PLN dan Pemda Perkuat Kolaborasi Percepatan Lisdes di Kepulauan Riau
Batam, 29 September 2026 – PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Riau dan Kepulauan Riau bersama pemerintah daerah serta kementerian/lembaga terkait memperkuat kolaborasi guna mempercepat pelaksanaan Program Listrik Perdesaan (Lisdes) di Provinsi Kepulauan Riau.
Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan Sinkronisasi Usulan Lokasi Program Listrik Perdesaan, Fasilitasi Penyiapan Lahan serta Penyelesaian Perizinan di Provinsi Kepulauan Riau, yang digelar di Kantor PLN Batam, Selasa (29/9). Forum ini menjadi momentum untuk menyelaraskan usulan lokasi sekaligus memastikan kesiapan lahan dan perizinan sebagai bagian penting dalam mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur kelistrikan.
General Manager PLN UID Riau dan Kepulauan Riau, Didik Wicaksono, mengatakan karakteristik Kepulauan Riau sebagai wilayah kepulauan membutuhkan koordinasi yang kuat sejak tahap perencanaan.
“Karakteristik Kepulauan Riau menghadirkan tantangan tersendiri dalam pembangunan kelistrikan. Karena itu, sinkronisasi antara PLN, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga menjadi penting untuk memastikan setiap usulan siap ditindaklanjuti, baik dari sisi lokasi, lahan maupun perizinan,” ujar Didik.
Dalam Roadmap Lisdes 2025–2029, terdapat 103 lokasi di Kepulauan Riau yang menjadi sasaran program dengan potensi sekitar 5.400 pelanggan. Hingga Triwulan II 2026, sebanyak 5 lokasi telah menyala melalui dukungan APBN/ABT dan lokasi lainnya sedang dalam tahap konstruksi, perizinan, dan penghibahan lahan.
“Melalui forum ini, kami ingin memastikan setiap usulan tidak berhenti pada tahap perencanaan, tetapi memiliki kejelasan tindak lanjut sehingga pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan manfaat listrik dapat segera dirasakan masyarakat,” tambah Didik.
Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Ahmad Amiruddin, mengatakan keberhasilan Program Lisdes membutuhkan kolaborasi lintas sektor, terutama dalam memastikan kesiapan berbagai aspek pendukung pembangunan.
“Program Listrik Perdesaan membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan PLN. Sinkronisasi ini penting agar kebutuhan terkait lahan, tata ruang, kawasan hutan dan perizinan dapat diselesaikan sejak awal sehingga pelaksanaan program berjalan lebih efektif,” kata Ahmad.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau, Drs. M. Darwin, M.T., menyampaikan dukungan pemerintah daerah terhadap percepatan Program Listrik Perdesaan di wilayah Kepulauan Riau.
“Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendukung penuh percepatan Program Listrik Perdesaan. Sinkronisasi usulan dan kesiapan lahan menjadi langkah penting agar program dapat direalisasikan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Darwin.
Direktur Bisnis dan Pengembangan Usaha PT PLN Batam, Raditya Surya Danu, menyampaikan kesiapan PLN Batam dalam mendukung kolaborasi untuk mempercepat pelaksanaan program.
“Kami siap mendukung sinergi PLN dan pemerintah daerah agar kebutuhan pendukung pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik, sehingga manfaat listrik dapat lebih cepat dirasakan masyarakat,” ujar Raditya.
Melalui forum ini, PLN bersama pemerintah daerah dan kementerian/lembaga terkait mendorong penyamaan data, kesiapan lokasi, serta penyelesaian aspek lahan dan perizinan. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat mempercepat realisasi Program Lisdes sekaligus memperluas akses listrik dan mendukung peningkatan aktivitas ekonomi serta kualitas kehidupan masyarakat di Kepulauan Riau.
PLN berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan pembangunan infrastruktur kelistrikan berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (*)