MEDIALOKAL.CO — Pemerintah memastikan kuota Pertalite tahun ini tidak ditambah, meski Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto sempat menyatakan penambahan sudah disetujui. Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menjelaskan penyesuaian hanya berupa pergeseran kuota antardaerah berdasarkan evaluasi BPH Migas. Pemilik kendaraan yang mengandalkan BBM subsidi perlu memahami perbedaan pernyataan kedua pejabat ini.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan tidak ada penambahan kuota Pertalite untuk tahun ini. Penyesuaian yang dilakukan hanya memindahkan alokasi dari daerah yang kelebihan ke daerah yang kekurangan, berdasarkan hasil evaluasi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
Pernyataan itu disampaikan Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung di Gedung DPD, Jakarta, Senin (9/11/2026). Ia menepis kabar penambahan volume Pertalite yang sebelumnya mencuat dari pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Dua Pernyataan yang Berbeda
Airlangga menyebut pemerintah telah menyetujui penambahan kuota Pertalite. Menurutnya, anggaran untuk kebutuhan itu masih tersedia di pemerintah.
"Kuota pertalite itu kan sudah disetujui untuk diadakan penambahan," ujar Airlangga saat ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Namun Airlangga tidak merinci besaran volume maupun nilai anggaran penambahan tersebut. Ia hanya memastikan subsidi BBM masih ditanggung pemerintah.
"Anggaran masih ada di pemerintah," jelasnya.
Yang Benar-Benar Ditambah: Biosolar
Yuliot meluruskan bahwa penambahan kuota hanya berlaku untuk biosolar, bukan Pertalite. Ia pun tidak menyebut berapa besar tambahan volume biosolar tersebut.
"Volume kalau untuk Pertalite enggak. Kalau biosolar ada tambahan," ujar Yuliot.
Untuk Pertalite, pemerintah memilih menyesuaikan alokasi ketimbang menambah kuota nasional. Daerah dengan alokasi berlebih akan dipangkas, lalu kuotanya digeser ke daerah yang mengalami kekurangan.
"Untuk penambahan kuota, ini kan sudah disesuaikan oleh BPH berapa jumlahnya itu menyesuaikan daerah-daerah yang kurang, ini ada daerah yang lebih. Ini menyesuaikan. Jadi ini pergeseran kuota aja antar daerah," jelas Yuliot.
Apa Artinya bagi Pengguna Pertalite
Pergeseran kuota antardaerah berarti pasokan Pertalite di suatu wilayah bisa bertambah atau berkurang, tergantung hasil evaluasi BPH Migas. Pembeli tidak otomatis kehilangan hak, tetapi ketersediaan di SPBU setempat dapat berubah.
Hingga berita ini ditulis, belum ada rincian resmi mengenai daerah mana yang mengalami kelebihan dan kekurangan alokasi. Belum ada pula keputusan soal besaran volume Pertalite yang dialihkan.
Masyarakat yang ingin mengetahui perkembangan kuota BBM subsidi di wilayahnya dapat memantau kanal resmi Kementerian ESDM dan BPH Migas. Informasi lengkap mengenai alokasi per daerah biasanya diumumkan melalui laman resmi kedua institusi tersebut.
Hati-Hati Informasi Kuota yang Beredar
Perbedaan pernyataan antarpejabat membuat kabar soal "kuota Pertalite ditambah" mudah tersebar tanpa konteks. Pembeli BBM subsidi sebaiknya merujuk pada pengumuman resmi, bukan informasi dari grup percakapan atau akun tak terverifikasi.
Kementerian ESDM dan BPH Migas membuka kanal pengaduan resmi bagi masyarakat yang menemukan gangguan pasokan atau dugaan penyalahgunaan BBM subsidi. Waspadai pihak yang menawarkan jasa "pengurusan kuota" atau meminta biaya dengan dalih kelancaran pembelian Pertalite.
