MEDIALOKAL.CO - Pemerintah lewat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menyebut pemindahan ibu kota negara yang baru sudah hampir pasti jadi ke Kalimantan. Sampai saat ini, ada dua provinsi yang berpotensi yakni Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Kalimantan Timur (Kaltim). 

Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun sudah melakukan kunjungan lapangan ke dua provinsi tersebut. Namun dari kedua provinsi itu, mana yang akan dipilih pemerintah? Mengingat kedua wilayah tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan.

Pengamat Tata Kota Yayat Supriatna menilai Kaltim menjadi provinsi yang paling berpotensi menjadi ibu kota negara yang baru dibandingkan Kalteng. 

Yayat mengatakan, hal itu juga sesuai dari hasil kunjungan Presiden Jokowi ke dua provinsi beberapa bulan lalu. Bahkan, Kepala Bappenas sudah memaparkan hasilnya pada saat Musrenbangnas di kantor Bappenas.

"Dari paparan yang dipaparkan, kelihatannya wilayah Kalimantan Timur itu memiliki potensi keunggulan yang lebih besar," kata Yayat saat dihubungi detikFinance, Jakarta, Selasa (18/6/2019).

Kaltim disebut memiliki kekurangan yang lebih sedikit dibandingkan Kalteng, yaitu rawan banjir dan sumber daya air tanah yang rendah. Sedangkan Kalteng memiliki kekurangan yang lebih banyak, seperti jauh dari pelabuhan, ketersediaan air tanah yang terbatas, dikelilingi daerah gambut, dan kondisi demografi yang homogen.

"Dari fakta yang ada menunjukkan kelihatan memang faktanya Kaltim lebih punya potensi cepat berkembang," ujar dia.

Potensi berkembang yang dimaksud, kata Yayat adalah posisi wilayah ibu kota baru di Kaltim nantinya akan berada di tengah dua kota lama, yaitu Samarinda dan Balikpapan.

Sehingga, mobilitas pergerakan penumpang dan barang pun akan lebih cepat. Apalagi, pelabuhan yang terletak di Balikpapan memiliki konektivitas dengan Sulawesi dan Surabaya.

"Lalu ada tol juga. Kalau Kalteng (pelabuhannya) masih jauh," katanya.

Faktor yang tidak kalah penting adalah kependudukan. Menurut Yayat, Kaltim merupakan wilayah yang banyak dihuni oleh perantau. Mulai dari Jawa, Banjar, hingga Bugis.

Yayat tidak mempersoalkan etnis, melainkan keberagaman asal penduduk dinilai mampu mempercepat interaksi dan sosialisasi bagi masyarakat pendatang nantinya saat ditetapkan sebagai ibu kota.

"Jadi komposisi itu mempermudah persiapan interaksi penduduk pendatang. Kalau Kalteng masih banyak penduduk asli. Ini bukan soal etnis," ungkap dia.

Sumber: detik.com