MEDIALOKAL.CO - Perebutan kursi menteri dan bursa Pilpres 2024 benar-benar mengubah peta politik kita. Berbagai partai baik pemenang Pilpres maupun partai oposisi melakukan langkah akrobatik guna menunjukkan eksistensinya. Entah itu yang bersifat merapat maupun menjauh. Sekurang-kurangnya ada 3 peristiwa penting yang menandai perubahan peta politik tersebut.

Pertama, ketidakhadiran PDI-P dalam pertemuan empat ketum. Megawati boleh saja berkelit bahwa pada hari itu beliau tidak bisa hadir karena sedang menyiapkan kongres PDI-P. Namun alasan tersebut bisa terbantahkan dengan kenyataan bahwa pertemuan tersebut sejatinya sudah direncanakan dan hanya membahas perihal soliditas koalisi. 

Dengan kata lain, bila beliau benar-benar tidak bisa hadir seharusnya beliau mengirimkan perwakilan. Entah itu Pramono Anung atau sang penerus Trah Soekarno, Puan Maharani. Lalu mengapa PDI-P selaku pimpinan koalisi tidak berinisiatif untuk mengirim wakilnya sebagai bentuk soliditas mereka ? Pada titik ini saya melihat bahwa memang sedang ada keretakan tersembunyi diantara PDI-P dengan keempat partai tersebut.

Belum lagi bila kita menimbang tidak diundangnya Hanura, PKPI, Perindo, PSI, dan PBB yang notabene merupakan bagian dari Koalisi Indonesia Kerja. Alih-alih sebagai langkah memperkuat koalisi, pertemuan tersebut lebih tepat disebut sebagai upaya keempat partai untuk memprotes sikap politik Jokowi dan Megawati yang masih membuka pintu untuk partai oposisi bergabung.

Kedua, pertemuan Megawati-Prabowo. Di tengah kegusaran yang diperlihatkan partai dalam koalisi, Megawati malah menambah kegusaran tersebut dengan mengadakan pertemuan dengan mantan Cawapresnya, Prabowo Subianto. Meski terbilang wajar-wajar saja. Namun pertemuan tersebut layak dipertanyakan. Pasalnya bila hanya untuk mengurai ketegangan di tengah masyarakat, sejatinya pertemuan Jokowi-Prabowo sudah lebih dari cukup.

Dan lagi, Megawati sepenuhnya menyadari bahwa para ketum partai koalisi cenderung menolak bila partai oposisi merapat. Sehingga pertemuan Mega-Prabowo secara tidak langsung membuat partai lainnya bakal merasa bahwa aspirasi mereka kurang dianggap, bahkan mungkin membuat beberapa partai merasa sakit hati.

Lalu sesederhana itukah pertemuan kedua tokoh tersebut ? Saya rasa tidak. Menurut hemat saya, pertemuan tersebut merupakan langkah awal untuk menjajaki kemungkinan kerjasama PDI-P dan Gerindra guna menyambut DKI-1 2022 dan Pilpres 2024. Megawati tampaknya menyadari betul bahwa di detik-detik terakhir, beberapa partai di koalisinya kemungkinan besar akan membelot sehingga PDI-P harus mencari kawan baru macam Gerindra.

Ketiga, pertemuan Surya Paloh dan Anies Baswedan. Di hari yang sama dengan pertemuan Mega-Prabowo, Surya Paloh mengambil langkah mengejutkan dengan mengadakan pertemuan dengan Gubernur DKI, Anies Baswedan. Tak pelak beliaupun mendapat banyak kritik karena dinilai sengaja memilih hari yang sama demi mencuri perhatian publik. Karena sejatinya beliau bisa mengubah jadwal pertemuannya dengan Anies.

Meski Nasdem berdalih bahwa pertemuan tersebut hanyalah silaturahmi sekaligus upaya untuk mendinginkan tensi politik. Namun langkah Paloh tersebut dinilai tidak etis sehingga mendapat kecaman dari beberapa pihak, khususnya PDI-P dan PSI. Terlebih ketika pemilik Metro TV tersebut secara tersirat menyampaikan dukungan politik pada Anies.

Kecaman tersebut tentu bukan tanpa alasan. Pasalnya di Pilgub DKI dua tahun silam, Nasdem dan beberapa partai di koalisi yang mengusung pa-sangan BTP-Djarot harus menelan pil pahit setelah dikalahkan oleh Anies-Sandiaga akibat politisasi agama yang menerpa BTP kala itu. Anies juga merupakan sosok yang berperan besar dalam mengakomodasi berbagai kegiatan bernuansa politisasi agama yang selama Pilpres 2019 dikecam oleh kubu 01.

Lalu apa sebenarnya tujuan dari pertemuan tersebut ? Bila ditimbang dari momentumnya, pertemuan tersebut disinyalir merupakan upaya Paloh untuk mengimbangi manuver Megawati. Beliau tampaknya mulai was-was bilamana PDI-P benar-benar merapatkan barisan dengan Gerindra sehingga beliau merasa perlu untuk berjaga-jaga dengan bermanuver membentuk poros politik baru. Beliau tampaknya sadar bahwa Jokowi tidak lagi selemah dahulu, dan Megawati tidak lagi bisa mencalonkan Jokowi sehingga berpotensi menggandeng Gerindra sebagaimana 2009 silam.

Dengan kata lain, manuver paloh tersebut bukan hanya terkait perebutan kursi menteri namun juga tentang Pilkada DKI 2022, dan Pilpres 2024 yang sudah ada di depan mata. Dalam hal ini Nasdem tampaknya hendak menjadikan Anies sebagai jagoannya sehingga perlu melakukan cek ombak guna melihat respons partai lain yang barangkali tertarik satu perahu dengan mereka.

Potensi ini terbilang sangat besar mengingat tren politik yang ditunjukkan Nasdem selama ini. Dimana Nasdem rajin mengusung atau me(Nasdem)kan sosok yang paling mungkin menang termasuk dengan menyingkirkan kader terbaiknya. Simaklah Pilkada DKI, Jabar, Jateng, Jatim, hingga yang paling tragis yakni di Pilgub Sumatera Utara dimana Nasdem mencampakkan Ketua DPD sekaligus petahana Tengku Erry Nuradi demi mendukung Edy Rahmayadi yang kala itu keluar sebagai pemenang.

Pilpres 2024 mendatang ? 

Ada dua skema yang kemungkinan bakal terjadi. Pertama, skema dua poros. Dengan poros A dipimpin oleh PDI-P berkoalisi dengan Gerindra, Golkar* (Bamsoet), PPP, PSI, PKB, PKPI, Hanura, dan Perindo. Dengan kandidat Capres-Cawapres meliputi Puan Maharani, Prabowo Subianto, Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo, Yenny Wahid, Budiman Sujatmiko, dan Adian Napitupulu. Lalu poros B ada Nasdem, Demokrat, PKS, PAN, Berkarya, PBB, dan Garuda. Dengan kandidat Capres-Cawapres meliputi Anies Baswedan, AHY, Zulkifli Hasan, Tommy Soeharto, dan Surya Paloh.

Adapun skema kedua mencakup format 3 poros. Dengan poros A meliputi PDI-P, Gerindra, PPP, PSI, Perindo, Hanura, dan PKPI. Dengan kandidat Prabowo Subianto, Puan Maharani, Ganjar Pranowo, dan Yenny Wahid. Poros B meliputi PKB, Nasdem, dan Golkar* (Airlangga). Dengan kandidat Muhaimin, Airlangga Hartanto, Ridwan Kamil, Anies, dan Sandiaga. Dan poros C meliputi Demokrat, PAN, PKS, PBB, Berkarya, dan Garuda. Dengan kandidat AHY, Zulkifli Hasan, Tommy Soeharto, dan Yusril Ihza Mahendra. Setelah Mega dan partai-partai di sekitarnya, lalu kapan Jokowi akan mulai bermanuver ? Menarik untuk dinanti.****

Penulis adalah Pegiat Literasi di TWF.

Sumber: http://harian.analisadaily.com