Pengamat: Perlawanan terhadap Menteri PU Dody Datang dari Pejabat Lama Kementerian

Pengamat: Perlawanan terhadap Menteri PU Dody Datang dari Pejabat Lama Kementerian

JAKARTA - Sederet isu negatif yang menyudutkan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo belakangan ini dinilai Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah sebagai konsekuensi dari langkahnya merombak tatanan lama di internal kementerian. Ia menyebutnya sebagai indikasi kuat serangan balik dari pihak yang kepentingannya terusik.

Trubus mencatat, volume berita tentang Dody meningkat drastis dalam waktu berdekatan, dan sebagian bercampur dengan kabar yang belum terkonfirmasi. Baginya, pola semacam ini memperkuat dugaan adanya perlawanan terhadap kebijakan pembenahan Kementerian PU.

"Kalau dilihat dari masifnya pemberitaan, terus juga ada yang terbawa semacam disinformasi, memang indikasi ke sana (diserang balik) sangat kuat gitu lho," ujar Trubus saat dihubungi wartawan di Jakarta, Senin (3/8/2026).

Beberapa isu yang menyeret nama Dody antara lain rencana perjalanan dinas ke luar negeri, penggunaan pesawat yang disebut-sebut sebagai jet pribadi, hingga mutasi pegawai kementerian. Dody dan Kementerian PU sudah membantah serta mengklarifikasi berbagai tudingan tersebut.

Trubus menduga pihak yang selama ini bebas mengambil untung dari proyek infrastruktur adalah yang paling mungkin berada di balik serangan itu, seiring ruang gerak mereka yang menyempit sejak Dody memperketat pengawasan dan merotasi sejumlah pejabat.

"Karena mereka selama ini kan kesulitan sekali dengan Pak Dody, mereka-mereka yang biasa bermain di ranah proyek-proyek infrastruktur (tidak bergerak bebas)," ungkapnya.

Meski begitu, Trubus menegaskan dugaan serangan balik itu masih perlu pembuktian lebih jauh, sebab belum ada temuan resmi yang mengonfirmasi seluruh isu terhadap Dody digerakkan satu jaringan yang sama.

Diduga Digerakkan dari Dalam Kementerian PU

Menurut Trubus, sejumlah isu yang beredar berpotensi datang dari kalangan lama di lingkungan Kementerian PU yang terusik oleh langkah Dody membenahi kedisiplinan sekaligus merombak susunan pejabat dan pegawai.

Salah satu isu krusial adalah indikasi keterlibatan pegawai dalam transaksi judi daring, merujuk data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Karena kan Pak Dody juga mendapatkan laporan dari PPATK, ada sekitar 3.000-an (pegawai) pokoknya yang terindikasi judol. Berarti kan di situ harus ada pembenahan serius toh dalam hal ini terhadap internal di Kementerian PU, mungkin dari eselon satu sampai ke bawah, ke tingkat kepala-kepala dinas itu," tegasnya.

Ia menilai perombakan idealnya menjangkau pejabat yang sudah lama menduduki posisi tertentu, sebab rotasi penting untuk memutus mata rantai kepentingan yang terbentuk akibat seseorang terlalu lama menguasai jabatan atau wilayah kerja.

"(Pejabat) yang lama belum ada pergantian kan ada tuh pejabat-pejabat itu, yang sebelumnya kan juga ada Pak Dody berhadapan dengan para pejabat yang sebelumnya kan, itu yang dari peninggalan menteri sebelumnya kan gitu. Jadi ya memang ini, terjadi semacam perang politik kan di situ artinya kan gitu," tuturnya.

"Iya, (pegawai lama) itu kan harus dipindahkan, harus dimutasi harus juga digantilah, paling tidak diganti gitu," tambah dia.

Trubus menegaskan pejabat yang bertahun-tahun tidak pernah dirotasi adalah pihak paling rentan merasa dirugikan, terutama jika jabatannya berkaitan dengan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, atau pengawasan proyek infrastruktur.

Ia menyinggung persoalan yang mencuat pada proyek Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated atau Tol MBZ sebagai contoh penyimpangan yang harus dicegah agar tidak terulang di era kepemimpinan Dody.

Dari Pejabat sampai Broker Proyek

Trubus berpandangan perombakan birokrasi tak cukup hanya bersandar pada kewenangan menteri. Dody dinilai perlu membentuk tim khusus untuk mengusut dugaan penyimpangan secara menyeluruh hingga ke unit kerja paling bawah.

"Karena apa? Karena dia seorang menteri tentu harus membentuk tim khusus untuk membongkar semuanya. Karena kan harus dasarnya kan dasar bukti toh," jelas Trubus.

Tim tersebut, kata dia, diperlukan agar rotasi dan penindakan pegawai bertumpu pada hasil pemeriksaan, evaluasi kinerja, serta bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar dugaan.

Tim khusus itu juga bisa dipakai untuk mengusut pola pengadaan dan pelaksanaan proyek, mencakup pola pemenang tender berulang, keterkaitan antarperusahaan, penggunaan subkontraktor, perubahan nilai kontrak, hingga kesesuaian kualitas pekerjaan.

Menurut Trubus, mafia infrastruktur jarang bekerja sendirian, melainkan mempertahankan pengaruh lewat jaringan yang melibatkan pejabat, kontraktor, konsultan, broker proyek, hingga kekuatan politik.

"Mereka kan berlindung di balik ini toh. Jadi mafia-mafia itu juga ada aslinya mafia politik juga, infrastruktur itu. Jadi barangkali orang yang sama atau mereka punya link dengan ini, kan hubungan parpol tertentu juga gitu," ungkapnya.

Jaringan seperti ini, lanjutnya, bisa saja sudah masuk sejak tahap perencanaan proyek, dengan indikasi berupa kualitas bangunan yang cepat rusak meski belum lama dipakai.

Namun Trubus mengingatkan keberadaan mafia infrastruktur tetap harus dibuktikan lewat pemeriksaan dokumen pengadaan, aliran dana, hubungan antarperusahaan, serta keterlibatan pejabat yang berwenang atas proyek bersangkutan.

Ia meyakini pembersihan di tubuh Kementerian PU dapat terlaksana asalkan ada kemauan politik yang kuat.

"Ini kan tergantung political will. Kalau mau diselesaikan artinya ya dibersih-bersih, bisa dilakukan pembersihan. Tinggal bagaimana Pak Dody mau menyelesaikan ini gitu," kata dia.

Dukungan Presiden Prabowo Subianto, menurut Trubus, penting agar pembersihan ini tidak berhenti saat menghadapi tekanan kelompok berkepentingan. Sebagai pembantu presiden, Dody diyakini sudah melaporkan persoalan internal kementeriannya kepada Prabowo.

"Ya mestinya Presiden mensupport itu kan gitu. Kan menteri itu kan pembantu Presiden. Ya berarti dia mestinya sudah sudah dapat dukungan. Cuman persoalan apakah harus terbuka ya tentu enggak lah, karena kan Presiden cukup mempercayakan kepada menterinya gitu," pungkas Trubus.