Forum Kendari Soroti Tata Kelola Nikel, IPIP Klaim Serap 6.300 Pekerja Lokal
MEDIALOKAL.CO — Pusat Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia (Puspaham) Sulawesi Tenggara bersama Satya Bumi menggelar forum multipihak bertajuk "Refleksi Praktik Industri Nikel di Kabupaten Kolaka melalui Dialog Multi-Stakeholder" di Hotel Claro, Kendari, Selasa (29/9). Forum ini mempertemukan investor, pemerintah daerah, kementerian, perusahaan, hingga masyarakat sipil untuk membahas praktik ESG dan masa depan hilirisasi nikel. Manajemen Indonesia Pomalaa Industrial Park (IPIP) hadir memaparkan sejumlah langkah tanggung jawab sosial dan lingkungannya.
Kegiatan tersebut menjadi ruang pertemuan langka antara perusahaan tambang dan warga terdampak di sentra nikel Sulawesi Tenggara. Kawasan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, selama ini dikenal sebagai magnet investasi pengolahan nikel dan manufaktur baterai kendaraan listrik. Pemerintah menetapkan IPIP sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) pada 2022.
Proyek itu melibatkan tiga konsorsium: PT Vale Indonesia, Zhejiang Huayou Cobalt, dan Ford Motor Company melalui PT Kolaka Nikel Indonesia (KNI). Tujuannya mendukung hilirisasi mineral, memasok bahan baku baterai EV, dan berkontribusi pada transisi energi global.
Pomalaa Bukan Sekadar Kawasan Industri
Direktur Puspaham Sultra Kisran Makati menegaskan Pomalaa adalah ruang hidup masyarakat. Wilayah itu mencakup desa, lahan pertanian dan perkebunan, sungai, pesisir, serta sumber penghidupan warga. "Industri nikel membawa investasi dan lapangan kerja, sekaligus tantangan perlindungan lingkungan, sumber daya air, partisipasi publik, ketenagakerjaan, dan keberlanjutan ekonomi lokal," ujarnya dalam forum.
Kajian Puspaham dan Satya Bumi pada Februari 2026 mencatat sejumlah persoalan. Minimnya pelibatan masyarakat, tekanan lingkungan, masalah agraria, isu ketenagakerjaan, hingga perubahan sosial-ekonomi menjadi temuan utama. Sekitar 247 hektare lahan persawahan di Lamedai dan Oko-Oko terdampak genangan banjir bercampur lumpur. Sebanyak 189 rumah tangga petani merasakan dampaknya pada Oktober-November 2025.
Klaim ESG dan Penyerapan Tenaga Kerja IPIP
Manajemen IPIP memaparkan sejumlah langkah Environmental, Social, and Governance (ESG) di hadapan forum. Perusahaan meneken nota kesepahaman dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kolaka untuk rekrutmen tenaga kerja lokal. Kerja sama juga dijalin dengan Universitas Sembilanbelas November (USN) Kolaka untuk beasiswa dan penyerapan tenaga lokal.
Huayou dan perusahaan terkait di kawasan IPIP dilaporkan menyediakan lebih dari 6.300 lapangan kerja bagi tenaga kerja Indonesia. Tambahan lebih dari 4.700 pekerja datang melalui kontraktor mitra. Perusahaan juga menggandeng asosiasi pengusaha lokal.
Di bidang lingkungan, IPIP mengklaim berpegang pada prinsip pembangunan hijau. Aksi bersih pantai, penanaman sekitar 20.000–22.000 bibit mangrove, sumbangan peralatan insinerator sampah, edukasi lingkungan di sekolah, distribusi tempat sampah, dan program penukaran sampah plastik dengan beras menjadi bagian dari program tersebut. Ada pula komitmen pemberdayaan pendidikan, termasuk pengiriman pemuda lokal belajar bahasa Mandarin.
ESG Jadi Paspor Akses Pasar Global
Direktur Satya Bumi Andi Muttaqien menekankan tata kelola bertanggung jawab agar manfaat pembangunan dirasakan lebih luas. Pengembangan nikel, katanya, harus memperhatikan daya dukung lingkungan, hak masyarakat, keterbukaan informasi, partisipasi publik, dan perlindungan tenaga kerja.
Kehadiran manajemen IPIP di forum itu dinilai relevan. ESG bukan lagi jargon atau laporan tahunan semata. Di pasar global yang ketat, regulasi seperti "EU Battery Passport" dan "Corporate Sustainability Due Diligence Directive" menjadikan ESG sebagai paspor akses ke pasar, pembiayaan, dan reputasi. Perusahaan yang gagal memenuhi standar berisiko kehilangan daya saing.
PT Vale Indonesia, sebagai pemegang saham dan pemasok bijih, menegaskan praktik pertambangan berkelanjutan melalui program "Kolaka Sehat, Bersih, dan Berdaya".
Forum multipihak di Kendari menunjukkan satu hal: hilirisasi nikel tidak cukup diukur dari nilai investasi. Dialog terbuka—sekecil apa pun peluangnya—menjadi jalan agar manfaat pembangunan tersebar adil, sekaligus meredam risiko konflik sosial dan kerusakan lingkungan yang terus menghantui kawasan tambang.