA. Deni Zulheri, Kodim 0314/Indragiri Hilir yang diisi oleh Danramil 11/Pulau Burung Kapten Inf. Riswanto, serta dari Duta Remaja Inhil 2026 Risky Nuza Firma dan Safitri Linn. Masing-masing pemateri menyampaikan edukasi mengenai pentingnya organisasi sebagai sarana pembentukan karakter, bahaya penyalahgunaan narkoba terhadap masa depan generasi bangsa, kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat, serta pentingnya keselamatan dan etika dalam berkendara.

Kegiatan yang bersasaran pada siswa-siswi baru SMKN 1 Tembilahan yang tengah mengikuti Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Antusiasme juga terlihat dari ratusan siswa-siswi yang tampak memadati lapangan sekolah sejak awal kegiatan. Semangat para peserta menjadi gambaran nyata bahwa generasi muda memiliki keinginan besar untuk memperoleh wawasan baru yang dapat membentuk karakter, meningkatkan kedisiplinan, serta memperkuat rasa tanggung jawab sebagai calon pemimpin bangsa di masa depan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Bupati Indragiri Hilir yang diwakilkan oleh Sekretaris Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Indragiri Hilir Yuserdi, pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Indragiri Hilir Arafah Karim, Sekretaris KNPI Inhil Aditya Prahara, SE, Bendahara KNPI Inhil Nafarin, SE, para Wakil Ketua KNPI Inhi, Dr. Titin Triana, MH sekaligus bertindak sebagai moderator, Sapriyansah, SP, Ahmad Sahruni, Irpan Ramadhan, SH, pengurus KNPI Kecamatan Tembilahan Hulu Muhammad Rahmat, ST, Andrean, Kepala SMKN 1 Tembilahan Abd. Rahim, S.Pd., M.Pd, beserta seluruh jajaran guru, staf, dan tenaga kependidikan yang memberikan dukungan penuh terhadap terselenggaranya kegiatan edukatif tersebut.

Ketua DPD KNPI Kabupaten Indragiri Hilir, Mahmudin, S.Pi., dalam sambutannya menegaskan bahwa KNPI sebagai rumah besar organisasi kepemudaan memiliki tanggung jawab moral untuk hadir di tengah dunia pendidikan.

"KNPI Goes To School bukan sekadar program seremonial, tetapi merupakan bentuk nyata pengabdian organisasi kepemudaan kepada masyarakat. Kami ingin menghadirkan pendidikan karakter yang melengkapi proses belajar di sekolah melalui kolaborasi bersama TNI, Polri, dan Kejaksaan. Kami meyakini bahwa generasi muda tidak cukup hanya unggul secara akademik, tetapi juga harus memiliki integritas, kesadaran hukum, semangat berorganisasi, menjauhi narkoba, serta mampu menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Sinergi seperti inilah yang akan melahirkan generasi Indragiri Hilir yang cerdas, berkarakter, berdaya saing, dan siap menjadi pemimpin Indonesia di masa mendatang." jelasnya.

Mahmudin juga menambahkan, KNPI Kabupaten Indragiri Hilir menegaskan bahwa program KNPI Goes To School akan terus dikembangkan sebagai gerakan edukasi yang berkelanjutan di seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Indragiri Hilir.

"KNPI Inhil berkomitmen menjadikan program KNPI Goes To School sebagai agenda berkelanjutan yang menjangkau sekolah-sekolah di seluruh wilayah Indragiri Hilir. Kami percaya bahwa pembangunan daerah tidak hanya bertumpu pada pembangunan fisik semata, melainkan juga pada pembangunan kualitas sumber daya manusianya.

Ketika sekolah, organisasi kepemudaan, serta unsur TNI, Polri, Kejaksaan, dan pemerintah mampu bersinergi dalam memberikan edukasi kepada generasi muda, sesungguhnya kita sedang membangun fondasi yang kokoh bagi lahirnya generasi yang berintegritas, berwawasan kebangsaan, taat hukum, bebas dari penyalahgunaan narkoba, serta memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat. Inilah investasi terbaik untuk mewujudkan Indragiri Hilir yang semakin maju dan Indonesia Emas 2045." harapnya.

Sementara itu, Kepala SMKN 1 Tembilahan Abd. Rahim, S.Pd., M.Pd, menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada DPD KNPI Kabupaten Indragiri Hilir atas inisiatif menghadirkan program yang dinilai sangat relevan dengan kebutuhan pendidikan karakter peserta didik.

"Kami menyambut baik dan mengapresiasi kehadiran DPD KNPI Kabupaten Indragiri Hilir melalui program KNPI Goes To School. Kegiatan ini memberikan nilai tambah yang sangat besar bagi peserta didik kami karena menghadirkan ilmu yang tidak seluruhnya diperoleh di ruang kelas.

Kolaborasi antara sekolah dengan organisasi kepemudaan serta institusi negara merupakan bentuk pendidikan yang komprehensif dalam membentuk generasi yang cerdas secara intelektual, matang secara emosional, taat hukum, memiliki jiwa nasionalisme, serta siap menghadapi tantangan kehidupan bermasyarakat. Kami berharap program seperti ini dapat terus berlanjut sehingga manfaatnya semakin luas dirasakan oleh para pelajar." ungkapnya.

Bupati Indragiri Hilir dalam sambutannya yang dibacakan oleh sekretaris Kesbangpol Indragiri Hilir menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada DPD KNPI Kabupaten Indragiri Hilir atas terselenggaranya program KNPI Goes to School di SMKN 1 Tembilahan.

Ia menilai kegiatan tersebut merupakan wujud nyata tanggung jawab KNPI dalam membina, membentuk karakter, serta meningkatkan kualitas generasi muda. Bupati juga mengapresiasi dipilihnya SMKN 1 Tembilahan sebagai sekolah pertama yang menjadi lokasi pelaksanaan program tersebut.

"Besar harapan saya, melalui kegiatan ini para siswa dapat menerima dan mengamalkan setiap materi yang disampaikan. Pelajarilah organisasi sebagai wadah untuk melatih jiwa kepemimpinan dan membangun karakter. Saya juga mengingatkan agar selalu mematuhi aturan berlalu lintas, jangan mengendarai kendaraan apabila belum memenuhi syarat, serta jauhi narkoba agar cita-cita yang kalian impikan dapat tercapai. Cintailah bangsa dan daerah, karena kalian adalah generasi emas yang kelak akan menjadi pemimpin di masa depan. Di era globalisasi seperti sekarang, kalian harus mampu bersaing dengan mengandalkan kualitas, kemampuan, dan kompetensi yang dimiliki," ujar Bupati.

Diakhir kegiatan para pemateri mendapatkan penghargaan dari SMKN 1 Tembilahan yang langsung diserahkan oleh Kepala Sekolah SMKN 1 Tembilahan Abd. Rahim, S.Pd., M.Pd. Melalui program KNPI Goes To School, DPD KNPI Kabupaten Indragiri Hilir berharap mampu membangun sinergi berkelanjutan antara organisasi kepemudaan, dunia pendidikan, serta berbagai institusi pemerintah dalam menciptakan ekosistem pembinaan generasi muda yang lebih progresif, adaptif, dan berkelanjutan.

Program ini diharapkan menjadi gerakan kolektif dalam mempersiapkan pelajar Indragiri Hilir sebagai generasi emas yang tidak hanya unggul dalam ilmu pengetahuan, tetapi juga kokoh dalam moralitas, kepemimpinan, dan semangat pengabdian kepada bangsa dan negara.(*)

MPLS SMA Negeri 1 Pekanbaru Diciderai Promosi Lembaga Bimbel, Langgar UU, SE Kemendikdasmen dan Permendiknas

Wed, 08 Jul 2026 08:44:15 +0700

PEKANBARU, MEDIALOKAL.CO – Masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) yang dilaksanakan SMA Negeri 1 Pekanbaru diciderai dengan aksi keroyokan dari oknum guru dan pemilik lembaga bimbingan belajar (Bimbel ) GO yang melaksanakan promosi di hadapan ratusan siswa baru di lapangan basket sekolah itu, Selasa pagi, 7 Juli 2026. Meski bukan pengeroyokan secara fisik, tapi aksi tiga orang guru sekolah itu dan oknum pemilik bimbel itu ditengarai telah menciderai profesi wartawan secara keseluruhan.

Kejadian memalukan itu terjadi pada dua orang wartawan senior Riau yang salah satunya Ketua Forum Wartawan Pendidikan (Forwadik) Riau, Munazlen Nazir dan wartawan senior Subiyanto yang pagi itu mendatangi SMA Negeri 1 Pekanbaru untuk melakukan peliputan kegiatan MPLS. Namun, saat mendapati situasi saat itu, dimana oknum dari Bimbel GO tengah melakukan promosi Bimbelnya dengan iming-iming memberikan diskon biaya belajar di Bimbel mereka, tengah berada di hadapan ratusan siswa baru yang duduk bersimpuh di lantai lapangan basket sementara oknum dari Bimbel itu lengkap dengan semua pernak-pernik dan anggotanya sibuk melakukan promosi berusaha menarik anak-anak agar mau belajar di Bimbel mereka.

Melihat situasi itu, Ketua Forwadik Riau memanggil salah seorang murid perempuan dan bertanya apakah panitia MPLS, dan dijawab dengan anggukan. Kemudian Ketua Forwadik bertanya apakah mereka tahu kalau kegiatan promosi yang dilakukan bimbel itu melanggar aturan MPLS, dijawab murid itu tidak tahu. Dan Ketua Forwadik menjelaskan bahwa kegiatan itu telah melanggar peraturan yang berlaku yakni Surat Edaran Kemendidasmen Nomor 10 Tahun 2025 dan Permendikbud Nomor 18 Tahun 2016 dan UU Nomor 20 Tahun 2003.

UU Nomor 20 Tahun 2003 pasal 46 isinya berbunyi; Prendidikan harus bebas dari pengaruh komersial yang dapat mengganggu proses belajar.
Isi SE Kemendikdasmen Nomor 10 Tahun 2025 itu:
1. MPLS adalah kegiatan Pendidikan dan pengenalan lingkungan sekolah yang hanya untuk kepentingan siswa,
2. Dilarang keras setiap bentuk promosi komersial, iklan, atau penawaran jasa/barang selama kegiatan berlangsung,
3. Sekolah adalah lingkungan Pendidikan bukan tempat berdagang atau promosi usaha.

Sedangkan isi Permendikbud Nomor 18 Tahun 2016 Pasal 15, MPLS hanya boleh berisi kegiatan edukatif dan tidak komersial. Dilarang menggunakan waktu, fasilitas atau kehadiran siswa untuk kepentingan usaha atau iklan.

Usai kegiatan promosi dari Bimbel tersebut, Ketua Forwadik Riau berusaha mendapatkan konfirmasi dari oknum dari Bimbel, tapi salah seorang yang ditunjuk pihak Bimbel JJ mengatakan tidak berkompeten menjelaskan karena menurut dia, pihaknya diundang oleh pihak sekolah untuk datang ke sekolah.

Setelah itu, tiba-tiba datang seorang oknum guru perempuan yang di dada kirinya tertulis nama Ina Nila dan langsung marah-marah sampai menuduh profesi wartawan hanya membuat kerusuhan, kegaduhan dan hanya mencari uang. Tidak sampai disana, oknum dari GO Bernama Jek juga ikut marah-marah sampai memerintahkan anak buahnya untuk mereka mereka dan wartawan dan tidak terima dikatakan berjualan karena menurutnya dirinya dan orang-orangnya dari GO datang hanya untuk memotivasi siswa baru. Padahal dari awal mereka sudah menyebarkan brosur promosi lengkap dengan narasi biaya bimbel dan diskon yang akan mereka berikan.

Tidak sampai disana dengan lantang, oknum dari GO mengatakan bahwa dirinya sudah keliling Indonesia dan sekali ini bertemu wartawan seperti Ketua Forwadik yang bertanya segala macam.

Sementara oknum guru perrempuan Bernama Ina Nila itu dengan tajam dan kata-kata yang tak sepantasnya keluar dari mulut seorang guru SMA menyerang Ketua Forwadik sebagai wartawan rusuh hanya untuk mencari uang. Bahkan sambil terus berjalan sempat mengatakan akan menelepon Eva Nora mengadukan Ketua Forwadik Riau yang datang meliput tanpa diundang.

Menghadapi situasi itu, Ketua Forwadik memilih meminta konfirmasi kepada Kepada SMA Negeri 1 Pekanbaru, Baini. Tapi pesan WA dan telepon tidak ditanggapi meskipun aktif dan nada sambung berdering.

Beberapa jam kemudian ketika Kerja Forwadik Riau sudah sampai di Disdik Riau, Baini membalas WA dengan mengatakan dirinya sibuk melayani pihak inspektorat yang datang ke sekolahnya, tanpa membahas konfirmasi yang sudah dilayangkan melalui pesan WA.

Menghadapi situasi itu, Ketua Forwadik Riau, Munazlen Nazir yang merupakan wartawan dengan pengalaman liputan di lapangan selama lebih 30 tahun dan memiliki kartu UKW Utama ini menyikapi dengan serius. Selain melakukan tugas jurnalistik dengan membuat berita peristiwa itu guna menjelaskan situasinya, dirinya juga akan membuat surat protes dan rekomendasi pencopotan Baini sebagai Kepsek SMA Negeri 1 Pekanbaru kepada Gubernur Riau karena dinilai sudah tidak mampu memimpin sekolah paling tua di Pekanbaru itu menjadi sekolah contoh yang memiliki etika terhadap profesi wartawan.

“Kami akan secara resmi melayangkan surat protes, surat kecaman, dan surat rekomendasi agar Pak Plt Gubernur segera mengganti Kepala sekolah dan tiga oknum guru di SMA Negeri 1 Pekanbaru yang dinilai tidak memiliki etika dan wawasan yang luas dalam dunia pendidikan. Bahkan soal UU Nomor 20 Tahun 2016, SE Kemendikdasmen Nomor 10 Tahun 2025 dan Permendagri Nomor 12 Tahun 2024 saja mereka tak paham,” ungkapnya.

Selain itu, Ketua Forwadik Riau menilai para pihak oknum guru dan bimbel itu sudah melakukan pengancaman pada profesi jurnalistik yang dilakukannya. Untuk hal ini, secara resmi Forwadik Riau juga akan mengirimkan surat ke Kementrian Pendidikan di Jakarta.

“Pelanggaran terhadap UU, Permendikbud, dan SE Kemendikdasmen saja sudah dapat menjelaskan mereka tidak paham dengan profesinya. Malah menghakimi profesi orang lain. Kami akan secara resmi juga melayangkan surat ke Kementrian untuk hal ini” papar Munazlen Nazir.

Sementara itu Kadisdik Riau Erisman Yahya yang di konfirmasi melalui pesan WA dan telepon tidak memberikan jawaban sama sekali. Sedangkan Kabid SMA, Beni Febrianto masih sakit dan dikabarkan sedang berobat ke Malaka.

Terakhir Munazlen Nazir mengatakan, penghinaan pada profesi wartawan yang dilakukan secara bersamaan antara oknum guru dan oknum dari Bimbel ini akan menjadi contoh bobroknya mental dan ilmu mereka yang mengaku tenaga pendidik, dan ini harus mendapat perhatian serius dari pihak terkait di atas mereka.***