Moratorium Smelter Nikel Diperketat, Harga Nikel Berpeluang Naik

MEDIALOKAL.CO — Pemerintah membuka opsi memperketat moratorium smelter nikel, mencakup feronikel, nickel pig iron (NPI), nickel matte, dan mixed hydroxide precipitate (MHP). Kebijakan ini berpotensi menjadi katalis bagi harga nikel yang masih tertekan sepanjang 2026, sekaligus mengerek saham-saham di sektor nikel. Harga nikel di London Metal Exchange (LME) per Rabu (7/10/2026) tercatat USD15.735 per ton atau turun sekitar 6 persen secara year to date (ytd).

Penurunan harga nikel tahun ini lebih dalam dibandingkan emas yang melemah sekitar 5 persen. Sebaliknya, sejumlah logam industri lain justru mencatat kenaikan, seperti aluminium sebesar 4 persen, tembaga 17 persen, dan timah 34 persen. Kondisi ini menunjukkan nikel tertinggal dibandingkan komoditas logam lainnya.

Pengetatan Moratorium dan Dasar Hukumnya

Moratorium pembangunan smelter baru sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025. Pemerintah kini mempertimbangkan agar smelter yang telah beroperasi juga tidak berproduksi penuh selama kondisi pasar global masih mengalami oversupply.

Langkah ini diambil untuk menyeimbangkan kembali pasokan nikel dunia yang saat ini berlimpah. Jika smelter yang sudah beroperasi tetap memproduksi secara maksimal, tekanan terhadap harga nikel diperkirakan berlanjut.

Dampak ke Harga Nikel dan Saham Sektor

Pengetatan moratorium berpotensi mengurangi pasokan nikel global dalam jangka menengah. Berkurangnya pasokan biasanya menjadi katalis positif bagi harga komoditas, yang kemudian berdampak pada kinerja emiten nikel di bursa saham.

Harga nikel di LME yang saat ini berada di level USD15.735 per ton atau turun sekitar 6 persen secara ytd masih jauh dari level tertinggi beberapa tahun lalu. Kenaikan harga nikel akan langsung mempengaruhi pendapatan emiten yang bergerak di sektor pertambangan dan pengolahan nikel.

Arah Baru Hilirisasi Nikel

Selain memperketat moratorium, pemerintah mengkaji kembali arah pengembangan industri nikel nasional. Kebijakan hilirisasi diarahkan tidak hanya untuk menambah kapasitas smelter, tetapi juga mendorong pembangunan industri yang menghasilkan produk hilir secara langsung.

Pendekatan ini bertujuan agar nilai tambah nikel tidak berhenti di tingkat smelter, melainkan berlanjut hingga produk jadi yang memiliki nilai jual lebih tinggi. Dengan begitu, manfaat ekonomi dari kekayaan nikel Indonesia bisa lebih optimal dirasakan.

Penutup: Pengetatan moratorium smelter nikel menjadi sinyal bahwa pemerintah mulai membenahi tata kelola industri nikel setelah bertahun-tahun ekspansi kapasitas besar-besaran. Bagi investor, kebijakan ini bisa menjadi titik balik bagi harga nikel yang tertekan, sekaligus mengubah lanskap saham sektor nikel ke depan.