MEDIALOKAL.CO - 
Seluruh partai politik mantan Koalisi Indonesia Adil dan Makmur belum menentukan sikap, tetap sebagai oposisi atau merapat ke barisan pendukung Jokowi – Ma’ruf Amin.

Kebanyakan dari mereka lebih menunggu rapat koordinasi (rakor) dan musyawarah nasional (munas) dari masing-masing partai. Namun, sinyal-sinyal untuk merapat atau tidak ke pemerintahan sudah mulai terdengar.

Partai Berkarya misalnya. Sinyal untuk tetap berada di kubu oposisi selalu disuarakan oleh mereka. Setiap kali ditanya, apakah ada keinginan dari mereka untuk bergabung dengan pemerintahan, berbagai alasan kerap mereka lontarkan. Salah satunya, datang dari Sekjen Berkarya Priyo Budi Santoso.

Dia menjelaskan, tetap harus ada terompet-terompet yang ditiupkan. Demi menjaga keberlangsungan demokrasi yang ada di negara ini. ”Jika semuanya ikut berduyun-duyun masuk koalisi, akan menjadi koalisi yang gemuk dan bergelambir,” ucapnya seperti diberitakan Jawa Pos.

Namun, Priyo menjelaskan, pihaknya akan tetap menghormati setiap keputusan yang akan diambil oleh seluruh partai yang pernah menjadi koalisi mereka. Karena kedua kedudukan tersebut, merupakan kedudukan mulia dan tak kalah terhormatnya dengan menjadi oposisi.

Sekali pun, dia masih tetap dalam pendiriannya sebagai oposisi. ”Ini merupakan pikiran-pikiran awal. Biarlah sejarah yang mencatat seperti apa nantinya,” beber Priyo.

Sedangkan, sinyal positif diberikan oleh Sekjen PAN Eddy Soeparno. Ketika ditemui Jawa Pos pada kesempatan yang sama, dia memberikan sinyal bahwa mereka masih memiliki kesempatan untuk masuk ke koalisi pemerintahan.

Eddy menjelaskan sebenarnya koalisi di kubu Jokowi-Ma'ruf tidak seberapa gendut. Pemberian kritik antarkoalisi, masih bisa saja terjadi. ”Check and balances masih bisa dilakukan sekali pun koalisi tersebut dibilang gendut,” katanya. Dia menambahkan, kritik membangun merupakan hal biasa yang selalu terjadi di setiap koalisi.

Dia memberikan contoh yang terjadi di PAN selama mereka bergabung dengan Indonesia Adil dan Makmur. Mereka, sering berbeda pendapat dengan parpol lainnya. Namun, hal tersebut selalu mereka utarakan secara tegas. Sebagai kritik membangun (check and balances, Red), yang memberikan perbaikan di kubu koalisi tersebut.

Secara tidak langsung, Eddy menjelaskan hal itu pun juga bisa diterapkan di kubu pemerintahan saat ini. ”Tapi saya tidak bilang mendukung ya, saya hanya menyatakan andai itu terjadi seperti apa ke depannya,” kilah Eddy.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan, pihaknya tidak menutup diri terhadap partai dari luar yang ingin bergabung ke dalam koalisi pendukung Jokowi – Ma’ruf. “Kami selalu terbuka, baik koalisi di parlemen maupun pemerintahan,” terang dia saat dihubungi Jawa Pos kemarin.

Namun, kata dia, tidak menyatukan gagasan politik antara dua koalisi yang sebelumnya berseberangan selama pemilu. Ace menyatakan, perbedaaan dua kubu koalisi sanagt tajam selama kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Partai koalisi Prabowo – Sandi selalu melontarkan kritik tajam terhadap Jokowi.

BACA JUGA: Pertemuan Gubernur Ganjar dan Eks Napiter, Ini yang Dibahas

Misalnya, kata dia, mereka mengritik utang luar negeri yang dianggap menumpuk. Selain itu, mereka juga mengritisi proyek infrastruktur yang dilaksanakan pemerintahan Jokowi. “Mereka juga mengkritik keras kebijakan ekonomi yang dilaksanakan Presiden Jokowi,” terang jubir TKN Jokowi – Ma’ruf itu.

Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah jika mereka diterima dalam pemerintahan Jokowi – Ma’ruf, apakah mereka bisa langsung menyesuaikan diri. Jangan sampai mereka malah menjadi hambatan politik selama pemerintahan. Sebab, hal itu akan sangat menganggu jalannya pemerintahan.

Anggota DPR RI itu menegaskan bahwa rekonsiliasi bukan semata-mata bagi-bagi kekuasan, tapi juga menyangkut pandangan politik yang berbeda selama masa kampanye pilpres.

Namun, kata dia, yang pasti partai beringin terbuka jika partai pendukung Prabowo – Sandi ingin bergabung ke dalam koalisi Jokowi – Ma’ruf. (jpnn.com)