BENGKALIS, (ML)– Dugaan korupsi anggaran di lingkungan Satpol PP Kabupaten Bengkalis untuk Tahun Anggaran 2021–2022 memasuki tahap pelimpahan. Berkas perkara tersangka berinisial TF (55) telah dinyatakan lengkap atau P?21 oleh Kejaksaan Negeri Bengkalis.

Kasus ini diduga bermula dari praktik perjalanan dinas fiktif. Dokumen Surat Perintah Perjalanan Dinas dibuat seolah kegiatan benar?benar dilaksanakan, padahal perjalanan tersebut tidak pernah terjadi. Akibatnya, negara menderita kerugian sebesar Rp1.429.780.200.

Kapolres Bengkalis AKBP Eko Rubiyanto melalui Kasat Reskrim AKP Arthur Joshua Toreh menjelaskan, angka kerugian negara itu didapat dari hasil audit Inspektorat Kabupaten Bengkalis.

“Perjalanan dinasnya tidak pernah ada, tetapi dokumennya lengkap dan uangnya cair. Nama pegawai digunakan, kuitansi dibuat, bahkan stempel kecamatan pun dibuat sendiri,” ujar AKP Arthur.

TF adalah ASN yang saat itu menjabat Plt Kasi Bina Potensi Masyarakat dan diperbantukan di Subbagian Keuangan Satpol PP pada periode 2021 hingga Maret 2022. Ia diduga mengatur pencairan anggaran melalui dokumen perjalanan dinas fiktif.

Modusnya, nama pegawai dan tenaga honorer dimasukkan ke dalam dokumen SPPD. Tersangka kemudian menyiapkan surat perintah tugas, surat perjalanan dinas, hingga kuitansi pembayaran. Sebagian besar perjalanan itu tidak pernah dilaksanakan; pegawai atau honorer yang namanya dipakai hanya diminta menandatangani kuitansi dan menerima sekitar Rp500 ribu per surat tugas.

Yang cukup mencolok, tersangka juga diduga membuat sendiri stempel seluruh kecamatan di Kabupaten Bengkalis guna melengkapi administrasi perjalanan dinas fiktif. Nama TF sendiri tercatat dalam puluhan dokumen SPPD yang bermasalah.

Dari total kerugian sekitar Rp1,43 miliar, penyimpangan terbesar berasal dari perjalanan dinas fiktif senilai sekitar Rp1,25 miliar. Sisanya berasal dari belanja yang diduga tidak sesuai fakta, antara lain belanja makan minum, bahan bakar, jasa tenaga keamanan, serta kegiatan bimbingan teknis. Pada subkegiatan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang dikelola tersangka, kerugian negara mencapai Rp737,6 juta.

Selama penyidikan, Satreskrim Polres Bengkalis telah memeriksa 19 saksi dan tiga orang ahli. Tersangka dijerat Pasal 603 KUHP jo Pasal 3 jo Pasal 9 UU Tipikor jo Pasal 20 huruf c KUHP, dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau minimal dua tahun dan maksimal 20 tahun.

Dengan status P?21, penyidik akan melimpahkan tersangka beserta barang bukti ke Kejaksaan Negeri Bengkalis untuk proses hukum selanjutnya.

“Uang negara itu hak masyarakat, bukan untuk dipermainkan melalui dokumen fiktif. Siapa pun yang terlibat akan kami proses,” tegas AKP Arthur.***

Reporter: Redaksi