Polresta Klaten Ungkap Mobil Modifikasi Tampung 900 Liter BBM Subsidi, Pelaku Kantongi 41 Barcode

MEDIALOKAL.CO — Satreskrim Polresta Klaten mengungkap penyalahgunaan BBM bersubsidi lewat satu unit mobil yang dimodifikasi hingga mampu menampung 900 liter Pertalite. Pelaku memakai 41 barcode untuk membeli di sejumlah SPBU, lalu menjualnya ke pengecer dengan untung Rp2.000 per liter. Praktik itu berjalan sekitar 1,5 tahun sebelum terungkap.

Kasatreskrim Polresta Klaten, Kompol Kadek Pande Apridya Wibisana, menyampaikan pengungkapan kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi dalam konferensi pers di Mapolresta Klaten, Jumat (13/11/2026) sore. Kasus itu melibatkan satu orang pelaku yang mengubah kendaraan pribadinya menjadi penampung BBM dalam jumlah besar.

Modifikasi Kendaraan: Kursi Dilepas, Tangki Ditambah

Modifikasi dilakukan dengan melepas sejumlah kursi mobil. Bagian dalam kendaraan kemudian diubah menjadi tempat penampungan BBM, sementara tangki diperbesar kapasitasnya.

"Pelaku memodifikasi tangki dengan menambah kapasitas hingga 900 liter. Kursi mobil dilepas dan bagian dalamnya diubah menjadi tempat penampungan BBM," jelas Kadek Pande Apridya Wibisana.

Dengan daya tampung sebesar itu, satu kali pengisian memungkinkan pelaku mengangkut BBM bersubsidi jauh melebihi kebutuhan kendaraan pribadi biasa.

41 Barcode Dipakai Membeli Pertalite di Sejumlah SPBU

Selain kendaraan modifikasi, pelaku memanfaatkan 41 barcode untuk membeli BBM bersubsidi. Barcode itu dipakai di sejumlah SPBU untuk mengambil Pertalite dalam jumlah besar.

BBM yang diperoleh lalu dijual kembali kepada pengecer. Dari transaksi itu, pelaku mengambil keuntungan Rp2.000 per liter.

"Praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi tersebut telah berlangsung selama kurang lebih 1,5 tahun," imbuh Kadek Pande Apridya Wibisana.

Motif Ekonomi dan Ancaman Enam Tahun Penjara

Kapolresta Klaten, Kombes Pol Ari Cahya Nugraha, menyatakan pelaku menjalankan praktik tersebut dengan motif ekonomi. Keuntungan dari selisih harga menjadi pendorong utama aksinya.

Atas perbuatannya, pelaku dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui ketentuan perundang-undangan terkait.

Ancaman hukumannya pidana penjara paling lama enam tahun. Penyidik masih mendalami kasus ini, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam jaringan penjualan BBM bersubsidi tersebut.

Dampak bagi Warga Pengguna BBM Subsidi

Penyalahgunaan BBM bersubsidi mengurangi pasokan yang seharusnya dinikmati warga berhak, terutama pengguna kendaraan pribadi dan pelaku usaha kecil. Praktik seperti ini juga membuat antrean di SPBU berpotensi memanjang, terutama pada jam sibuk.

Masyarakat yang menemukan indikasi penyalahgunaan BBM bersubsidi, seperti pembelian berulang dengan banyak barcode atau penjualan eceran tanpa izin, dapat melaporkannya ke kepolisian setempat atau kanal pengaduan resmi pemerintah.

Warga diminta berhati-hati terhadap tawaran BBM eceran dengan harga tidak wajar. Pembelian dari pengecer tidak resmi berisiko merugikan konsumen dan turut memperpanjang rantai penyalahgunaan subsidi.