BENGKALIS, Medialokal.co - Balai Benih Ikan Air  Tawar UPT Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis yang berada Desa Papal Kecamatan Bantan dinilai tidak tidak memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Pasalnya, investigasi dilapangan oleh awak media beberapa waktu lalu serta menurut keterangan dari kepala UPT Balai Benih Ikan Air  Tawar Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis Heriwahyudi, bahwa dalam waktu satu tahun pemerintah daerah harus mengeluarkan biaya operasional ratusan juta rupiah, salah satunya untuk keperluan gaji honorer yang berjumlah 9 orang, stiap orang digaji perbulan 2.8 juta dan total selama satu tahun 302.4 juta rupiah pertahun, belum lagi pengeluaran untuk biaya pembenihan.

Selain itu, sejumlah fisik bangunan juga terlihat sudah tidak layak dipakai, seperti plafond, kaca,  lantai dan jendela mengalami rusak parah.

Kepada wartawan Heriwahyudi kepala UPT Balai Benih Ikan Air  Tawar desa Papal Mengatakan, Saat ini kita ada pembenihan nila merah, kakap dan Pembesaran, kalau untuk pembenihan saat ini kita memenuhi kebutuhan Bantan, Bengkalis sama Bukit Batu.

“Bibit ini dijual perekor kalau ukuran 2-3 Rp 200 rupiah dan ukuran 3-5 Rp 250 Rupiah, biasanya kalau masyarakat kecil beli paling 5000 ekor ada juga 2000 ekor.” Kata Heri (1/6) beberapa waktu lalu.

Heri Melanjutkan, Kegiatan ini bersumber dari APBD Kabupaten Bengkalis, hasil penjualan nanti dimasukan kedalam Pendapatan Asli Daerah ( PAD ).

“Mengenai Anggaran Kita kolegtif, kalau tahun kemaren itu anggaran sekitar 500 juta untuk semua UPT, kalau untuk UPT sini ( Papal-red ) tidak besar, pertahun itu kita 500 ribu harus keluar untuk benih.

“Untuk tahun ini karena ada covid ini mungkin tidak sampai 500 juta pertahun, itupun besar di honorer karena honor kita ada 9 orang.” Ucap Heri

Ketika ditanya apakah biaya penggeluaran sesuai dengan hasil pendapatan pertahun, Eri menjelaskan kalau pemerintah ini besar nya biaya di honorer dan penganggaran juga besarnya di honorer, 1 orang di gaji perbulan 2.800 .000 x 9 orang, kalau operasional tidak begitu besar.” tutur Heri

Dari penjelasan Eri tersebut dapat disimpulkan usaha pembenihan tersebut tidak menguntungkan sama sekali bagi Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) Kabupaten Bengkalis, dan terkesan di paksakan harus beroperasi setiap tahunnya.

Disinggung banyak bangunan yang sudah tidak layak dipakai seperti tidak terawat, Eri mengatakan,” kemaren kita sudah sampaikan juga kedinas bahwa kondisi nya itu mau diperbaiki juga tidak bisa, mau di bersihkan juga takut karena kemaren sempat terkena puting beliung.” pungkas Heri lagi

Sementara itu, Askori anggota DPRD Kabupaten Bengkalis dari komisi II sempat angkat bicara, ia menegaskan agar pihak Dinas Perikanan dan Kelautan Bengkalis serius mengelola UPT Balai Benih tersebut.
 

"Kita menegaskan kepada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bengkalis agar benar - benar serius dalam mengelola UPT balai benih. karena setiap Tahun anggarannya selalu dimasukkan dalam APBD jika UPT ini sudah tidak layak, dan tidak bisa dikelola dengan baik oleh OPD terkait, lebih baik kita tutup saja. Karena sudah sangat jelas merugikan Pemerintah Daerah," Kata Askori sebagaimana dikutip dari pemberitaan dari sejumlah awak media pada tanggal 7 Mei 2020 lalu.***(*)