MEDIALOKAL.CO - Tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyinggung soal peresmian jalan tol saat memaparkan bukti kecurangan pilpres di sidang Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut Badan Pemenangan Nasional (BPN), peresmian tol ini adalah desakan atau terlalu dipaksakan saat infrastrukturnya sendiri belum benar-benar siap digunakan.

Tim Kampanye Nasional (TKN) membantah hal tersebut. Juru Bicara TKN Arif Budimanta mengatakan, peresmian jalan tol maupun infrastruktur lain yang mendekati pemilihan presiden (pilpres) dilakukan sesuai dengan target selesainya proyek tersebut. 

"Proyek itu kan memang sudah selesai. Kemudian karena proyek-proyek infrastruktur itu adalah sarana publik maka harus juga secepatnya dapat dimanfaatkan oleh publik atau masyarakat. Sehingga yang namanya proses peresmian itu sifatnya hanya sebagai wujud agar kemudian publik dapat segera menikmati," jelas Arif ketika dihubungi detikFinance, Senin (17/6/2019). 

Arif mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) di setiap rencana pembangunan infrastruktur memang selalu memberikan target penyelesaian atau deadline. Sehingga, sejumlah peresmian proyek infrastruktur yang dilakukan Jokowi bukan lah langkah yang terburu-buru.

"Ini sudah dibicarakan lama. Hanya saja proses percepatan oleh Pak Jokowi dan kebetulan bertepatan dengan pilpres. Beliau memang selalu menugaskan proyek-proyek infrastruktur disertai dengan tata waktu. Misalnya saya ingin satu tahun, atau misalnya saya ingin paling lambat 18 bulan selesai," terangnya.

Lalu, terkait kehadiran Jokowi dalam sebagian besar peresmian infrastruktur dianggap TKN sah-sah saja dan merupakan langkah apresiasi bagi setiap orang yang bekerja di pembangunan infrastruktur tersebut.

"Itu dalam kerangka untuk memastikan bahwa proyek atau pun program-program infrastruktur yang dikerjakan itu memang diselesaikan secara kualitasnya baik, dan sekaligus memberikan apresiasi kepada para pekerja yang sudah mengerjakan. Sehingga infrastruktur dapat selesai," katanya.

Sumber: detik.com