Pemkab Humbang Hasundutan Anggarkan 1.6 M Untuk Bibit Bambu, KPPH: Kebijakan yang Tidak Etis


Loading...

MEDIALOKAL.CO - Pengadaan bibit bambu dengan anggaran 1.6 M oleh pemerintah kabupaten (Pemkab) Humbang Hasundutan tengah ramai diperbincangkan di dunia maya oleh berbagai kalangan masyarakat setempat. Terutama yang sering diperbincangkan di salah satu grup Facebook dengan nama Kabar-kabari HumbangHasundutan.

Menyikapi informasi tersebut, Komunitas Pemuda Peduli HumbangHasundutan (KPPH) menyayangkan kebijakan Pemkab yang dirasa tidak tepat dan tidak etis.

"Bahwa Pemkab Humbang Hasundutan melalui Dinas Lingkungan Hidup terlalu berlebihan dalam pengadaan bibit bambu yang memakan anggaran sangat besar. Dan dirasa ada sekelompok oknum yang terlibat dalam pengadaan bibit tersebut dengan alokasi anggaran 1.6 M untuk kepentingan tertentu." Pungkas Bangkit Aritonang selaku Koordinator KPPH. Jumat (14/02/2020).

Lanjut Aritonang, sebelumnya melalui pemberitaan media metrokampung.com pada Selasa (11/02/2020), Pemkab Humbang Hasundutan melalui Kadis Lingkungan Hidup Humbang Hasundutan, Ir. Minrod Sigalingging didampingi Kabid Pemulihan dan Pemeliharaan Lingkungan, Halomoan Simanulang menjelaskan bahwa Dana Hibah yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Reboisasi (DR) ini sebelumnya dialokasikan kepada 10 kelompok tani dengan rincian detailnya 1 kelompok tani perkecamatan. Namun mengingat aliran sungai yang berada di kecamatan Lintong Ni Huta dan Peranginan tidak memenuhi syarat. Maka penyaluran dana hibah hanya terealisasi untuk 8 kelompok tani diantaranya kecamatan Dolok Sanggul, Pollung, Onan Ganjang, Bakti Raja, Sijamapolang, Tarabintang, Perlilitan dan Pakkat.

Setelahnya dana yang sudah diposkan untuk penanaman bambu sekitar 2.5 M menjadi Silpa Anggaran tahun 2019 di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) senilai 700 juta. DBH yang terserap oleh ke 8 kelompok tani sebesar 1.6 M dengan rincian 200 juta perkelompok tani untuk kapasitas bibit sebanyak 5000 hingga 7000 bibit. Penerima bantuan bibit akan diverifikasi oleh pihak DLH sesuai syarat dan ketentuan.

Menurut Aritonang, dana tersebut sangatlah besar hanya untuk sekedar pengadaan bibit bambu.

"Bukankah Dinas Lingkungan Hidup sudah menyediakan pasokan bibit pohon untuk reboisasi daerah aliran sungai. Sehingga dana hibah bisa dialihkan untuk sektor yang lebih diutamakan. Bisa jadi kelompok tani yang disebutkan adalah permainan segelintir oknum bermain bisnis." Ungkapnya

"Ini adalag masalah yang serius meski tujuannya mengatasi bencana longsor yang lokasinya belum jelas kita ketahui. Kita harap Pemkab HumbangHasundutan lebih jeli mengelola anggaran. Jika perlu dilakukan sosialisasi secara akurat terhadap masyarakat agar pengalokasian anggaran sesuai dengan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat." Lanjut Aritonang yang juga merupakan pemuda asli kecamatan Lintongnihuta.

Senada dengan itu Ganda M Sihite selaku Sekretaris Komunitas Pemuda Peduli HumbangHasundutan (KPPH) menyatakan bahwa pengadaan bibit bambu dengan anggaran sebesar 1.6 M perlu ditinjau ulang oleh Pemkab HumbangHasundutan. Apakah tepat sasaran atau memberikan kemanfaatan terhadap masyarakat. Karena jika diperhatikan bahwa sasaran alokasi yang dimaksud oleh Pemkab adalah mengantisipasi longsor di Daerah Aliran Sungai (DAS) tapi sejauh ini dan sudah beberapa tahun belum pernah ada informasi yang menyatakan bahwa terjadinya longsor di DAS tersebut. Justru yang ada longsor terjadi di HumbangHasundutan itu merupakan didaerah curam di bahu jalan semisalnya di kecamatan Pakkat, jalan arah kecamatan Pollung dan beberapa daerah lainnya.

“Walaupun beredar berbagai opini dikalangan masyarakat maupun media atau media sosial, seperti anggaran dana tersebut berasal dari Kementerian Lingkungan Hidup, dari Dana Bagi Hasil yang SILPA lah ataupun ada klarifikasi oleh instansi terkait, tetap juga pengadaan bibit bambu dengan 1.6M menjadi pertanyaan dan tidak tepat sasaran. Mengingat di HumbangHasundutan juga banyak bambu, seperti di Doloksanggul, di Kecamatan Pakkat dan beberapa kecamatan lainnya, sehingga saya rasa tidak perlu mengucurkan dana sebesar itu untuk pengadaan bibit bambu jika betul niat Pemkab untuk mengantisipasi longsor di Daerah Aliran Sungai (kalaupun longsornya ada)”. Papar Ganda M Sihite.

Dengan dana sebesar itu, lanjut Ganda haruslah tepat sasaran guna keberlangsungan ekosistem alam. Dan juga kata Ganda, kelompok tani yang dimaksudkan Pemkab untuk menerima dana pengadaan bibit itu tidak jelas oknumnya.

"Jika pun memang anggaran sebesar itu setidaknya sasarannya tepat, entah itu dialihkan ke yang lain guna menunjang keberlangsungan ekosistem alam atau merawat kembali hutan yang hari ini kian habis di jajali oleh para ilegal loging atau korporasi lebih berfaedah ketimbang bambu yang katanya antisipasi longsor di Daerah Aliran Sungai yang tidak kita tau yang mana. Ditambah juga 8 kelompok tani yang dimaksudkan untuk menerima Dana pengadaan bibit itu tidak tau yang mana, bisa jadi masyarakat berasumsi yang tidak tidak akan hal itu”. Ujarnya.

"Jadi kami meminta agar Pemkab mempertimbangkan serta meninjau ulang kembali kebijakannya dalam pengadaan bibit bambu sebesar 1.6 M ini. Agar anggaran sebesar itu tidak terbuang secara sia-sia yang seperti kita ketahui insiden yang hampir sama di di Ibukota pengadaan patung bambu dengan anggaran yang besar tapi manfaatnya hanya sementara. Jadi untuk itu kami harap Pemkab merealisasikan program kerja dengan anggaran yang tepat sasaran sesuai dengan Motto Humbahas yaitu HEBAT," tutup Ganda.

Berdasarkan beberapa sikap tersebut KPPH meminta agar Pemkab memberikan wacana dan kebijakan yang tepat sasaran agar masyarakat tidak berasumsi dan beropini yang lain lain. Di samping itu juga diharapkan masyarakat jangan mempolitisirnya dengan kepentingan politik menjelang Pilkada 2020 yang mana jadi bahan untuk saling menyerang antara sesama pendukung.

Walaupun Petahana akan mencalonkan kembali, tapi tetap segala kebijakan yang tidak pro rakyat dan tidak etis wajib dikritisi dan dipertanyakan, Karena masih dalam masa jabatannya.

Dan ditekankan juga bahwa KPPH bersikap tidak berpihak pada barisan siapapun, tetapi berpihak terhadap masyarakat Humbang Hasundutan. (Rilis)






Loading...

[Ikuti Medialokal.co Melalui Sosial Media]



Tulis Komentar