MEDIALOKAL.CO — Bantuan subsidi upah (BSU) 2026 sebesar Rp 900 ribu dijadwalkan cair November/Desember 2026 melalui rekening, menurut keterangan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto. Pekerja perlu memperhatikan status kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai Agustus 2026 dan batas upah yang berlaku. Kepemilikan rekening saja bukan dasar untuk menerima bantuan.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menetapkan persyaratan dan besaran bantuan subsidi upah (BSU) 2026 melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2026. Aturan tentang Perubahan Kedua atas Permenaker Nomor 10 Tahun 2022 menjadi acuan untuk menentukan pekerja yang memenuhi persyaratan bantuan.
Bagi pekerja, hal yang perlu diperiksa adalah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan upah yang tercatat dalam data lembaga tersebut. Rencana pembayaran melalui rekening tidak berarti seluruh pemilik rekening berhak memperoleh BSU.
Siapa yang Memenuhi Syarat Penerima
Persyaratan penerima mencakup identitas, kepesertaan, dan penghasilan pekerja. Berdasarkan ketentuan dalam bahan, kriterianya meliputi:
- Merupakan warga negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- Terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai Agustus 2026.
- Menerima gaji atau upah paling banyak Rp 3,5 juta per bulan, dengan penyesuaian berdasarkan ketentuan upah minimum wilayah.
Aparatur sipil negara (ASN), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tidak menerima BSU. Pengecualian tersebut ditegaskan dalam Permenaker yang menjadi dasar program.
Bagaimana Batas Upah Dihitung
Angka Rp 3,5 juta perlu dibaca bersama ketentuan upah minimum kabupaten/kota (UMK) atau upah minimum provinsi (UMP). Batas penghasilan tidak selalu sama untuk seluruh wilayah tempat pekerja bekerja.
Di wilayah dengan UMK lebih besar dari Rp 3,5 juta, batas gaji atau upah mengikuti UMK. Nilainya dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.
Untuk wilayah yang tidak menetapkan UMK, acuannya adalah UMP dengan mekanisme pembulatan yang sama. Karena itu, pekerja perlu memperhatikan ketentuan wilayah kerjanya ketika menilai kesesuaian penghasilan dengan syarat bantuan.
Upah yang diperhitungkan merupakan upah terakhir yang dilaporkan pengusaha atau pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan. Data tersebut harus tercatat dalam data BPJS Ketenagakerjaan, dengan komponen berupa upah pokok dan tunjangan tetap.
Berapa Bantuan dan Kapan Dibayarkan
BSU 2026 ditetapkan sebesar Rp 300 ribu per bulan selama tiga bulan. Pembayarannya dilakukan sekaligus, sehingga total yang diterima pekerja yang ditetapkan sebagai penerima adalah Rp 900 ribu.
Jadwal pencairan yang disebut dalam bahan adalah November/Desember 2026. Belum ada tanggal pembayaran tertentu maupun rincian pembagian waktu transfer untuk masing-masing penerima dalam informasi tersebut.
Dengan jadwal yang masih berupa rentang bulan, pekerja belum dapat menyimpulkan kapan dana masuk ke rekening pribadinya. Keterangan mengenai rencana pencairan juga tidak sama dengan pemberitahuan bahwa transfer kepada seseorang sudah dilakukan.
Apakah Bantuan Masih Disalurkan lewat Pos
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan penyaluran BSU 2026 melalui transfer ke rekening bank penerima. Bank penyalur yang disebut adalah Bank Himbara.
"BSU biasanya kan ditransfer, tidak lewat (kantor pos). Sekarang kan arahan presiden semua harus punya rekening. Semua diharapkan sudah bisa melalui rekening," kata Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).
Airlangga berharap tidak ada lagi penyaluran melalui PT Pos Indonesia. Ia juga menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto agar masyarakat berusia 17 tahun ke atas memiliki rekening.
Arahan kepemilikan rekening perlu dibedakan dari persyaratan penerima bantuan. Usia 17 tahun ke atas dan kepemilikan rekening bukan pengganti syarat identitas, status kepesertaan, serta batas upah.
Bagaimana Mengecek Status dan Mengakses Bantuan
Bahan belum memuat alamat laman pemeriksaan status, langkah pengecekan, ataupun mekanisme pendaftaran mandiri BSU 2026. Informasi lengkap mengenai akses bantuan perlu merujuk pada pengumuman resmi Kemnaker, termasuk petunjuk bagi pekerja yang belum memiliki rekening.
Kanal pengaduan khusus juga belum disebutkan dalam bahan. Waspadai pihak yang menjanjikan kelolosan penerima dengan meminta pembayaran; jangan menjadikan janji calo sebagai kepastian mendapatkan bantuan.
