BENGKALIS, Medialokal.co – Pintu KONI selalu terbuka lebar untuk para pengurus cabang olahraga (cabor) yang ingin mendapatkan informasi apa saja seputar KONI, termasuk penggunaan dana hibah. Justru, hanya melalui KONI lah, pengurus cabor bisa mendapatkan informasi yang tepat dan akurat.

Hal itu disampaikan Ketua Umum KONI Kabupaten Bengkalis, Darma Firdaus S kepada wartawan menanggapi adanya pemberitaan, sejumlah pengurus cabor menyatakan sikap mosi tak percaya terhadap dirinya dalam penggunaan dana hibah KONI tahun anggaran 2019.

“ Saya khususnya selaku Ketua KONI, tidak pernah mempersulit kawan-kawan cabor untuk bertemu dengan saya, silahkan datang ke kantor, pintu selalu terbuka lebar. sejauh itu untuk kebaikan bersama dan untuk kemajuan dunia olahraga di Kabupaten Bengkalis, saya siap melayani kawan-kawan cabor,” katanya kepada wartawan, Senin pagi (13/4/2020) kemaren.

Menurut pria yang akrab disapa Ucok tersebut, dengan langsung menemui dirinya, maka pengurus cabor bisa mendapatkan informasi yang benar seputar penggunaan dana hibah, dibandingkan dengan informasi yang berkembang di luar.

“Saya katakan demikian karena bisa jadi informasi ini didapat dari sumber-sumber yang tidak objektif, yang memang tidak suka dengan saya. Sehingga informasi yang berkembang pun menjadi bias,” katanya lagi.

Terkait tudingan penggunaan dana hibah di APBD Perubahan tahun 2019 sebesar Rp. 5 miliar yang pendistribusian tidak sesuai peruntukannya dan terindikasi diselewengkan. Ucok mengatakan, Rp 5 miliar tersebut merupakan bagian dari total dana hibah yang diterima oleh KONI Bengkalis tahun 2019 sebesar Rp12 miliar. Dalam NPHD, sudah disebutkan penggunaan dana ini dalam bentuk belanja langsung, belanja tak langsung dan belanja pembinaan.

“ Ini sudah menjadi panduan kita tidak bisa lari dari situ, berapa belanja langsung, belanja tak langsung dan belanja pembinaan, itulah yang kita pakai, sudah sesuai dengan NPHD,” katanya.

Terkait dana Rp 5 M untuk 3 pos anggaran yakni bonus atlet Rp. 1,8 M, pembelian peralatan utk 23 cabor sebesar Rp 2,5 M juga operasional kesekretariatan Rp 700 Juta. Ucok mengatakan itu adalah usulan RKA dari Disparbudpora ke BPKAD. Begitu sudah disahkan, maka Rp 5 miliar ini menjadi satu kesatuan dengan dana hibah yang sudah dicairkan sebelumnya, tidak berdiri sendiri. Setelah melakukan evaluasi, KONI selanjutnya melakukan pergeseran anggaran, namun tetap mengacu kepada NPHD, untuk menyesuaikan dengan kebutuhan penggunaan dana saat itu. sehingga, ketika KONI mengajukan pencairan, item-itemnya tidak lagi berdasarkan usulan dalam RKA.

“ Pergeseran anggaran dalam satu pos belanja itu dibenarkan. untuk belanja pembinaan, dalam NPHD misalnya tertera Rp 5 miliar ya tetap kita belanjakan Rp 5 miliar. namun jumlah anggaran per sub kegiatan dari belanja pegawai ini kita geser menyesuaikan dengan kebutuhan saat itu,” jelas Ucok.

Itu sebabnya, sambung Ucok lagi, cabor-cabor tidak menerima dana pembinaan sesuai dengan usulan dalam RKA, karena telah dilakukan pergeseran.

“ Kalau ada cabor yang sama sekali tidak mendapatkan dana pembinaan, saya tak tahu 7 cabor ini apa saja, kalau tau mungkin bisa saya jelaskan case by case. Namun secara garis besar, bisa saja cabor bersangkutan tidak mengajukan usulan, atletnya tidak ada, atau menurut tim verifikasi tidak memenuhi persyaratan,” terang Ucok.

Terkait adanya tudingan besaran dana pembinaan ke cabor tanpa indikator yang terukur, Ucok menjelaskan, cabor berprestasi tetap mejadi acuan utama. Selain itu, ada indikator lain yang menurut KONI perlu diperhatikan yaitu cabor-cabor yang dipertandingkan pada Porprov mendatang.

“Ada cabor unggulan tuan rumah dengan nomor pertandingan cukup banyak. Pada cabor ini, kita berusaha untuk setidaknya menyaingi perolehan medali tuan rumah. Sehingga target perolehan medali bisa tercapai dan berharap juara umum tetap kita pertahankan.

" Sebenarnya banyak klarifikasi yang ingin disampaikan. Namun, rasanya tak maksimal kalau hanya melalui pemberitaan. akan lebih baik, cabor yang merasa tidak puas menemui dirinya, nanti akan dijelaskan lengkap dengan data pendukung.

“Soal mosi tak percaya itu hak kawan-kawan cabor, tapi selaku Ketua Umum KONI, saya berkewajiban meluruskan informasi yang salah dan berkembang di luar sana. Kalau niat kita sama, memajukan dunia olahraga di Kabupaten Bengkalis, ayo duduk semeja, buang yang keruh ambil yang jernih,” ujarnya lagi ***(Sbi)