MEDIALOKAL.CO – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tidak akan melindungi kader PDIP, termasuk Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Nama Hasto sendiri terseret dalam pusaran kasus suap komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Hal itu setelah stafnya, Saeful Bahri mengiyakan bahwa uang suap Rp900 juta didapat dari Hasto.

Sementara, politisi PDIP Harun Masiku juga sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Terbaru, Harun disebut KPK telah kabur ke luar negeri sebelum ditetapkan tersangka oleh KPK pada Kamis (9/1).

“(Presiden Jokowi) Tidak akan (melindungi). Ini negara hukum, bukan negara kekuasaan,” tegas Jurubicara Istana Kepresidenan, Fadjroel Rahman, Senin (13/1/2020).

Fadjroel juga menegaskan, bahwa semua orang sama di mata hukum.

Presiden juga menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku.

Karena itu, orang nomor satu di Indonesia tersebut menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK.

“Apabila terkena pada siapapun, hukum harus tegak di negara ini. Itu saja,” terang dia.

Saat ini, Presiden Jokowi tengah menunggu surat pengunduran diri Wahyu Setiawan yang dikirimkan KPU.

“Presiden Jokowi akan meminta pendapat langsung dari KPU, dari Bawaslu dan juga dari DKPP,” tuturnya.

Sebelumnya, Sekjen PDPI Hasto Kristiyanto meminta Harun Masiku menyerahkan diri ke KPK.

“KPK kami dukung, ya karena itu bagian dari kewenangan KPK,” ujarnya, di sela Rakernas I dan HUT PDIP ke-47 di Jiexpo Kemayoran, Minggu (12/1/2020).

Bahkan, politisi asal Yogyakarta itu mengaku siap mendatangi lembaga antisaruah tersebut.

Yakni untuk memberikan keterangan terkait kasus yang menyeret namanya sebagaimana pengakuan Saeful Bahri.

Saeful menyatakan, bahwa uang suap uang diberikan kepada Wahyu Setiawan berasal dari dirinya.

“KPK sudah menyatakan, kami berikan dukungan dalam hal tersebut,” katanya.

Kesanggupannya itu merupakan bagian dari tanggung jawabnya sebagai warga negara.

Akan tetapi, Hasto curiga bahwa selalu ada kasus yang muncul saat gelaran besar digelar PDIP.

“Setiap kami mengadakan kegiatan-kegiatan besar seperti ini, sebagaimana kongres pertama, keempat, kongres kelima, (selalu) ada persoalan, itu bukan sebuah kebetulan,”

“Karena itu, kami telah menyiapkan diri karena tanggung jawab sebagai warga negara itu harus menjunjung hukum tanpa terkecuali,” pungkas Hasto.

(pojoksatu.id)