PEKANBARU - Berfluktuasinya harga kelapa rakyat di Indragiri Hilir membuat kondisi petani semakin menjerit. Petani Inhil belum bisa menikmati sepenuhnya anugrah sebagai penghasil kelapa terbesar di dunia itu. Pasalnya, harga masih dipermainkan pleh pihak-pihak yang selalu mencari keuntungan sepihak.

''Kita sudah bertekat untuk mengarahkan anggaran pembangunan ke basis-basis produksi kelapa disana. Rakyat harus didukung untuk menggerakkan ekonominya, mulai dari program pembangunan hingga upaya peningkatan kualitas kelapa rakyat. Tahun 2019 kita akan mulai, dan tahun ini sudah disusun,'' ujar anggota Komisi II DPRD Riau Agus Triansyah kepada GoRiau.com, Selasa, (13/3/2018).

Ksrenanya, DPRD Provinsi Riau mendorong anggaran tahun 2019, dikhususkan untuk meningkatkan kualitas perkebunan kelapa di Indragiri Hilir (Inhil). Dengan dana itu nantinya, diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan daya saing daerah penghasil kelapa terbesar didunia ini.

Diungkapkan Agus Triansyah sudah saatnya daerah hamparan kelapa terluas di dunia ini dimaksimalkan produktivitasnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat setempat. Oleh karena itu, pihaknyapun berharap Dinas Perdagangan mengusahakan kelengkapan dokumen dan data yang dibutuhkan sehingga membantu melancarkan arus perdagangan dan bantuan keuangan yang diharapkan.

 

"Kita di Komisi II ini kan banyak yang dari inhil, jadi kita sepakat mendorong dana dari provinsi tahun 2019 ini dialokasikan sebagian besar untuk daerah penghasil kelapa itu. Jadi kita juga berharap dinas perdagangan melengkapi administrasi yang dibutuhkan, supaya penyalurannya bisa lancar," ujarnya.

Agus kemudian menjelaskan pihaknya akan mengupayakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki peran atas pengelolaan kelapa ini nantinya. Hal itu karena menurutnya selama ini, pengelolaan kelapa dikuasai oleh perusahaan - perusahaan yang tidak melibatkan daerah secara langsung.

Dikhawatirkan, jika dikuasai oleh perusahaan dan bukan daerah, akan lebih terbuka peluang adanya kecurangan oleh pihak - pihak tertentu. Misalnya dalam hal menaikkan harga jual, oleh karena itu, perlu dikaji lebih lanjut agar masyarakat yang lebih diuntungkan.

"Jadi begini formatnya nanti kita akan menyiapkan BUMD untuk mengelola kelapa itu, karenakan selama ini dikuasai oleh perusahaan - perusahaan tanpa melibatkan daerah. Kita mengantisipasi juga terbukanya kesempatan bagi pihak-pihak tertentu untuk 'bermain' disana," tuturnya.

Selain itu, menurutnya selama ini produksi kelapa didaerah Inhil memang telah memiliki banyak pembeli. Sayangnya, tingkat harga jual di masyarakat masih rendah, dan ini juga harus diperhatikan.

"Sebenarnya pembeli sudah banyak dari berbagai daerah, hanya saja harga jual ditangan masyarakat itu rendah dan turun. Ini juga yang kita harapkan dengan BUMD akan mampu menaikkan harga jual itu," tambahnya. (*)

 

 

 

 

 

Sumber : GoRiau.com