MEDIALOKAL.CO - Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV KSP, Ali Mochtar Ngabalin, bicara soal status bencana atas gempa bumi yang terjadi di Sulawesi Tengah. Dia menilai status 'bencana nasional' untuk gempa Sulteng itu belum tepat. 

Ngabalin mengatakan salah satu syarat untuk menetapkan musibah menjadi bencana nasional yakni ditinjau dari sistem pemerintahan daerah setempatnya. Hingga kini, sistem pemerintahan di Sulteng, baik tingkat provinsi, kabupaten dan kota masih berjalan.

"Itu kan salah satu syarat untuk menetapkan 'bencana nasional' itu kan ketika pemerintahannya tidak berfungsi. Kalau ini kan semua pemerintahan berfungsi, gubernur, bupati dan wali kota, semua berfungsi, mekanismenya berfungsi, instruksi untuk dinas berfunsgi, sehingga tidak ada alasan yang bisa memenuhi terkait desakan penetapan bencana nasional," kata Ngabalin kepada detikcom, Senin (1/10/2018).

Ngabalin juga mengatakan sejak musibah gempa itu terjadi, koordinasi bantuan dari pemerintah pusat dengan pemerintah daerah berjalan dengan baik. "Jadi konsentrasi ini yang memang harus dilakukan," katanya.

Dia juga mengatakan dari koordinasi yang baik itu, upaya untuk pemenuhan kebutuhan yang mendesak bagi korban gempa Sulteng itu bisa dilakukan dengan baik. 

"Dari sarana hubungan komunikasi, tapi semua bisa teratasi oleh pemerintah, baik komunikasi, penerangan, kebutuhan bahan pokok, evakuasi korban, kebutuhan genset dan lain-lain semua terpenuhhi yang sekarang dilakukan pemerintah. Karena itu sekarang tidak ada alasan yang cukup jadi bencana nasional," katanya.

Ngabalin juga menanggapi adanya penilaian bahwa pemerintah dianggap tidak mampu mengatasi penanggulangan bencana di Sulteng. Dia mengatakan penilaian semacam itu bisa mengganggu konsentrasi pemerintah terkait penanganan bencana itu.

"Menanggapi penilaian orang bahwa pemerintah tidak sanggup, pemerintah lemah, ini semua adalah pernyataan yang menurut saya tidak boleh ada orang ganggu konsentrasi pemerintah, karena semua bisa teratasi," katanya.

Sementara itu, terkait dengan adanya bantuan dari luar negeri untuk bencana di Sulteng itu, Ngabalin mengatakn itu sebagai bentuk solidaritas antar negara. Bantuan itu juga timbul karena adanya hubungan baik antara Indonesia dengan negara-negara tersebut. 

"Adapun bantuan luar negeri, ini kan apresiasi dan solidaritas hubungan diplomatik, hubungan negara sahabat yang dibangun Pak Jokowi dan presiden sebelumnya. Mereka menawarkan diri, bukan sekali. Dan Presiden memberikan apresiasi atas itikad baik yang mereka tawarkan minta untuk berpartisipasi atas nama kemanusiaan," katanya.

Dia juga mengatakan, Presiden Jokowi telah memerintahkan kepada Menko Polhukam Wiranto dan Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir untuk menangani bantuan dari luar negeri itu agar bisa tepat sasaran.

(detik.com)