Gubernur Kepri Lakukan Hubungan Diplomasi terkait Pembangunan Pelabuhan, Bandara, Jembatan Babin

KEPRI, Medialokal.co - Gubernur Kepulauan Riau telah melakukan hubungan Diplomasi atau silaturahmi terhadap para menteri di Jakarta bersama staf khusus Gubernur Sarafuddin Aluan,SH.MH, dijalan Merdeka Jakarta pusat pada Jum'at 19/11/2021. 

Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad,SE.MM terus melakukan lobi - lobi terhadap para menteri untuk menciptakan pembangunan dan pengoperasian disektor kepelabuhan dan Bandara Busung Kabupaten Bintan dan Kabupaten Karimun, pembahasan yang dilakukan oleh Ansar Ahmad kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dijalan merdeka Jakarta pusat, ungkap Sarafuddin Aluan,SH.MH. 

Proyek Babin yang menjadi prioritas yang menghubungkan pulau Batam Bintan dengan menelan anggaran 14 Triliun ini juga menjadi pembahasan Ansar Ahmad bersama para menteri, ujar Sarafuddin. 

Adapun pembahasan bersama Menteri Badan perencanaan Pembangunan Nasional ( Bappenas ) Dr.( H.C) H.Suharso Monoarfa di rumah dinas , menbahas terkait pelebaran jalan menuju berakit , akan dibantu oleh menteri Bappenas, ungkap Sarafuddin lebih lanjut. 

Adapun terkait jasa labuh jangkar masih dibahas bersama menteri perhubungan, lebih lanjut sudah diserahkan ke menteri Menkopolhukam, kerena masih dalam tahap kajian kerena terkait jasa labuh jangkar bukan hanya di Kepulauan Riau saja, adapun seperti Surabaya, Sumut, Sulawesi dan wilayah lainnya, kata Sarafuddin. 

Melihat potensi Kepulauan Riau 96% wilayah kelautan sehingga potensi lebih besar menyerap Pendapatan Asli Daerah Kepulauan Riau, sangat disayangkan apabila potensi laut ini tidak terealisasi, Gubernur Kepri Ansar Ahmad bekerja keras bagai mana melobi para menteri - menteri agar Kepri mampu membangun Daerah sendiri tampa tergantung kepada pusat.ungkap Jamhur Ismail mantan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepri.

Lebih jauh Jamhur mengatakan, Sudah saatnya Kepri menjadi Pemimpin sendiri menggali potensi kelautan bukan sekedar Jasa labuh jangkar saja, potensi Kepri juga kaya akan tambang sektor kelautan seperti pasir laut, apakah Gubernur Kepri mampu melobi pusat agar potensi kearifan lokal ini benar - benar wujud bagi masyarakat Kepri , bukan sekedar angin surga.

"Perlu dukungan tokoh - tokoh Kepri dan kelompok - kelompok kecil seperti LSM ,Ormas bahu membahu menyuarakan seluruh Kepulauan Riau, bersama - sama memperjuangkannya," lanjut Jamhur.

Lebih jauh DPDR Kepulauan Riau sudah menganggarkan dana 800 juta untuk persiapan tim percepatan jasa labuh jangkar,dimana solusi agar tim percepatan ini terbentuk dan melakukan aksen atau bergerak cepat , saat ini siapa yang melakukannya, dan anggaran 800 juta bisa dipergunakan untuk melakukan upaya - upaya Yudisial Review oleh sekelompok orang - orang atau tim yang berkompeten," tutup Jamhur. (*)