JAKARTA - Puluhan massa dari berbagai organisasi pemuda mahasiswa yang tergabung dalam Komite Aksi Nasional Pemuda Mahasiswa Indonesia (KANPMI) melakukan aksi massa di depan Istana Negara dengan tema “Bangun Persatuan Rakyat, Lawan Seluruh Kebijakan Rezim Anti Rakyat dan Anti Demokrasi dalam momentum hari Sumpah Pemuda, Senin (29/10/18).

Aksi yang berjalan sejak pukul 14.30 dilakukan dengan longmarch dari Patung Kuda menuju Istana Negara. Meskipun aksi longmarch massa aksi sempat dihadang oleh aparat kepolisian, namun massa aksi tetap melanjutkan longmarchnya hingga ke depan istana negara.

Di dalam longmarch, perwakilan dari berbagai organisasi yang tergabung dalam KANPMI menyampaikan aspirasi politik yang disampaikannya ialah aggar rakyat terus memperkuat persatuan perjuangan rakyat dibawah rezim anti rakyat dan anti demokrasi.

Menurut kordinator aksi, Bire, di Indonesia masih banyak persoalan yang mengancam kehidupan rakyat secara ksusu kelas buruh dan kaum tani dan rakyat tertindas lainnya dibawah rezim anti rakyat dan anti demokrasi Jokowi-JK.

Bire melanjutkan problem pokok yang dihadapi oleh kelas buruh dan kaum tani adalah persoalan pemangkasan upah Buruh dan perampasan tanah rakyat yang masih masif .

Selanjutnya, Dendy sebagai wakorlap mengatakan bahwa pemerintahan hari ini dijalankan oleh kapitalisme birokrat yang mengabdikan dirinya terhadap kepentingan kaum pemodal.

Abi, orator perwakilan dari GMNI Jakarta Selatan menyampaikan dalam orasi politiknya hari ini Indonesia juga sedang terancam oleh pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara terhadap rakyat yang ada di daerah papua.

Selain itu, Krisna, orator dari perwakilan Front Nasional mengatakan, Indonesia  di bawah penindasan dan penghisapan Imperialisme, Feodalisme dan Kapitalisme Birokrat telah menjadikan Indonesia sebagai negeri setengah jajahan setengah feodal. Sehingga dari kenyataan tersebut telah menyebabkan rakyat mengalami penderitaan yang sangat dalam. Kemudian, ia juga mengatakan bahwa dari hal tersebut, akses rakyat terhadap pendidikan dan lapangan pekerjaan semakin terbatas.

Selanjutnya, Askar selaku Humas Aksi menyampaikan, aksi yang diselenggarakan oleh KANPMI adalah bentuk kritik terhadap rezim hari ini yang semakin menampakkam watak sejatinya sebagai rezim fasis anti rakyat dan anti demokrasi.

Dikatakannya, Hal itu terbukti dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh rezim hari ini baik eksekutif ataupun legislatif tidak menguntungkan bagi rakyat, diantaranya; kebijakan PP 78/2015 tentang pengupahan, UU ORMAS, UU MD3, Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2018 tentang reforma agraria dan beberapa kebijakan-kebijakan yang belum dijabut diantaranya UU No. 12 Tahun 2012 tentang perguruan tinggi, juga UU Penanaman Modal Asing No. 1 Tahun 1967.

"Masih banyak tumpukan-tumpukan kebijakan politik dan hukum yang berpotensi mengancam kehidupan rakyat secara khusus kaum tani, kelas buruh, pemuda mahasiswa dan rakyat tertindas lainnya itu membuktikan bahwa rezim hari ini tidak lagi merepresentasikan keberpihakannya terhadap rakyat melainkan rezim hari ini sudah memposikan dirinya sebagai pelayan setia terhadap kepentingan kapital monopoli," tutur Askar.

Dia melanjutkan, problem hari ini juga yang sedang dihadapi oleh rakyat adalah persoalan tindakan kriminalisasi dan represifitas aparatur negara terhadap gerakan rakyat yang sedang berjuang memperjuangkan hak atas demokrasinya tak henti-hentinya rezim hari ini menggencarkan tindakan represif, penangkapan dan bahkan pembunuhan terhadap rakyat yang berjuang.

"Situasi tersebut sebagai bukti kongkrit bahwa keadaan rakyat dalam keadaan tidak baik-baik dibawah rezim hari ini yang anti rakyat dan anti terhadap demokrasi rakyat. Maka dari itu kami Komite Aksi Nasional Pemuda Mahasiswa Indonesia menuntuk untuk segera hentikan tindasan dan hisapan yang dilakukan oleh rezim terhadap rakyat. Kami juga menyerukan kepada seluruh gerakan rakyat untuk terus memperkuat persatuan perjuangan rakyat untuk melawan rezim penindas rakyat," tutup Askar selaku Humas Aksi.(rls)