KPU Heran SBY WO: Masa Teriak Dua Periode Provokatif?
MEDIALOKAL.CO - KPU heran dengan aksi walk out (WO) Ketum Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dari sekilas info yang didapat KPU, alasan WO SBY tak kuat.
"Saya juga tidak memahami, karena sampai sekarang belum ada laporan yang dimaksud ungkapan provokatif itu seperti apa," kata Komisioner KPU Wahyu Setiawan di Hotel Bidakara, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (25/9/2018).
"Masa meneriakan dua periode dianggap provokatif?" imbuhnya.
KPU mempersilakan SBY melapor. KPU juga tak keberatan dengan kritik soal acara kampanye damai itu.
"Ya, kami mempersilakan semua pihak untuk memberikan saran, masukan, kritik ke KPU sebagai penyelenggara pemilu," ujar Wahyu.
Sebelumnya AHY bicara sejumlah kejanggalan saat deklarasi kampanye damai di Monas pada Minggu (23/9). Salah satunya terkait kampanye yang dilakukan Projo.
"Pak SBY menggunakan haknya juga untuk meninggalkan acara lebih dulu karena kita semua melihat bahwa banyak hal yang tidak sesuai dengan apa yang sudah dianjurkan dan juga sudah diatur oleh KPU," kata AHY saat ditemui usai perayaan Hari Nasional Arab Saudi di Hotel Sultan, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Senin (24/9).
"Termasuk dilarang untuk menggunakan atribut-atribut partai, termasuk mengkampanyekan secara spesifik, karena itu adalah kampanye damai. Dan atribut itu dibagikan, disiapkan oleh KPU, yang kecil-kecil itu," sambung AHY.
(detik.com)


Berita Lainnya
Ahmad Fuad di Tunjuk Jadi Plt PPP Inhil, Andi Rusli Terima Keputusan
Sebanyak 389 Remaja Mendaftar Ikut Remaja Bernegara Provinsi Riau
Berbeda Pandangan dengan Pemkab, DPRD Inhil Ngotot Perjuangkan Kesehatan Gratis Untuk Rakyat, APBD Inhil 2026 Tertunda Disahkan
Dianggap Bisa Menjadi Jembatan Antara Tokoh Senior dan Tokoh Muda, Pirman Dinilai Layak Pimpin KKSS Inhil
Keterlambatan Pengesahan APBD Inhil, DPRD: Dokumen RAPBD Belum Diserahkan Pemkab
Data Pemutakhiran Pemilih Riau Lebih Lima Juta
Ahmad Fuad di Tunjuk Jadi Plt PPP Inhil, Andi Rusli Terima Keputusan
Sebanyak 389 Remaja Mendaftar Ikut Remaja Bernegara Provinsi Riau
Berbeda Pandangan dengan Pemkab, DPRD Inhil Ngotot Perjuangkan Kesehatan Gratis Untuk Rakyat, APBD Inhil 2026 Tertunda Disahkan
Dianggap Bisa Menjadi Jembatan Antara Tokoh Senior dan Tokoh Muda, Pirman Dinilai Layak Pimpin KKSS Inhil
Keterlambatan Pengesahan APBD Inhil, DPRD: Dokumen RAPBD Belum Diserahkan Pemkab
Data Pemutakhiran Pemilih Riau Lebih Lima Juta