Foto : Tampak Megahnya Kantor Bupati Inhil dan Rusaknya Kebun Kelapa Rakyat Indragiri Hilir, - Masyarakat Indragiri Hilir masih menunggu solusi dari berbagai persoalan yang dihadapi, terutama dalam hal pembangunan dasar seperti tanggul kebun kelapa, gedung pendidikan, dan fasilitas kesehatan. Namun, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil justru mewacanakan kebijakan baru untuk merehab kantor Bupati dengan anggaran yang cukup besar, yaitu 5 milyar rupiah.
Wacana ini menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat, apakah Pemkab Inhil lebih memprioritaskan pembangunan tanggul atau merehab kantor Bupati? Padahal, masih banyak masalah yang harus diselesaikan, seperti perbaikan tanggul kebun kelapa yang rusak dan fasilitas kesehatan yang masih kurang.
Diketahui, ternyata biaya 5 Milyar untuk merehab kantor Bupati Inhil itu diambil dari 200 Milyar rencana peminjaman uang Pemkab Inhil ke PT.SMI.
Dari total 200 Milyar itu salah satu yang diwacanakan Pemkab Inhil yakni hendak menggunakan uang kearah pembangunan fisik atau infrastruktur dianggap prioritas.
Informasi yang awak media dapatkan dilapangan, ada rencana rehab kantor Bupati Inhil dengan pagu dana yang cukup pantastis, yaitu lebih kurang 5 milyar rupiah akan dialokasikan ke rencana rehab kantor Bupati.
Saat dikonfirmasi awak media, Sekda Inhil menyampaikan bahwa memang benar ada rencana rehab kantor Bupati Inhil ditahun 2026, hal itu tergantung kesepakatan anggota DPRD Inhil dalam pembahasan formal.
"Memang benar kami sudah menyampaikan rancangan KUA PPAS 2026 ke DPRD dan dalam rancangan tersebut ada usulan kegaiatan untuk rehab kantor bupati yang pembiayaannya rencana dari pinjaman daerah." Ungkap Sekda Inhil Tantawi Jauhari melalui pesan WhatsApp, Minggu (30/11/2025).
Lebih lanjut lagi, Sekda Inhil menjelaskan bahwa rencana itu tinggal menunggu hasil antara disetujui atau tidak oleh DPRD Inhil.
"Usulan KUA PPAS tersebut tentunya dibahas di DPRD melalui BANGGAR apakah sepakat dan bisa disetujui, kita tunggu sampai selesai pembahasan nanti." Tambah Sekda.
Tahukah anda? kondisi Kabupaten Indragiri Hilir saat ini tidak bisa dibilang baik-baik saja, pasalnya ada banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan oleh Pemkab Inhil, terutama pada buku catatan masyarakat yang ditulis oleh Bupati Inhil H.Herman waktu Pilkada kemarin.
Salah satu PR itu adalah perbaikan tanggul kelapa, pasalnya sebanyak 197 Desa di Inhil sangat bergantung pada hasil kebun kelapa, sebagian dari jumlah itu ada juga masyarakat yang mengeluh kepada kepala Desa, satu diantaranya soal kebun banjir dan buah kelapa rusak akibat hama kumbang.
Karena itulah masyarakat yang mayoritas petani kelapa sangat berharap pemerintah mau membangunkan tanggul lebih banyak disetiap Desa dari dana APBD Inhil, namun apalah daya Pemkab Inhil lebih memilih untuk merehab Kantor yang pagunya senilai 5 milyar.
Anggota DPRD Inhil fraksi PDIP, Samino, selaku Ketua Komisi II bidang Ekonomi dan Keuangan, saat dikonfirmasi awak media terkait wacana anggaran pembangunan tanggul kebun kelapa masyarakat di 197 Desa, ia enggan berkomentar.
Padahal komisi yang membahas hal tersebut yakni berkaitan dengan komisi yang sedang dipimpinnya, komisi II DPRD Inhil yang bicara soal ekonomi dan keuangan.
Hingga berita diterbitkan, awak media ini masih membuka ruang hak jawab kepada pihak yang merasa perlu untuk memberikan jawaban konfirmasinya ke publik melalui media ini.(*)