JAKARTA - Sejumlah acara bertemakan #2019GantiPresiden di beberapa daerah tak mendapatkan izin kepolisian setempat. Waketum Gerindra Fadli Zon menilai saat ini aparat polisi menjadi alat kepentingan politik.

"Masyarakat melihat sekarang kepolisian berpihak kepada pihak tertentu dan kelihatan polisi ini menjadi alat politik," kata Fadli kepada detikcom, Sabtu (25/8/2018).

Fadli mengatakan kepolisian terkesan 'pilih kasih' dalam memberikan izin kegiatan. Dia menyebut, andai acara yang digelar mendukung Joko Widodo (Jokowi), polisi memberikan izin.

"Sementara itu kalau kita lihat yang punya aspirasi lain, misal yang tetap Jokowi itu diperbolehkan. Ini kan menunjukkan ketidakadilan yang nyata," ujarnya.

Ia menegaskan, gerakan #2019GantiPresiden sah di mata hukum. Masyarakat memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat di muka publik. Hal ini tertuang dalam UUD 1945.

Karena itu, Fadli menilai, aparat kepolisian tidak punya wewenang untuk melarang kegiatan yang diselanggarakan pendukung #2019GantiPresiden.

"Menurut saya itu jelas pelanggaran terhadap konstitusi. Gerakan 2019 Ganti Presiden itu adalah gerakan yang sudah lama, murni datang dari masyarakat, kemudian tidak terafiliasi dengan partai manapun," ucap Fadli.

"Selama ini gerakan 2019 Ganti Presiden itu selalu gerakan damai. Jadi jangan menarik mundur demokrasi kita," imbuh dia.

Diketahui, polisi menolak izin acara Deklarasi #2019GantiPresiden di Surabaya, Jawa Timur. Deklarasi itu rencananya digelar pada Minggu (26/8). Polda Jatim menegaskan rencana aksi itu batal dilaksanakan karena tidak mendapat izin kepolisian.

"Tidak jadi dilaksanakan, ndak ada deklarasi, kan kami tolak izinnya. Nanti dikhawatirkan akan mengganggu ketertiban masyarakat. Jadi itu STTP-nya (Surat Tanda Terima Pemberitahuan) kita tolak," ungkap Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera, Jumat (24/8).

Selanjutnya, deklarasi #2019GantiPresiden juga mendapat perhatian serius dari aparat keamanan di Pekanbaru, Riau. Polda Riau meminta acara tersebut dibatalkan.

"Saya harapkan, di sini saya tegas, saya nyatakan batalkan itu. Batalkan. Nggak ada manfaatnya, mudaratnya banyak," kata Kapolda Riau Brigjen Widodo Eko Prihastopo seusai acara pisah-sambut dengan Kapolda lama, Irjen Nandang, di Mako Brimob Polda Riau, Jl KH Ahamad Dahlan, Pekanbaru, Jumat (24/8).

(detik.com)