Subsidi Energi 2026 Terancam Tembus Rp400 Triliun, Ini Pemicunya
MEDIALOKAL.CO — Beban subsidi dan kompensasi energi 2026 berpotensi melampaui Rp400 triliun, jauh di atas alokasi awal Rp338 triliun, akibat rupiah menembus Rp18.000 per dolar AS dan harga minyak mentah di kisaran US$96 per barel. Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita, mengingatkan tekanan ini bisa mengganggu arus kas Pertamina dan kelancaran pasokan BBM bersubsidi. Masyarakat pengguna Solar dan Pertalite perlu mencermati perkembangan kuota, karena konsumsi Solar subsidi sudah mencapai 88 persen dari kuota per 31 Oktober 2026.
Ratna menyampaikan hal itu kepada Parlementaria usai mengikuti Rapat Paripurna DPR RI Ke-11 Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan. Pemerintah sendiri berkomitmen mempertahankan harga BBM bersubsidi hingga akhir 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat.
Besaran Beban Subsidi yang Terancam Membengkak
Alokasi subsidi energi 2026 semula ditetapkan Rp338 triliun. Angka itu dihitung dengan asumsi harga minyak mentah US$70 per barel dan nilai tukar rupiah Rp16.500 per dolar AS.
Kenyataannya, harga minyak kini berada di kisaran US$96 per barel dan rupiah menembus Rp18.000 per dolar AS. Dengan selisih sebesar itu, beban subsidi dan kompensasi berpotensi melampaui Rp400 triliun.
"Setiap pelemahan rupiah langsung menambah biaya impor minyak, sementara harga jual BBM subsidi tetap. Selisihnya ditanggung APBN. Ini bukan angka kecil, dan dampaknya akan terbawa ke APBN 2027," ujar Ratna.
Siapa yang Paling Terdampak
Dampak pertama menyasar kelompok pengguna BBM bersubsidi, terutama Solar dan Pertalite. Pasokan ke tingkat penyalur bergantung pada kemampuan Pertamina membiayai impor minyak, yang bersumber dari pembayaran kompensasi pemerintah.
"Masalahnya, beban anggaran ini berkaitan langsung dengan stok. Kalau kewajiban kompensasi tertunda, arus kas Pertamina menipis, dan kemampuannya mendatangkan pasokan juga ikut terganggu," tegas politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.
Kelompok kedua adalah rumah tangga dan pelaku usaha yang mengandalkan Solar bersubsidi. Laporan resmi BPH Migas per 31 Oktober 2026 mencatat realisasi konsumsi Solar bersubsidi sudah mencapai 88 persen dari kuota, melampaui batas normal bulanan 83 persen.
Kondisi Kuota Solar dan Pertalite Terkini
Konsumsi harian Solar bersubsidi naik dari 50 ribu menjadi 59 ribu kiloliter. Pemerintah menambah kuota nasional dari 18,64 juta menjadi 20,27 juta kiloliter untuk menutup lonjakan itu.
Untuk Pertalite, realisasi konsumsi tercatat 83 persen dari kuota. Sebanyak delapan provinsi melampaui alokasi, sehingga Kementerian ESDM menggeser kuota antardaerah. Salah satu pemicunya adalah selisih harga BBM bersubsidi dan nonsubsidi yang makin kecil.
Langkah yang Didorong DPR
Ratna berencana mengusulkan rapat kerja khusus Komisi XII DPR RI bersama Kementerian ESDM, BPH Migas, dan Pertamina. Ada empat hal yang akan didorong dalam rapat itu.
- Transparansi data stok dan sisa kuota BBM bersubsidi di setiap daerah.
- Penyampaian proyeksi beban subsidi energi.
- Kepastian pasokan biodiesel B50.
- Percepatan skema penyaluran subsidi tepat sasaran.
"Pada intinya, negara harus hadir untuk rakyat, tapi APBN juga harus tetap sehat. Lebih baik kita antisipasi sekarang daripada menunggu kelangkaan berubah menjadi krisis," pungkasnya.
Cara Memantau Kuota dan Melapor
Informasi sisa kuota Solar dan Pertalite per daerah belum dipublikasikan secara terbuka dalam bahan ini. Masyarakat dapat memantau pengumuman resmi Kementerian ESDM dan BPH Migas, atau menanyakan langsung ke penyalur resmi di wilayah masing-masing.
Jika menemukan penyalur yang menimbun atau menjual BBM bersubsidi di atas harga ketentuan, laporkan ke kanal pengaduan BPH Migas dan Pertamina. Hindari bertransaksi dengan pihak yang mengaku bisa mengurus kuota atau melancarkan pasokan dengan biaya tambahan.