TEMBILAHAN – Dari layar Zoom di e-Bilik Diskominfopers, Bupati Indragiri Hilir Herman mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026, Senin pekan ini. Rakor virtual yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir itu menjadi ruang sinkronisasi antara pusat dan daerah dalam menjaga harga tetap bersahabat bagi masyarakat.

Hadir pula Deputi Bidang Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik Dr. Ateng Hartono, serta seluruh kepala daerah se-Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Dari Inhil, jajaran Forkopimda, OPD terkait, dan TPID turut mendampingi Bupati mengikuti jalannya rapat.

Dalam arahannya, Tomsi Tohir menekankan pentingnya penguatan sinergi. Menjaga stabilitas harga, katanya, tidak bisa hanya diurus pusat. Daerah harus hadir mengawal komoditas pangan strategis yang rawan gejolak.

Data yang dipaparkan BPS menunjukkan inflasi nasional Maret 2026 berada pada 0,41 persen secara month to month, dan 3,48 persen secara year on year. Kenaikan dipicu meningkatnya permintaan masyarakat, terutama pada kelompok makanan, minuman, dan transportasi.

Beberapa komoditas menjadi penyumbang utama. Ikan segar, daging ayam ras yang naik 3,30 persen, beras 0,65 persen, telur ayam ras 2,34 persen, cabai rawit yang melonjak 4,74 persen, minyak goreng, hingga daging sapi. Dari sektor transportasi, bensin dan tarif angkutan antarkota juga ikut menekan.

Gejolak harga paling terasa pada daging ayam ras, telur ayam ras, beras, dan cabai rawit. Fluktuasi tinggi membuat harga di pasar tradisional naik turun dalam hitungan hari.

Berdasarkan Indeks Perkembangan Harga minggu ke-2 April 2026, 22 provinsi tercatat mengalami kenaikan IPH, sementara 16 provinsi mengalami penurunan. Komoditas pendorong kenaikan didominasi cabai rawit, bawang merah, dan cabai merah.

Sorotan khusus juga disampaikan Badan Pangan Nasional. Masih ada daerah yang menjual gula pasir di atas Harga Acuan Pemerintah hingga minggu pertama April 2026. Di Riau, tiga kabupaten tercatat, yakni Indragiri Hulu, Kepulauan Meranti, dan Rokan Hulu. Kondisi ini menunjukkan perlunya pengawasan distribusi dan stabilisasi harga agar gula tetap sesuai HAP.

Menutup rakor, pemerintah pusat mendorong daerah mengambil langkah konkret. Operasi pasar, penguatan distribusi bahan pokok, pemantauan harga secara rutin, serta optimalisasi peran TPID menjadi kunci.

Bagi Inhil, pesan itu menjadi pekerjaan rumah bersama. Dengan koordinasi lintas OPD dan peran aktif TPID, diharapkan gejolak harga bisa diredam, dan masyarakat tidak lagi resah saat berbelanja kebutuhan pokok. (Adv)