Bapenda Pekanbaru Dinilai Abaikan Proses Sengketa Informasi, Zufra: Jangan Lecehkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi!

Ketua For-KI Riau Zufra Irwan menyoroti Bapenda Pekanbaru yang dinilai abaikan sengketa informasi.
Penulis: Redaksi
Kamis, 19 November 2026 | 20:26:26 WIB

PEKANBARU – Sikap Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru dalam proses penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) Provinsi Riau menuai sorotan. Pasalnya, sejak proses sengketa informasi bergulir, pihak prinsipal Bapenda Kota Pekanbaru disebut tidak pernah hadir secara langsung dalam proses mediasi.

Kehadiran dalam persidangan maupun mediasi justru selama ini hanya diwakili oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kota Pekanbaru.

Kondisi tersebut mendapat kritik dari Ketua Forum Wartawan Keterbukaan Informasi (For-KI) Riau, Zufra Irwan. Ia menilai, sebagai bagian dari institusi Pemerintah Kota Pekanbaru, Bapenda seharusnya menghormati seluruh tahapan penyelesaian sengketa informasi yang sedang berlangsung di Komisi Informasi Provinsi Riau.

Menurut Zufra, sengketa informasi tersebut muncul karena Bapenda tidak memberikan informasi yang dimohonkan oleh masyarakat. Oleh sebab itu, ketika persoalan tersebut telah masuk ke ranah penyelesaian sengketa informasi, Bapenda semestinya menunjukkan sikap kooperatif dan menghormati mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

"Jangan Bapenda melecehkan undang-undang keterbukaan informasi. Jangan melecehkan implementasi keterbukaan informasi. Ini kan melecehkan implementasi keterbukaan informasi, sementara wali kota sudah berkomitmen terbuka," tegas Dewan Kehormatan PWI (DKP) Provinsi Riau ini kepada awak Media, Kamis (19/11/2026).

Ia juga menyoroti pentingnya koordinasi antara Bapenda dengan PPID Utama Pemerintah Kota Pekanbaru. Menurutnya, Bapenda sebagai badan publik di lingkungan pemerintah daerah semestinya mengikuti mekanisme dan alur penyelesaian yang telah disarankan oleh PPID Utama.

Zufra mempertanyakan sikap Bapenda yang dinilai tidak menunjukkan keseriusan dalam mengikuti proses penyelesaian sengketa informasi. Padahal, menurutnya, mekanisme tersebut merupakan bagian dari kewajiban badan publik dalam menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

"Tujuannya apa? Untuk menyelesaikan sengketa informasi. Sengketa informasi itu merupakan kewajiban Komisi Informasi untuk menyelesaikannya ketika masyarakat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa. Komisi Informasi wajib menerima, memeriksa, dan memutus," ujarnya.

Lebih jauh, Zufra mengingatkan bahwa proses penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi bukan persoalan yang dapat dianggap sepele oleh badan publik. Sebab, terdapat konsekuensi hukum apabila badan publik tidak melaksanakan putusan Komisi Informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Bapenda jangan menganggap sepele penyelesaian sengketa di Komisi Informasi. Ini bisa sampai ke ranah pidana," katanya.

Ia bahkan mengingatkan agar pihak Bapenda mempelajari ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, khususnya Pasal 51 sampai dengan Pasal 57 yang mengatur ketentuan pidana dalam sejumlah pelanggaran keterbukaan informasi publik.

"Kalau tidak melaksanakan keputusan Komisi Informasi, silakan baca undang-undang kita. Pasal 51 sampai Pasal 57 itu ada sanksi pidana," tegasnya.

Komitmen Keterbukaan Jangan Hanya Menjadi Slogan

Sorotan terhadap Bapenda Kota Pekanbaru ini menjadi pengingat bahwa komitmen keterbukaan informasi tidak cukup hanya disampaikan melalui pernyataan politik atau slogan pemerintahan.

Komitmen tersebut harus diwujudkan melalui tindakan nyata seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk kesediaan memberikan informasi publik dan menghormati mekanisme penyelesaian sengketa ketika terjadi perbedaan pandangan dengan pemohon informasi.

Ketidakhadiran pihak prinsipal dalam proses mediasi, sebagaimana disorot For-KI Riau, juga memunculkan pertanyaan mengenai keseriusan Bapenda dalam menyelesaikan persoalan informasi yang dimohonkan masyarakat.

Badan publik semestinya tidak memandang permohonan informasi sebagai gangguan terhadap aktivitas birokrasi. Sebaliknya, permohonan tersebut merupakan bagian dari hak masyarakat untuk mengetahui bagaimana pemerintahan dijalankan.

Apalagi, Komisi Informasi merupakan lembaga yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa informasi publik. Setiap badan publik seharusnya menghormati proses yang sedang berjalan dan menjalankan kewajiban hukumnya sesuai ketentuan.

Pada akhirnya, keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian penting dari pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat.

Jika pemerintah daerah menyatakan diri terbuka, semestinya seluruh perangkat daerahnya juga menunjukkan sikap yang sama. Jangan sampai komitmen keterbukaan hanya terdengar di tingkat pimpinan, tetapi justru tidak tercermin dalam tindakan badan publik di lapangan. (*) 

Reporter: Redaksi