KPU Inhil Laksanakan Rapat Kerja Penyusunan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD
TEMBILAHAN - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) melaksanakan rapat kerja dalam rangka penyusunan penataan Daerah Pemilihan (Dapil) dan alokasi kursi anggota DPRD kabupaten Indragiri Hilir Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019 mendatang.
Rapat kerja yang di adakan disalah satu Hotel di Kota Tembilahan Jl. Batang Tuaka Tembilahan, Rabu (29/11/17), dihadiri oleh beberapa perwakilan Partai Politik (Parpol), sesuai dengan landasan hukum undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.
Ketua KPU Indargiri Hilir H. Suhaidi, S.Ag, M.Pd.I Mengatakan kalau melihat dari sudut ketaatan sistem pemilu profesional maka dapil yang 2014 ini minimalnya 5 dan maksimalnya 12.
"Maka ajas keseimbangan itulah kelipatan 5 seharusnya kelipatannya 10 kita melihat sebagaimana ketentuan KPU RI dapil 12 ini secara teoritis dan faktual layak untuk diadakan pemecahan wilayah provinsi, jadi dapil yang menjadi faktor ke 2 berdasakan sejarah bahwa tembilahan pecah menjadi tembilahan hulu dan tempuling menjadi kempas," ujar Suhaidi
Lanjutnya nanti akan di rumuskan bersama dengan Parpol yang sebagai peserta Pemilu 2019 maka usulan ini nantinya mengajukan ke KPU RI.(*)
Laporan : Supriono


Berita Lainnya
Rahul Jadi Nahkoda Baru, Sulaimansyah: Karang Taruna Riau Akan Berlayar Sampai ke Desa Terjauh
Ahmad Fuad di Tunjuk Jadi Plt PPP Inhil, Andi Rusli Terima Keputusan
Sebanyak 389 Remaja Mendaftar Ikut Remaja Bernegara Provinsi Riau
Berbeda Pandangan dengan Pemkab, DPRD Inhil Ngotot Perjuangkan Kesehatan Gratis Untuk Rakyat, APBD Inhil 2026 Tertunda Disahkan
Dianggap Bisa Menjadi Jembatan Antara Tokoh Senior dan Tokoh Muda, Pirman Dinilai Layak Pimpin KKSS Inhil
Keterlambatan Pengesahan APBD Inhil, DPRD: Dokumen RAPBD Belum Diserahkan Pemkab
Rahul Jadi Nahkoda Baru, Sulaimansyah: Karang Taruna Riau Akan Berlayar Sampai ke Desa Terjauh
Ahmad Fuad di Tunjuk Jadi Plt PPP Inhil, Andi Rusli Terima Keputusan
Sebanyak 389 Remaja Mendaftar Ikut Remaja Bernegara Provinsi Riau
Berbeda Pandangan dengan Pemkab, DPRD Inhil Ngotot Perjuangkan Kesehatan Gratis Untuk Rakyat, APBD Inhil 2026 Tertunda Disahkan
Dianggap Bisa Menjadi Jembatan Antara Tokoh Senior dan Tokoh Muda, Pirman Dinilai Layak Pimpin KKSS Inhil
Keterlambatan Pengesahan APBD Inhil, DPRD: Dokumen RAPBD Belum Diserahkan Pemkab