Babinsa Desa Pekan Tua Ajak Masyarakat Sambut Musdes: Fokus pada Transparansi BLT dan Pembentukan Panitia BPD

KEMPAS - Pada hari Sabtu (14/02/2026) pukul 13.30 WIB kemarin, Aula Kantor Desa Pekan Tua Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir menjadi lokasi pelaksanaan Musyawarah Desa yang penting. Kegiatan ini mengusung tiga poin krusial, yaitu pembentukan panitia pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sosialisasi Peraturan Desa (Perdes) Nomor 01 Tahun 2026 tentang Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2025, serta sosialisasi penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Hadir dalam acara tersebut sebagai unsur penting dari TNI adalah Babinsa Desa Pekan Tua Serma Damrianto, yang turut berperan aktif dalam memastikan kelancaran dan keamanan jalannya musyawarah.

Kegiatan dihadiri oleh berbagai komponen masyarakat dan perangkat desa, antara lain Kepala Desa Pekan Tua Ibu Neti Oktarianda, S.K.M, Sekretaris Desa Bapak Sahrizal, Ketua BPD Bapak Asmanto, perwakilan dusun, RT/RW, masyarakat penerima BLT, serta tokoh pemuda seperti Tomas dan Toga. Dengan jumlah peserta mencapai sekitar 60 orang, acara berlangsung dalam suasana yang kondusif dan penuh semangat kekeluargaan. Rangkaian acara dimulai dengan pembukaan, doa, diikuti oleh kata sambutan dari Babinsa Serma Damrianto yang menegaskan pentingnya transparansi dalam penyaluran bantuan dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Selanjutnya, kata sambutan dari Kades sekaligus membuka acara sosialisasi, sebelum kegiatan ditutup pada pukul 15.30 WIB dalam keadaan aman dan tertib.

Peran Babinsa dalam kegiatan ini sejalan dengan peran yang dilakukan oleh babinsa di berbagai daerah lainnya, seperti dalam musyawarah desa terkait penyaluran bantuan dan pembentukan panitia di Jawa Timur, Jawa Barat, maupun Kalimantan Selatan. Seperti yang disampaikan oleh babinsa di beberapa wilayah, kehadiran TNI melalui babinsa tidak hanya untuk menjaga ketertiban, tetapi juga sebagai bentuk dukungan terhadap tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan berpihak kepada masyarakat. Hal ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara TNI, pemerintah desa, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan desa serta menjaga stabilitas wilayah.(*)