Pilihan
Erisman: "Saya Belum Terima Laporan!"
Kadisdik Riau Cepat Tanggap Bantu Zea Melanjutkan Sekolah!
Bosda Akhir 2024 Masih Tunda Bayar, Banyak Kepsek Dikejar Vendor!
Marto Saputra Siap Ditempatkan Dimana Saja!
Pekanbaru Mudahkan Warga Urus PBG, Wako Resmikan Sip Aman
Rapat Paripurna Pansus DPRD Kota Pekanbaru Sampaikan Rekomendasi LKPj Pemko 2023
Pekanbaru, MEDIALOKAL - DPRD Kota Pekanbaru, sampaikan keputusan DPRD tentang rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru tahun 2023. Keputusan rekomendasi tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Pekanbaru, Senin 10 Juni 2024.
Rapat Paripurna tersebut dihadiri langsung oleh Pj Walikota Pekanbaru Risnandar Mahiwa, Wakil Ketua DPRD Ginda Burnama, Tengku Azwendi, dan Nofrizal. Dalam rapat itu turut hadir Sekda Pekanbaru Indra Pomi Nasution, beserta asisten, seluruh kepala OPD dan camat se-Kota Pekanbaru.
Dalam rapat paripurna tersebut, Pj Walikota Pekanbaru Risnandar Mahiwa mengatakan, ada beberapa rekomendasi yang disampaikan oleh DPRD kepada Pemko Pekanbaru.
"Dan rekomendasi itu akan kita tindak lanjuti. Saya pikir ini memang kegiatan yang rutin dan menjadi tanggungjawab DPRD dalam rangka pertanggungjawaban pemerintah di tahun sebelumnya," ujar Risnandar.
Ia menyebut akan menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan DPRD sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku.
"Akuntabilitas itu tentu perlu kita sampaikan. Dan tentu ini sudah cukup baik, semua ini sudah dibahas dan cukup lama terhadap koreksi-koreksi yang ada, dan hingga hari ini akhirnya rangkaian itu kita selesaikan," katanya.
Diketahui, ada beberapa rekomendasi atau catatan yang disampaikan DPRD terhadap LKPj Pemko Pekanbaru. Diantaranya tambal sulam jalan rusak yang tidak efektif, jalan rusak akibat galian PDAM, IPAL.
Kemudian juga berkaitan dengan peningkatan infrastruktur perkotaan, sistem transportasi yang terintegrasi dan memadai masih perlu dikembangkan. Pemko diminta untuk menyediakan sarana pendukung seperti infrastruktur sistem jaringan transportasi.
Termasuk juga program rumah layak huni, yang menempati rumah layak huni bukanlah pemilik rumah. DPRD menilai kawasana yang terintegrasi dengan rumah layak huni belum tersedia dengan baik.
Bahkan Panitia Khusus (Pansus) dari DPRD Kota Pekanbaru juga menemukan ketidaksingkronan antara pagu yang disajikan dalam LKPj dengan anggaran yang tertuang di APBD tahun 2023.(adv)


Berita Lainnya
Polsek Kuindra Gelar Doa Bersama Syukuran Pembangunan Jembatan dan renovasi sd 020 Parit 14 Kelurahan Sapat
Doa Bersama Syukuran Pembangunan Jembatan Desa Tanjung Pasir Berlangsung Khidmat
Polsek Kemuning Bersama Forkopimcam dan Pemerintah Desa Sekara Panen Jagung Kuartal IV
Pecat 12 Polisi 'Nakal', Kapolda Riau: Tak Ada Toleransi untuk Narkoba
Babinsa Koramil 04/Kuindra Laksanakan Patroli Tapal Batas di Kelurahan Sapat Secara Rutin
Dukung Swasembada Pangan, Danramil 03/TPL Lettu Arm Muchazzar Hadiri Acara Penanaman Jagung Desa Karya Tunas Jaya
Polsek Kuindra Gelar Doa Bersama Syukuran Pembangunan Jembatan dan renovasi sd 020 Parit 14 Kelurahan Sapat
Doa Bersama Syukuran Pembangunan Jembatan Desa Tanjung Pasir Berlangsung Khidmat
Polsek Kemuning Bersama Forkopimcam dan Pemerintah Desa Sekara Panen Jagung Kuartal IV
Pecat 12 Polisi 'Nakal', Kapolda Riau: Tak Ada Toleransi untuk Narkoba
Babinsa Koramil 04/Kuindra Laksanakan Patroli Tapal Batas di Kelurahan Sapat Secara Rutin
Dukung Swasembada Pangan, Danramil 03/TPL Lettu Arm Muchazzar Hadiri Acara Penanaman Jagung Desa Karya Tunas Jaya