MEDIALOKAL.CO - Pimpinan ormas keagamaan di Indonesia bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Demonstrasi mahasiswa ikut dibahas.

Pertemuan digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (26/9/2019). Dalam pertemuan itu hadir di antaranya Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Helmy Faishal Zainy, Ketua Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Mgr Ignatius Suharyo, Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Pdt Dr Henriette Tabita Lebang.

Kemudian, Ketua Umum Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi) Arief Harsono, Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin) Ws Budi Santoso Tanuwibowo, Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya. Pertemuan juga dihadiri Kepala Staf Presiden Moeldoko.

Sekjen PBNU Helmy menjelaskan pertemuan tersebut membahas berbagai hal. Mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla), permasalahan Papua hingga perihal aksi unjuk rasa menolak UU KPK-RUU KUHP yang dilakukan mahasiswa dan pelajar beberapa hari ini.

"Terakhir tentunya yang dibahas mengenai perkembangan terakhir yaitu adanya demonstrasi gerakan mahasiswa di sejumlah daerah. Intinya bagi kami semua melihat bahwa gerakan mahasiswa adalah suatu gerakan moral force. Mereka sebagai agent of change sebagai agen perubahan yang kita harapkan kemurnian dari gerakan ini, tentu akan terus dapat diperjuangkan," kata Helmy usai pertemuan.

"Meski kami juga berharap agar gerakan mahasiswa betul-betul dapat dihindarkan dari adanya kepentingan tertentu yang ingin menunggangi agenda-agenda tersebut," sambung dia.

Dalam pertemuan itu, para tokoh juga memberikan masukan kepada Presiden. Masukan utamanya agar Presiden mengedepankan dialog dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

"Yang kami garis bawahi tadi adalah pentingnya dialog yang ditempatkan dalam bingkai NKRI. Kepentingan bangsa yang perlu kita utamakan. Sehingga kalau kepentingan bangsa itu menguasai hati kita maka-maka cara-cara kita mengemukakan pendapat juga akan mementingkan kepentingan bangsa. Itu yang kami sampaikan," tutur Ketua PGI Henriette.

"Dan kami berkesan bahwa itu juga yang dilakukan bapak presiden. Mencoba untuk berdialog. Berdialog secara kultural," sambung dia.

Selain itu, para tokoh bangsa juga memberikan masukan terkait RUU dan UU yang dinilai bermasalah. Ketua PGI Romo Suharyo mengungkapkan para tokoh menyampaikan pentingnya diskusi dengan berbagai macam kepentingan. Hal itu, kata dia, juga sejalan dengan sikap Jokowi.

"Diskusi berbagai macam kepentingan. Jadi Bapak Presiden, bercerita yang merangcang KUHP itu profesor-profesor dari berbagai macam perguruan tinggi di Indonesia. Sudah sejak lama, sudah sejak 56 tahun. Dan tadi beliau katakan, tinggal memilih kepastiannya kan kita tidak mau pakai UU Kolonial, tetapi memakai UU yang disusun oleh negara kesatuan RI yang menyusun sekali lagi para ahli hukum, pakar-pakar, profesor-profesor," papar Romo Suharyo.

"Tetapi Pak Jokowi sebagai presiden berprinsip masuk dari masyarakat, masukan dari lembaga manapun akan didengarkan. Dan akan didiskusikan sampai waktunya nanti akan disahkan. Entah kapan," sambung dia.

(spiritriau.com)