SIAK, Medialokal.co - Pemerintah Kabupaten  Siak belum memberlakukan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) sebab masyarakat di daerah belum ada yang terjangkit positif Covid-19. 

"Tadi telah berlangsung nya Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Gubernur dan Forkompimda Provinsi dan juga seluruh kabupaten kota se-Provinsi Riau, terkait dengan persiapan masing-masing kabupaten kota untuk mengusulkan pembatasan sosial berskala besar," kata Bupati Siak Alfedri, usai Vidio Confernce bersama Gubernur Riau diruang Pucuk Rebung Senin (13/4/2020).

Lanjut Bupati Siak, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 tahun 2020, sebagaimana Pekanbaru sudah ditetapkan sebagai PSBB oleh Menteri Kesehatan. Tetapi masing-masing daerah tentu situasi dan kondisinya berbeda di Siak sampai hari ini untuk kasus yang positif Covid-19 Belum ada. 

"Untuk PDP kita ada 10 yang dalam perawatan, 1 di Pekanbaru warga Perawang. 5 di RSUD Tengku Rafian, 3 sudah pulang karena sudah sembuh dan 1 meninggal," ujarnya. 

Sedangkan orang dalam pemantauan (ODP) berjumlah 1.758. Untuk PDP sebarannya belum ke seluruh kecamatan. Baru 5 kecamatan, yaitu Siak, Tualang, Kandis, Sungai Apit, dan Sabak Auh. 

"Sekarang baru 5 Kecamatan yang PDP dari yang 10 tadi, 9 kecamatan sampai sekarang belum ada PDP dan positif Covid-19. Jadi artinya kalau mengajukan PSBB tentu harus seperti daerah lain, di antaranya Kota Pekanbaru itu sudah banyak positif, apalagi Bogor dan Bekasi. Untuk di Siak ini belum ada yang tejangkit positif Corona mudah-mudahan tidak ada. Nah tentu ini kepeduliannya dulu, baru nanti kesiapan anggaran, jejaring pengaman, aspek sosial, alat kesehatan, dan lain-lain," ujarnya. 

Lanjut, Bupati mengatakan, begitu juga disetiap kampung, pemerintah kabupaten sudah rapat dengan camat agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKAM) di revisi, terutama menyiapkan masker ke seluruh rumah tangga, termasuk hand sanitazer, pencuci tangan, dan lain-lain itu disiapkan oleh masing-masing kampung.

"Begitu juga perusahaan, kita sudah surati melalui forum Corporate Social Responsibility (CSR) ada yang membantu alat pelindung diri (APD), ada yang sudah membantu sembako dan disinfektan," tambah nya lagi

"Kami sudah minta kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyiapkan proposal pemetaan dan datanya. Dan itu juga untuk merevisi anggaran atau pembahasan anggaran," tutup nya. (Adv)