SIAK - Pakar Lingkungan DR. Elviriadi menilai penanganan Karhutla di Sumatera dan Kalimantan khususnya Propinsi Riau saat ini masih terkendala masalah data base khusus untuk lahan gambut.

"Ya, kendalanya di luas gambut per Kabupaten/Kota dan tingkat kerusakannya,"Kata Kepala Departemen Perubahan Iklim Majelis Nasional KAHMI itu.

Untuk mengatasi itu, tambah Elv, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) perlu melibatkan Kementerian Dalam Negeri agar memberi instruksi kepada Pemprov seluruh indonesia,"Kata Pengurus Muhammadiyah Riau itu.

Saya kira secepatnya KLHK harus minta bantuan Kemendagri, soalnya agenda penyelamatan gambut di daerah belum maksimal. Pemerintah Kabupaten Kota tidak memiliki hubungan vertikal dengan KLHK, Badan Restorasi Gambut (BRG), atau gerakan konservasi lainnya.

Saat ini selain soal database fisik gambut, ada 3 persoalan krusial yang menyandera pemulihan gambut Pertama, eksplorasi lahan rawa gambut di Riau, Sumatera, Kalimantan dan Papua telah sampai ke ambang batas kritis. Rata rata sudah irreversible drying (tak bisa dibasahi lagi) dan sukar dipulihkan.
Kedua, adanya kelompok ilmuan di perguruan tinggi yang menyelewengkan ilmunya sehingga membenarkan perusakan gambut dan hutan.

Mereka berkomplot dengan penjarah lingkungan dengan menggugat PP 71/2014 tentang kadar muka air 40 cm dan perlindungan gambut. Bermanuver mengirim rilis ke KLHK menyakinkan bahwa konversi gambut ke sawit jutaan hektar bisa melestarikan keanekaragaman hayati.

Ketiga, gerakan mulia pemulihan ekohidrologi gambut seperti dari ICCTF, UCLA, dan lain lainnya kurang disambut pejabat struktural di kabupaten kota. Nah, ini semua memerlukan konsolidasi besar besaran antara KLHK, Kemendagri, Founding internasional dan pendekatan sosiologi pedesaan yang jitu. Saya selalu punya harapan positif, " tandas putra Meranti. (Rif)