DPP SPKN Pertanyakan Dana Hibah KONI Riau 2025 Sebesar Rp.10, 8 M

DPP SPKN Desak Transparansi Dana Hibah KONI Riau Rp10,8 Miliar
Penulis: Redaksi
Kamis, 19 November 2026 | 14:39:13 WIB

PEKANBARU, MEDIALOKAL.CO Dewan Pimpinan Pusat Solidaritas Peduli Keadilan Nasional (DPP SPKN) melalui Sekjen Frans Sibarani meminta keterbukaan dan penelusuran menyeluruh atas realisasi dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025 yang mencapai Rp10.804.268.735.

Desakan tersebut muncul sebagai bagian dari kontrol sosial agar anggaran publik yang bersumber dari keuangan daerah benar-benar menyasar pembinaan olahraga dan prestasi atlet, bukan sekadar habis untuk pos yang belum teruji manfaatnya.

Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah bernomor 426/DISPORA-PEMBUDAYAAN/III/2025/391 dari pihak pemerintah daerah dan nomor 75/KONI RIAU/III/2025 dari pihak penerima yang diteken pada 25 Maret 2025, penyaluran dana dilakukan dalam dua tahap. Pencairan tahap pertama tercatat sebesar Rp5.170.918.735 dan tahap kedua sebesar Rp5.633.350.000, sehingga total anggaran yang digelontorkan berada di kisaran Rp10,8 miliar.

Dalam sorotan awal, perhatian tertuju pada porsi anggaran untuk pembayaran honorarium pengurus, belanja rapat, perjalanan dinas, serta konsumsi kegiatan organisasi. Frans Sibarani menegaskan bahwa honorarium dapat dibenarkan apabila memiliki dasar hukum yang sah dalam perjanjian hibah serta didukung bukti pelaksanaan tugas dan transfer yang jelas, namun publik berhak mengetahui jumlah penerima, besaran tiap orang, serta perbandingannya dengan porsi pembinaan atlet.

Penundaan pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Riau 2025 juga menambah kebutuhan klarifikasi mengenai penyesuaian rencana kerja dan anggaran di lapangan. Apabila dana sudah cair, masyarakat perlu mengetahui program apa saja yang berjalan, berapa dana yang terserap untuk kegiatan keolahragaan, serta bagaimana mekanisme pertanggungjawaban maupun pengembalian sisa dana apabila terdapat kegiatan yang tidak terlaksana.

Selain itu, muncul informasi mengenai dugaan ketidaksesuaian dokumen surat pertanggungjawaban, indikasi kegiatan yang tidak terlaksana sesuai rencana, hingga dugaan penggelembungan harga pada sejumlah kuitansi. Seluruh dugaan tersebut dinilai masih memerlukan pembuktian objektif melalui audit dokumen fisik dan faktual agar tidak berkembang menjadi asumsi sepihak sebelum ada hasil pemeriksaan resmi.

Dalam kerangka regulasi pengelolaan keuangan daerah, penerima hibah memiliki kewajiban pertanggungjawaban formal dan material yang diawasi oleh perangkat daerah pemberi hibah, inspektorat, hingga Badan Pemeriksa Keuangan, termasuk penajaman aturan tata kelola belanja hibah daerah melalui regulasi terbaru seperti Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 yang menekankan ketepatan peruntukan dan pemisahan biaya rutin dari pembinaan prestasi. 

Oleh sebab itu, DPP SPKN mendorong aparat pengawas internal pemerintah maupun aparat penegak hukum memeriksa rincian rencana anggaran biaya, daftar penerima honorarium, bukti transaksi, serta sisa anggaran, sekaligus berharap kepemimpinan baru KONI Riau membangun tata kelola organisasi yang lebih terbuka dan akuntabel. ***

 

Reporter: Redaksi