MEDIALOKAL.CO - Paska Aksi Ratusan  mahasiswa Universitas Pasir Pengaraian (UPP), melakukan demontrasi di Kantor Bupati dan DPRD Rokan Hulu terkait karhutla di riau dengan 4 Tuntutannya.

Pertama membuka Pos Pelayanan Terpadu secara serius kepada korban ISPA kepada pemkab.Kedua, meminta Pemkab Rohul mendanai pengobatan korban kabut asap. Ketiga, mendesak pemkab dan DPRD Rohul untuk mengawasi, mengawal dan menghentikan diskriminasi hukum terhadap masyarakat serta mencabut izin operasi perusahaan atau korporasi yang diduga terlibat Kebakaran Hutan dan Lahan. "Dan diminta Pemkab Rohul membentuk Pansus setiap Kecamatan dan Desa agar tidak terjadi kasus Karlahut di kemudian hari"

Disampaikan  Ilham Al Amin Kabid HAM dan Lingkungan Hidup HMI Cabang Rokan Hulu karhutla yang terus berulang merupakan akibat dari belum berjalannya proses penegakan hukum, yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

"Selama ini mereka yang diseret ke meja hijau hanya sebatas orang suruhan, dan bukan identitas sebenarnya korporasi sebagai penguasa lahan. Ada kecenderungan perusahaan besar seolah tak bisa tersentuh hukum," kata Ilham kepada Wartawan Jumat, (20/9/2019). Selanjutnya, Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yaitu memberikan kewenangan kepada polisi menjerat badan hukum atau korporasi dalam tindak pidana karhutla.

"Seharusnya dorong polisi untuk menggunakan UU Nomor 32/2009. Kalau pakai undang-undang itu di wilayah konsesi maka korporasi pemegang konsesi yang bertanggung jawab. tentu menjadi pertanggung jawaban mutlak," kata Ilham

Penyebab mandulnya penerapan pasal dalam regulasi itu adalah ada kekuatan besar di balik korporasi, yang diduga terlibat dalam karhutla menghalangi aparat. Menurutnya, penegakan hukum terhadap korporasi hanya bisa dilakukan bila negara memiliki keberanian untuk bertindak tegas.

Maka Ilham dengan tegas,  pakailah wibawa negara dalam penanganan persoalan ini,  karna korporasi yang beroperasi ini hanyalah penumpang di negara NKRI, benalu yang terlihat sebagai mitra ekonomi, tapi sebenarnya pembuat masalah yang seharusnya dapat kita analisa dari kerhutla sebelumnya.

"Kita khawatir nanti jika tidak ada penegakan hukum yang sangat tegas pada korporasi pelaku karhutla, maka kejadian sama akan terulang di tahun tahun berikutnya dan Masyarakat Riau akan jadi korbannya kembali," pungkasnya. (spiritriau.com).