JK Larang BTP Masuk TKN, PKS: Ahok Punya Hak
MEDIALOKAL.CO - Ketua Dewan Pengarah TKN Jokowi-Ma'ruf Amin, Jusuf Kalla melarang mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau yang selama ini disapa Ahok bergabung dalam timnya. Bagi PKS, Ahok sebetulnya punya hak menentukan dukungan.
"Pak Ahok punya hak untuk mendukung siapapun, dan TKN juga punya strategi untuk pemenangan," ungkap Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera saat dimintai tanggapan terkait pernyataan JK, Rabu malam (13/2/2019).
JK menilai jika Ahok bergabung ke TKN bisa berdampak ke elektabilitas Jokowi. Namun Mardani tak mempersoalkan strategi yang digunakan TKN.
"Buat kami monggo saja TKN lakukan usaha sesuai strateginya. Kami tetap yakin #2019GantiPresiden," ujar Mardani.
Alasan JK melarang Ahok bergabung ke TKN lantaran khawatir publik teringat akan kasus penistaan agama yang menjerat Ahok. Sementara itu, Ahok kini telah bergabung dengan PDIP yang merupakan salah satu partai pengusung Jokowi-Ma'ruf Amin.
Sumber: detik.com


Berita Lainnya
Anggota DPR RI Karmila Sari: Kampus STIKes Tengku Maharatu Buka Akses Kuliah Gratis lewat KIP Kuliah
Dari Trauma ke Kinerja: PT Patra Drilling Contractor Edukasi Karyawan Lewat Health Talk
Hadiri Cap Go Meh Bagansiapiapi, Karmila Sari: Keharmonisan Rohil adalah Kekayaan Nasional
Sehat Mental, Produktif Kerja: PT Patra Drilling Contractor Ajak Pekerja Lepaskan Stres Lewat Workshop Self Healing
GMNI Desak KPK Usut August Mellaz dan 4 Komisioner KPU: Jet Pribadi Rp90 Miliar Indikasi Korupsi Terstruktur
Hadapi Ancaman Sinkhole, PLN Bergerak Cepat Amankan SUTT 150 kV Bireuen-Peusangan
Anggota DPR RI Karmila Sari: Kampus STIKes Tengku Maharatu Buka Akses Kuliah Gratis lewat KIP Kuliah
Dari Trauma ke Kinerja: PT Patra Drilling Contractor Edukasi Karyawan Lewat Health Talk
Hadiri Cap Go Meh Bagansiapiapi, Karmila Sari: Keharmonisan Rohil adalah Kekayaan Nasional
Sehat Mental, Produktif Kerja: PT Patra Drilling Contractor Ajak Pekerja Lepaskan Stres Lewat Workshop Self Healing
GMNI Desak KPK Usut August Mellaz dan 4 Komisioner KPU: Jet Pribadi Rp90 Miliar Indikasi Korupsi Terstruktur
Hadapi Ancaman Sinkhole, PLN Bergerak Cepat Amankan SUTT 150 kV Bireuen-Peusangan