KUA-PPAS 2027 Disampaikan, Bupati Herman Proyeksikan Defisit Ditutup dari SiLPA dan Utang Daerah
TEMBILAHAN – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) Herman, menyampaikan pidato pengantar terhadap Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Inhil Tahun Anggaran 2027 pada Rapat Paripurna ke-16 DPRD Inhil Masa Persidangan VII Tahun Sidang 2026, Selasa (15/9/2026), di Gedung DPRD Inhil, Jalan Soebrantas, Tembilahan.
Rapat paripurna itu menjadi penanda dimulainya pembahasan awal arah anggaran daerah untuk tahun 2027. Bukan sekadar agenda formal, tetapi menjadi momen penting untuk menentukan ke mana uang rakyat akan diarahkan.
Dalam pidatonya, Bupati Herman menyampaikan bahwa penyusunan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 berpedoman pada RKPD Kabupaten Inhil Tahun 2027 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Inhil Nomor 16 Tahun 2026. Dokumen tersebut menjadi landasan dalam menyelaraskan arah kebijakan pembangunan dengan perencanaan dan penganggaran daerah, agar tidak ada program yang berjalan tanpa arah.
Bupati Herman tidak menutupi kondisi yang sedang dihadapi. Ia menyampaikan secara terbuka bahwa kondisi pendapatan daerah, khususnya yang bersumber dari transfer ke daerah, mengalami penurunan sejalan dengan kebijakan fiskal nasional.
Kondisi itu, kata dia, menuntut pemerintah daerah untuk lebih cermat dan efisien dalam mengelola keuangan daerah. Tidak ada lagi ruang untuk program yang sekadar menghabiskan anggaran. Semua harus diprioritaskan pada program dan kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Penyusunan KUA dan PPAS ini merupakan bagian penting dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah, sehingga harus disusun secara terarah, transparan, dan memperhatikan kemampuan keuangan daerah," ujarnya.
Selanjutnya, Bupati Herman menjelaskan bahwa pendapatan daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2027 bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer. Dua sumber inilah yang menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan di Inhil.
Sementara itu, belanja daerah diarahkan untuk mendukung belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Artinya, anggaran tidak hanya untuk menjalankan roda pemerintahan, tetapi juga untuk membangun infrastruktur, mengantisipasi keadaan darurat, hingga mendukung pembiayaan ke desa dan pihak terkait.
Bupati Herman juga menyampaikan secara jujur, pemerintah daerah memproyeksikan defisit anggaran yang akan ditutup melalui pembiayaan daerah, antara lain bersumber dari SiLPA tahun sebelumnya dan penerimaan pembiayaan utang daerah. Langkah ini diambil agar program pembangunan tetap bisa berjalan meski pendapatan menurun.
Di akhir pidatonya, Bupati Herman menyampaikan harapan besar agar proses pembahasan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 dapat berjalan secara konstruktif, terbuka, dan mengedepankan kepentingan masyarakat.
"Kami berharap proses pembahasan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 dapat berjalan secara konstruktif, terbuka, dan mengedepankan kepentingan masyarakat, sehingga menghasilkan kesepakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," pungkasnya.
Dengan disampaikannya KUA-PPAS ini, pembahasan antara Pemkab Inhil dan DPRD pun resmi dimulai. Semua pihak diharapkan bisa duduk bersama, berdiskusi dengan jernih, dan melahirkan kesepakatan anggaran yang benar-benar berpihak kepada rakyat Inhil. (Adv)