Bansos Digital Mulai 10 November 2026, 18,8 Juta KK Sudah Registrasi
MEDIALOKAL.CO — Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital dijadwalkan mulai berjalan 10 November 2026 dengan 18,8 juta kepala keluarga sudah terregistrasi per 6 November 2026. Warga yang belum mendaftar berisiko tidak masuk kategori penerima, sementara pemilik mobil dan tanah luas akan otomatis tercoret dari daftar. Registrasi dilakukan mandiri lewat sistem Digitalisasi Bansos atau dibantu agen Perlinsos di daerah.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyatakan pemerintah menargetkan pelaksanaan program Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital dimulai 10 November 2026. Program ini dirancang agar penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran dibandingkan cara lama.
Sistem yang dikembangkan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) bersama sejumlah kementerian dan lembaga itu memakai data registrasi mandiri warga sebagai basis penentuan penerima. Data kependudukan dari KTP elektronik menjadi pintu masuk integrasi berbagai layanan publik.
Siapa yang Dicoret dari Daftar Penerima
Dalam sistem baru, warga akan dibagi ke beberapa kategori: layak menerima bantuan tunai, layak menerima bantuan nontunai, layak keduanya, atau tidak layak sama sekali. Penentuan kategori memakai pencocokan data, bukan lagi pengakuan sepihak warga.
"Atau disebutkan tidak layak, karena punya mobil, punya tanah yang luas misalnya, itu akan mudah ketahuan," kata Tito dikutip dari keterangannya, Senin (9/11/2026).
Pencocokan dilakukan dengan data kepemilikan kendaraan bermotor dan sertifikat tanah dari ATR/BPN. Data kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri yang sudah terintegrasi dengan data biometrik menjadi fondasi pencocokan itu. Artinya, warga yang namanya tercatat sebagai pemilik mobil atau bidang tanah luas berpeluang besar masuk kategori tidak layak.
Sudah 18,8 Juta KK Terregistrasi
Berdasarkan dasbor Perlinsos Digital Kementerian Sosial per 6 November 2026, sebanyak 18,8 juta kepala keluarga (KK) telah terregistrasi. Jumlah agen terdaftar mencapai lebih dari 1,05 juta orang, dengan agen aktif lebih dari 502 ribu.
"Ada masyarakat yang sudah terregistrasi, yang terdaftar, yang wajahnya di-recognized gitu ya untuk mengetahui apakah layak atau tidak layak, sudah kami laporkan 18,8 juta KK," ungkap Tito.
Registrasi mencakup perekaman wajah untuk memverifikasi identitas. Bagi warga yang tidak memiliki telepon pintar atau tidak mampu mengoperasikan aplikasi, pendaftaran bisa dibantu agen Perlinsos yang tersebar di daerah.
Cara Registrasi dan Peran Agen Lapangan
Pendaftaran dilakukan secara mandiri ke sistem Digitalisasi Bansos. Mendagri meminta pemerintah daerah mempercepat proses ini karena menjadi syarat utama masuknya warga ke dalam basis data penerima.
Warga yang kesulitan mengakses sistem bisa mendatangi agen Perlinsos terdekat. Agen bertugas membantu perekaman data dan verifikasi wajah. Keberadaan agen aktif di lapangan menjadi kunci bagi kelompok lanjut usia, warga pedesaan, dan masyarakat tanpa gawai.
Mendagri juga mendorong tiap daerah membentuk satuan tugas percepatan Perlinsos yang melibatkan Dinas Sosial dan Dinas Dukcapil. Kepala Dinas Sosial disarankan menjadi ketua tim, dengan sekretaris daerah sebagai pengawas dan kepala daerah sebagai penanggung jawab.
Daerah dengan Registrasi Tertinggi
Dua provinsi mencatat capaian registrasi di atas 50 persen, yakni Aceh 51,25 persen dan Bali 50,73 persen. Angka itu menjadi acuan bagi daerah lain yang capaiannya masih jauh di bawah.
Percepatan registrasi dinilai membantu pemerintah daerah mengidentifikasi warga yang benar-benar membutuhkan bantuan. Data yang sama dipakai untuk memastikan bansos daerah tidak salah sasaran, sekaligus mendukung target penurunan kemiskinan dan pengurangan stunting di tingkat lokal.
Integrasi layanan publik lewat satu nomor unik juga disebut akan menghubungkan data kesehatan, pendidikan, kendaraan bermotor, hingga sertifikat tanah. Dengan begitu, pemerintah cukup memakai satu identitas untuk menilai kelayakan warga di berbagai program.
Yang Perlu Diwaspadai
Warga yang belum terregistrasi sebaiknya segera mendaftar sebelum pelaksanaan program dimulai. Keterlambatan pendaftaran berisiko membuat nama tidak masuk dalam basis data yang dipakai menentukan penerima bantuan.
Informasi resmi soal tata cara registrasi, besaran bantuan, dan jadwal pencairan dapat diakses melalui kanal Kementerian Sosial serta Dinas Sosial setempat. Warga diminta tidak mempercayai pihak yang menjanjikan kelulusan penerima dengan imbalan uang. Pendaftaran Perlinsos Digital tidak memungut biaya, dan penentuan kelayakan sepenuhnya dilakukan sistem berdasarkan data resmi.