Prabowo Bongkar Tambang Emas Ilegal 8 Tahun, Negara Rugi Rp 15 Triliun

MEDIALOKAL.CO — Presiden Prabowo Subianto mengungkap satu tambang emas yang beroperasi tanpa izin selama delapan tahun dengan produksi 500 kilogram emas per bulan, atau setara kerugian negara Rp 15 triliun per tahun. Pengungkapan ini menyoroti bocornya penerimaan negara dari sektor tambang yang tidak membayar pajak dan royalti. Nilai kerugian itu disebut setara biaya renovasi 15.000 sekolah.

Jakarta — Presiden Prabowo Subianto membeberkan praktik penambangan emas ilegal yang telah berjalan delapan tahun tanpa izin. Dalam satu bulan, tambang tersebut menghasilkan sekitar 500 kilogram emas. "Ada satu tambang yang sudah beroperasi delapan tahun tanpa izin, tiap bulan yang dihasilkan adalah 500 kilogram emas. Satu tahun berarti enam ton," kata Prabowo, dilansir dari Antara, Rabu malam, 11 November 2026.

Dengan harga emas saat ini, enam ton emas per tahun setara nilai ekonomi sekitar Rp 15 triliun. Angka itu tidak masuk ke kas negara karena pelaku tidak menyetor pajak maupun royalti, dan tidak pernah melaporkan kegiatan usahanya.

Kerugian Negara Rp 15 Triliun per Tahun

Prabowo menyebut penambangan tanpa izin sebagai bentuk perampokan kekayaan negara. "Berapa kekayaan kita hilang? Rp15 triliun, kita bisa bangun berapa ribu sekolah?" ujarnya.

Hitungan itu bukan kiasan. Biaya renovasi satu sekolah rata-rata Rp 1 miliar, sehingga Rp 15 triliun bisa membiayai perbaikan 15.000 sekolah tambahan di luar anggaran yang sudah berjalan.

Melalui APBN, pemerintah mengalokasikan perbaikan sekitar 70.000 sekolah hingga Desember 2026. Jumlah itu baru sebagian kecil dari total 368.000 sekolah di Indonesia. "Jadi kalau kita hanya mampu 70.000, itu berapa persen? Tapi lumayan," tutur Presiden.

Dampak ke Sekolah dan Siswa

Prabowo mengaku menerima surat dari seorang siswa sekolah dasar pada pagi hari sebelum pernyataan itu disampaikan. Siswa tersebut berterima kasih karena sekolahnya telah diperbaiki.

Surat itu menjadi ilustrasi konkret bagaimana penerimaan negara yang bocor berdampak langsung pada layanan publik. Setiap triliun rupiah yang hilang dari sektor tambang berarti satu paket pembangunan fasilitas pendidikan yang tertunda.

Pemerintah menempatkan penertiban tambang ilegal sebagai bagian dari upaya menjaga penerimaan negara. Sektor mineral dan batu bara memang penyumbang signifikan bagi APBN, sehingga kebocoran di hilir produksi emas memperlemah basis fiskal.

Penertiban Tambang Ilegal dan Target Penerimaan

Pengungkapan ini menambah tekanan bagi aparat penegak hukum dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk memperketat pengawasan izin usaha pertambangan. Selama ini, tambang tanpa izin kerap beroperasi di wilayah terpencil dengan pengawasan minim.

Bagi investor sektor tambang, pernyataan Presiden menjadi sinyal bahwa pemerintah akan memperbesar penekanan pada kepatuhan perizinan dan pembayaran royalti. Emiten tambang yang beroperasi resmi berpeluang diuntungkan bila praktik ilegal ditekan, karena mengurangi persaingan tidak sehat dari pelaku yang tidak menanggung beban fiskal.

Kerugian Rp 15 triliun per tahun dari satu tambang saja menunjukkan skala persoalan yang lebih luas. Jika praktik serupa terjadi di sejumlah titik, potensi penerimaan negara yang hilang bisa jauh melampaui angka yang disebut Presiden.