IMF Cairkan Rp 33,9 T untuk Bolivia, BBM Subsidi Mulai Dihapus
MEDIALOKAL.CO — Dana Moneter Internasional (IMF) menyetujui pinjaman USD 1,9 miliar atau sekitar Rp 33,9 triliun untuk Bolivia guna menopang ekonomi negara itu yang tertekan inflasi dan krisis cadangan devisa. Pemerintahan Presiden Rodrigo Paz menerima pencairan awal USD 214 juta sebagai bagian dari program 36 bulan yang menuntut reformasi fiskal, termasuk pengurangan subsidi bahan bakar minyak secara bertahap. Dana talangan ini menyasar rumah tangga rentan, tetapi sejumlah paket kebijakan telah memicu protes sosial di lapangan.
Dewan Eksekutif IMF menyetujui fasilitas pembiayaan senilai USD 1,9 miliar untuk Bolivia, dengan pencairan langsung tahap pertama sebesar USD 214 juta. Kesepakatan tingkat staf antara IMF dan pemerintahan Presiden Rodrigo Paz tercapai pada Juli, lalu disetujui Senat Bolivia pada September. Program berdurasi 36 bulan itu memberi ruang pembayaran hingga 10 tahun dengan bunga 3 persen sampai 3,5 persen. Pencairan berikutnya bergantung pada hasil tinjauan berkala yang dilakukan IMF.
Mengapa Bolivia Butuh Dana Talangan
Hampir setahun menjabat, Paz mewarisi defisit fiskal besar dan ekonomi yang menyusut. Inflasi melonjak, cadangan devisa menipis, dan produksi gas alam turun. Kelangkaan dolar Amerika Serikat memperparah gejolak sosial setelah pemerintah memangkas belanja negara dan mulai mengurangi subsidi BBM. Dana IMF ditujukan untuk membangun kembali cadangan devisa, memperbaiki keuangan publik, serta mendorong pertumbuhan yang inklusif dan digerakkan sektor swasta.
Subsidi BBM Dipangkas, Protes Mewabah
Sejalan dengan agenda reformasi, jajaran baru bank sentral Bolivia meninggalkan rezim nilai tukar tetap yang bertahan 15 tahun. Pemerintah juga mulai menghapus subsidi bensin secara bertahap dan menghentikan dukungan harga untuk diesel sepenuhnya. Kebijakan ini memicu aksi protes, sehingga Paz menetapkan keadaan darurat yang diperpanjang hingga Desember. Pemerintah berjanji menghapus seluruh subsidi bahan bakar tahun depan, tetapi subsidi bensin dan gas alam masih berlaku untuk saat ini.
Reformasi yang Dituntut IMF
IMF menyoroti perlunya menghentikan praktik bank sentral membiayai defisit anggaran. Reformasi untuk memperkuat independensi, tata kelola, dan akuntabilitas bank sentral disebut sebagai langkah penting untuk menjaga kredibilitas. Program ini juga mendorong nilai tukar yang lebih fleksibel, penguatan kebijakan moneter, dan reformasi yang menarik investasi swasta. IMF memperkirakan program pinjaman tersebut dapat memicu tambahan pembiayaan sekitar USD 4 miliar dari lembaga multilateral lain.
Dampak bagi Rumah Tangga Rentan
Wakil Direktur Pelaksana IMF Nigel Clarke menegaskan bahwa keberlanjutan fiskal menjadi jangkar utama program, sembari memperkuat dukungan bagi rumah tangga rentan.
"Keberlanjutan fiskal merupakan jangkar utama program ini, sembari memperkuat dukungan bagi rumah tangga yang rentan," kata Clarke dalam pernyataan IMF.
Dewan Eksekutif IMF menyebut kesepakatan ini dapat memulihkan stabilitas makroekonomi sekaligus melindungi kelompok paling terdampak. Meski begitu, pemerintah belum merinci bentuk kompensasi langsung bagi warga yang kehilangan subsidi bahan bakar.
Langkah Pemerintah Selanjutnya
Paz menyatakan Bolivia terbuka terhadap investasi swasta dan menjanjikan paket rancangan undang-undang ramah investor di sektor hidrokarbon dan pertambangan. Namun, rancangan tersebut belum masuk ke Kongres. Pemerintah juga mengumumkan rencana merestrukturisasi atau menutup perusahaan milik negara yang merugi untuk menekan defisit anggaran.
Masyarakat Bolivia yang terdampak kebijakan subsidi dapat memantau informasi resmi melalui kanal Kementerian Ekonomi dan bank sentral setempat. Waspadai pihak yang menawarkan bantuan pencairan dana dengan imbalan biaya tertentu, karena seluruh proses pembiayaan IMF dilakukan melalui jalur resmi pemerintah.