Ketua semantara DPRD Inhu Menggelar Musyawarah Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan
INHU, Medialokal.co - Setelah seluruh pimpinan Partai politik (Parpol) yang memperoleh kursi di DPRD Inhu, membalas surat usulan nama-nama fraksi dan fraksi gabungan kepada pimpinan semantara DPRD Inhu, akhirnya tuntas dan disepakati kesepakatan pembentukan 8 fraksi dari jumlah 40 anggota DPRD Inhu.
Ketua semantara DPRD Inhu, Daniel Eka Perdana Jumat (13/9/2019) usai menggelar musyawarah pembentukan alat kelengkapan dewan menjelaskan, sesuai dengan tugasnya sudah difasilitasi pembentukan 8 fraksi di DPRD Inhu periode 2019-2024
Jumlah 8 fraksi yang ada di DPRD Inhu terdiri dari, gabungan fraksi Golkar dan PKPI dengan jumlah 7 kursi, fraksi PKB 4 kursi, fraksi Gerindra 4 kursi, fraksi PDI Perjuangan 4 kursi, fraksi PKS 4 kursi, fraksi gabungan Parpol Demokrat Berkarya dan PPP 7 kursi, fraksi gabungan PAN dan Perindo 5 kursi, serta fraksi gabungan Nasdem dan Hanura dengan jumlah 5 kursi.
"Minggu depan akan dilakukan pengesahan 8 fraksi di DPRD Inhu, pengesahan 8 fraksi dilakukan dalam sidang paripurna dewan," kata Daniel didampingi rekanya anggota DPRD Inhu Suwardi Ritonga SE dari partai Gerindra.
Bentuk Pansus Tatib
Ketua semantara DPRD Inhu Daniel Eka Perdana akan membentuk Panitia khusus (Pansus) untuk membuat dan membahas Tata tertib (Tatib) dewan periode 2019-2020. "Pansus bahas Tataib untuk menyempurnakan Tatib dewan yang sudah ada," kata Daniel.
Jumlah anggota Pansus pembahasan Tataib dewan berjumlah 17 orang, dalam melakukan pembahas Pansus akan melakukan studi banding. Tataib dewan merupakan panduan kerja dewan kedepan.
Daniel meminta, anggota DPRD yang masuk dalam Pansus Tatib dapat memahami filosofi dari Tatib dewan yang dibentuk. Sebab tatib bakal menjadi salah satu panduan bagi DPRD Inhu dalam menjalankan tugasnya 5 tahun ke depan. "Susunlah sedemikan sempurna draft tatib dewan, jangan bertentangan dengan undang-undang yang nantinya akan disahkan," harapnya. (Julfi)


Berita Lainnya
Sebanyak 389 Remaja Mendaftar Ikut Remaja Bernegara Provinsi Riau
Berbeda Pandangan dengan Pemkab, DPRD Inhil Ngotot Perjuangkan Kesehatan Gratis Untuk Rakyat, APBD Inhil 2026 Tertunda Disahkan
Dianggap Bisa Menjadi Jembatan Antara Tokoh Senior dan Tokoh Muda, Pirman Dinilai Layak Pimpin KKSS Inhil
Keterlambatan Pengesahan APBD Inhil, DPRD: Dokumen RAPBD Belum Diserahkan Pemkab
Data Pemutakhiran Pemilih Riau Lebih Lima Juta
Tekad Abidin Sosialisasikan Perda KTR di Kelurahan Maharatu
Sebanyak 389 Remaja Mendaftar Ikut Remaja Bernegara Provinsi Riau
Berbeda Pandangan dengan Pemkab, DPRD Inhil Ngotot Perjuangkan Kesehatan Gratis Untuk Rakyat, APBD Inhil 2026 Tertunda Disahkan
Dianggap Bisa Menjadi Jembatan Antara Tokoh Senior dan Tokoh Muda, Pirman Dinilai Layak Pimpin KKSS Inhil
Keterlambatan Pengesahan APBD Inhil, DPRD: Dokumen RAPBD Belum Diserahkan Pemkab
Data Pemutakhiran Pemilih Riau Lebih Lima Juta
Tekad Abidin Sosialisasikan Perda KTR di Kelurahan Maharatu